Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku sudah menuntaskan sebanyak 65 hambatan usaha, dari 165 laporan yang masuk sejak Kanal Debottlenecking Satgas P2SP (Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah) dibentuk.
Menurut Purbaya proses penyelesaian hambatan berusaha tersebut dipantau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden memantau proses tersebut secara teratur. Sejauh ini, kami memiliki 164 laporan, kami telah menuntaskan 65 (hambatan),” ujar Purbaya saat hadir dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (4/8/2026).
Salah satu hambatan usaha yang telah dibereskan adalah proyek gas abadi Masela. Purbaya mengatakan, pengembangan lapangan minyak dan gas (migas) yang telah tertunda lebih dari 20 tahun itu tidak perlu menunggu lama untuk ditangani, setelah investor utama Masela, yakni Inpex Corporation asal Jepang bersama PT Pertamina (Persero) melaporkan hambatan yang dialami kepada Satgas P2SP.
”Kami menyelesaikannya dalam satu pertemuan. Jadi, saya pikir dalam satu bulan, setiap rintangan telah dihilangkan. Kemudian, setelah itu proyek dapat dimulai atau dapat selesai tepat waktu,” imbuhnya.
Oleh karena itu, kepada para pengusaha otomotif yang hadir dalam ajang pameran otomotif terbesar di Indonesia itu, Purbaya berpesan agar mereka tidak ragu untuk melaporkan hambatan usaha yang tengah dialami.
Pesan tersebut juga langsung diungkapkan Purbaya kepada Ketua Umum Gaikindo yang mengeluhkan adanya masalah yang sedang terjadi di pasar kredit mobil dan motor.
“Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa kepastian, kebijakan, dan kecepatan penyelesaian masalah sangat menentukan apakah investasi bisa berhasil dan apakah manfaat ekonomi bisa sampai ke rakyat,” kata dia.
Purbaya pun menegaskan seluruh hambatan usaha bisa dia selesaikan karena dirinya memiliki kekuatan anggaran. Bahkan, dengan dompet negara berada di tangannya, ia memiliki kuasa yang lebih besar terhadap anggaran dibandingkan polisi, tentara, bahkan semua pejabat di Tanah Air.
“Siapapun yang tidak mengikuti (arahan) saya, saya hanya akan memotong anggaran mereka. Itu termasuk polisi, tentara, semua orang. Saya kuat. Itulah kekuatan Presiden Prabowo. Tapi, dia tidak bisa membuat keputusan jika tidak ada informasi tentang itu,” tegasnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Bayu Septianto
