Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp402,4 triliun untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Dari total anggaran tersebut, Rp210,06 triliun di antaranya dianggarkan untuk subsidi energi.
Adapun alokasi subsidi energi di tahun depan meningkat dibandingkan outlook tahun ini yang sebesar Rp183,9 triliun.
“Berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT (energi baru dan terbarukan), serta penyediaan listrik desa. Secara keseluruhan, di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi,” katanya dalam pidato Nota Keuangan, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
Sementara itu, dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) 2026, subsidi energi akan diberikan melalui subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu dan LPG tabung 3 kilogram (kg) sebesar Rp105,41 triliun, naik 11,2 persen dari outlook dalam APBN 2025 yang senilai Rp94,8 triliun. Sedangkan, untuk subsidi listrik dianggarkan dana senilai Rp104,65 triliun, melonjak 17,5 persen dari outlook tahun anggaran 2025 yang senilai Rp89,08 triliun.
Dalam Buku II Nota Keuangan disebutkan, belanja subsidi LPG 3 kg dan listrik masih dialokasikan berdasarkan komoditas. Namun, ke depan kebijakan transformasi subsidi energi berbasis orang atau penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, Infrastruktur, serta kondisi ekonomi domestik dan sosial masyarakat.
“Subsidi energi harus adil, tepat sasaran (berdasarkan data terpadu/DTSEN). Bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu,” tegas Prabowo.
Kendati anggaran subsidi energi untuk tahun depan meningkat, penyaluran subsidi akan dilakukan dengan efisien. Dengan demikian, pengendalian konsumsi energi berhasil dilakukan, seiring dengan target pemerintah untuk meningkatkan penggunaan EBT.
Lebih rinci, anggaran subsidi BBM tertentu dan subsidi LPG 3 kg akan diarahkan untuk melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis Solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah; melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran; dan melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG 3 kg tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat.
Sedangkan, kebijakan subsidi listrik diarahkan untuk rumah tangga yang datanya telah tercantum dalam DTSEN disertai dengan penyesuaian tarif untuk pelanggan non subsidi; mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan.
“Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi dampak emisi melalui penerapan pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan,” bunyi pernyataan yang tertulis di Buku II Nota Keuangan.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
