Rangkap Jabatan Bahlil: Benarkah Bisa Mempercepat Hilirisasi?

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang dipimpin Bahlil Lahadahlia, yang masih menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi ini dibetuk untuk menggawangi koordinasi lintas sektor demi mengejar target hilirisasi komoditas mentah dan pemanfaatan energi bersih nasional. Hilirisasi sendiri diharapkan menjadi nilai tambah, peningkatan pendapatan negara, dan penyerapan tenaga kerja.

Bahlil mengatakan pembentukan kemenko baru ini sudah berdasarkan kondisi geopolitik yang tidak menentu, serta tuntutan akan kebutuhan energi bersih. Di satu sisi, pemerintah pusat juga hendak menindaklanjuti Paris Agreement dalam rangka mengurangi emisi dunia.

"Maka bahwa Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi," ucap Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).

"Terkait dengan transisi energi, sebagai komitmen global dari Paris Agreement, maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur, dan betul-betul dapat diwujudkan dengan target apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden," lanjut dia.

Di sisi lain, rangkap jabatan yang diembannya memicu alarm risiko tumpang-tindih kewenangan dan benturan efektivitas. Namun, Bahlil menegaskan bahwa perangkapan jabatannya bertujuan untuk mempercepat eksekusi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Bahlil, konsolidasi di tingkat kementerian koordinator dibutuhkan agar program hilirisasi dan transisi energi yang tercantum dalam Asta Cita dapat berjalan lebih cepat. Dia pun menilai, penugasan ganda di pucuk pimpinan sektor energi tersebut merupakan amanah yang siap dijalankannya.

"Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya dalam Asta Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan," ujar Bahlil.

Terkait operasional kerja, Bahlil memastikan dirinya tetap berkantor di Kementerian ESDM, karena mayoritas porsi investasi hilirisasi berada di sektor tersebut.

"Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat perkembangan. Karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi, dari total investasi 100 persen, 90-nya itu ada di sektor ESDM," kata Bahlil.

Pembentukan kemenko ini tentunya masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) karena belum adanya struktur organisasi di dalamnya. Meski begitu, Menteri Perindustrian, Sarmuji, mengisyaratkan bahwa kementeriannya akan berada di dalam Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.

Sarmuji menerangkan, hal itu karena koordinasi bahan baku tambang dan energi akan lebih terintegrasi di bawah naungan Kemenko Hilirisasi. Kendati demikian, teknis rincinya akan dijelaskan lebih lanjut nanti.

"Urusan bahan baku terutama yang berkaitan dengan mineral, termasuk batu bara, insyaallah akan lebih mudah kita koordinasikan karena sepertinya Menteri Perekonomian kita ada di Hilirisasi dan Investasi. Karena hilirisasi dan industri itu kan hampir satu makna," tutur Sarmuji di kantornya, Jumat (2/10/2026).

Akankah Jadi Solusi terkait Hambatan Hilirisasi?

Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi dinilai memiliki dasar yang sangat strategis. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, M. Faisal, menilai bahwa keberadaan kementerian koordinator khusus ini masuk akal secara konseptual.

Selama ini, kata dia, kendala utama hilirisasi dan industrialisasi bahan mentah bersumber dari ego sektoral antar-kementerian/lembaga. Dengan adanya kemenko ini, hambatan itu seharusnya lebih mudah diatasi.

"Kalau untuk dibentuknya Kemenko, sebetulnya diharapkan bisa mengatasi hambatan koordinasi antar-lembaga. Cukup make sense sebetulnya, karena cakupan ekonomi secara umum di Kemenko Perekonomian terlalu luas. Ini mirip era Pak Jokowi saat membentuk Kemenko Marves," ujar Faisal kepada Tirto, Jumat (2/10/2026).

Hal serupa disampaikan, Ekonom INDEF, Eko Listiyanto. Dia menekankan mengenai pentingnya posisi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi ini dalam konteks tren pembangunan global dan penciptaan nilai tambah.

"Kehadiran kementerian koordinator ini sangat strategis untuk mengejar ketertinggalan dalam penciptaan nilai tambah ekonomi. Karena sifatnya koordinatif strategis, justru ini menjadi upaya menjawab kejelasan orkestrasi mempercepat hilirisasi dan transisi energi lintas kementerian teknis," ungkap Eko.

Selain itu, dengan pembentukan Kemenko Hilirisasi, akhirnya timbul harapan agar program yang difokuskan tidak hanya terpaku pada sektor pertambangan mineral, seperti nikel atau batu bara. Hilirisasi dan transisi energi diharapkan juga diperluas cakupannya pada komoditas pertanian, perkebunan, hingga transisi energi bersih.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, kemudian menggarisbawahi pentingnya melikuidasi kendala hilirisasi pada sektor perkebunan seperti kelapa sawit untuk biodiesel (B50), hingga komoditas non-tambang. Sektor ini dinilainya juga berpeluang besar menyerap tenaga kerja secara luas.

"Tujuannya untuk percepatan layanan dan penciptaan produk yang terjangkau oleh publik sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja. Baik itu percepatan transisi energi, elektrifikasi mobilitas, pemanfaatan energi surya, hingga otomatisasi hilirisasi sektor pertanian/perkebunan," ucap Trubus kepada Tirto, Jumat (2/10/2026).

Rangkap Jabatan Bahlil: Antara Efisiensi dan Abuse of Power

Penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menko sekaligus Kementerian ESDM memicu kekhawatiran terkait tata kelola pemerintahan. Hal ini dikarenakan Kemenko dan Kementerian ESDM sama-sama memiliki tanggung jawab besar.

Trubus sebagai pengamat kebijakan publik kemudian menyoroti implikasi dari rangkap posisi ini terhadap efektivitas dan potensi penyalahgunaan wewenang.

"Rangkap jabatan itu tercipta potensi tumpang tindih kewenangan dan potensi abuse of power. Kebijakannya jadi tidak efektif, dan kepatuhan terhadap kebijakan bisa rendah. Antara kementerian teknis dan Menko itu beda; Menko mencakup banyak departemen di bawahnya, sementara ESDM sifatnya murni tunggal," tutur Trubus.

Trubus menambahkan, secara praktis, merangkap dua struktur kerja yang masif akan menambah beban kerja birokrasi, terutama terkait penataan sumber daya manusia (ASN) dan integrasi regulasi. Di sisi lain, skema rangkap jabatan ini kemungkinan bersifat transisional.

Tak jauh berbeda, Eko dari INDEF juga menduga rangkap jabatan yang dipercayakan kepada Bahlil ini diambil sebagai opsi sementara guna mempercepat penyiapan struktur kelembagaan baru. Namun, ia meyakini nantinya akan ada penunjukkan Menteri ESDM baru.

"Jika dirangkap oleh satu menteri maka memang menjadi kurang optimal. Menurutku, rangkap jabatan ini kemungkinan lebih ke aspek proses penyiapan kelembagaan Kemenko yang baru ini, di sisi lain juga perlunya waktu untuk mencari figur Menteri ESDM baru. Agar transisi smooth, sementara ada rangkap jabatan," ucap Eko.

Di sisi lain, Faisal dari CORE juga menekankan perlunya keputusan tegas dari Presiden Prabowo Subianto ke depan agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Dengan begitu, garis batas antara Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi dengan Kementerian ESDM akan jelas tergambarkan.

"Yang perlu jadi concern adalah jabatan rangkap antara Menko dengan menterinya. Seseorang mestinya menjabat satu jabatan saja, tidak boleh rangkap. Ini yang harus segera diputuskan oleh Presiden ke depan: siapa yang menjadi Menteri ESDM dan siapa yang Menko Hilirisasi," kata Faisal.

Terlepas dari itu, tantangan terbesar dinilainya berada pada kepastian hukum serta efisiensi eksekusi di lapangan.

Penataan regulasi yang jelas dan pemisahan peran antara regulator teknis dengan koordinator kebijakan akan menjadi kunci utama apakah Kemenko baru ini mampu melompat membawa percepatan ekonomi atau justru terjebak dalam labirin birokrasi.