Biaya Energi: Tekanan Tak Kasat Mata yang Membayangi APBN

tirto.id - Pelemahan nilai tukar rupiah yang kini mencapai lebih dari Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026. Tekanan tersebut diperkirakan muncul melalui sektor energi, dari pos subsidi listrik maupun penahanan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp16.500 per dolar AS. Sementara itu, nilai rupiah justru melemah di tengah tingginya kebutuhan impor energi yang masih dibayar menggunakan dolar AS.

Pakar ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, mengatakan depresiasi rupiah akan berdampak terhadap biaya pengadaan BBM nasional. Sebab, formula penentuan harga BBM masih dipengaruhi harga minyak dunia dan nilai tukar.

"Iya, pasti ya, karena formula penentuan harga Pertamax dan Pertalite dan yang lainnya berdasarkan Mean of Platt Singapore (MOPS) kali nilai tukar kali bobot alpha," ujar Yayan melalui pesan singkat, Senin (8/6/2026).

Menurut dia, pelemahan rupiah dari kisaran Rp16.000 menjadi Rp18.000 per dolar AS dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah. Kondisi itu membuat pemerintah perlu melakukan penghematan anggaran untuk mengantisipasi kenaikan biaya energi.

Yayan menilai langkah paling mendesak saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sebab, pelemahan kurs dinilai akan meningkatkan biaya impor, termasuk impor BBM yang masih dibutuhkan Tanah Air.

"Jadi, ini sangat urgen. Eskalasi depresiasi rupiah terhadap dolar akan sangat melemahkan posisi Indonesia dari sisi kredibilitas investor dan kekuatan fiskal dan moneter," kata Yayan.

Dia mengingatkan agar pemerintah mewaspadai potensi pelemahan rupiah yang lebih dalam dalam beberapa pekan ke depan. Menurut Yayan, Presiden Prabowo Subianto perlu mengendalikan defisit fiskal dan defisit perdagangan secara bersamaan melalui kebijakan yang lebih prudent.

"Saya kira yang paling krusial Pak Prabowo harus mengamankan dua sisi kebijakan twin deficit, yaitu fiscal deficit dan trade deficit secara bersamaan," tutur Yayan.

Dia menilai dampak pelemahan rupiah terhadap subsidi listrik relatif lebih terbatas dibandingkan BBM. Alasannya, sebagian besar pembangkit listrik nasional masih menggunakan batu bara domestik yang terlindungi kebijakan domestic market obligation (DMO).

"Kalau subsidi listrik, karena kita punya stok batu bara dengan DMO seharusnya tidak terlalu berdampak," tutur Yayan.

Menurut dia, pelemahan kurs tersebut diperkirakan juga berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran sektor energi. Sebab, biaya pengadaan BBM dinilai masih sangat dipengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Yang pasti akan terjadi pembengkakan subsidi energi kalau, misalkan, nilai tukar saat ini Rp18 ribu, maka kemungkinan bisa ditambah 12,5 persen," katanya.

Yayan juga berujar tambahan kebutuhan anggaran akibat selisih kurs terhadap harga minyak dapat mencapai sekitar Rp90 triliun-Rp100 triliun. Perhitungan itu berasal dari kebutuhan pembiayaan Pertalite dan Pertamax.

Selain sektor energi, tekanan juga diperkirakan muncul pada anggaran subsidi pupuk. Pasalnya, industri pupuk masih menggunakan bahan petrokimia dan produk turunan karbon yang sensitif terhadap pergerakan nilai tukar.

"Belum lagi subsidi pupuk, di mana bahan petrokimia dan produk turunan karbon yang lain naik," imbuh Yayan.

Dia pun memperkirakan postur APBN Perubahan berpotensi mengalami kenaikan belanja bila pelemahan rupiah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Beban tambahan tersebut pada akhirnya akan ditanggung pemerintah karena BBM tertentu masih memiliki fungsi sebagai barang publik yang harus dijaga keterjangkauannya.

"Jadi, APBN-P, jika ada, akan membengkak 15-30 persen. Angka moderat ya," tutur Yayan.

"Ya pasti, karena JBKP (jenis bahan bakar khusus penugasan), baik Pertalite maupun Pertamax, ini kan barang publik. Jadi, negara yang akan menanggung," lanjut Yayan.

Tekanan Tak Terlihat

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai tekanan terhadap APBN juga dapat muncul melalui kebijakan penahanan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax.

Menurut dia, meski Pertamax tidak disubsidi pemerintah, biaya pengadaan BBM itu tetap dipengaruhi pergerakan kurs. Pasalnya, Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan BBM dari luar negeri.

"Pelemahan nilai tukar rupiah hingga Rp18.000 per dolar AS dapat membebani APBN secara tidak langsung melalui penahanan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax," ujar Yusuf melalui pesan singkat, Senin (8/6/2026).

Yusuf menjelaskan margin keuntungan perusahaan akan tergerus jika pemerintah dan PT Pertamina (Persero) memutuskan menahan harga Pertamax di tengah kenaikan biaya pengadaan.

Dampaknya boleh jadi tidak langsung tercatat sebagai belanja negara. Namun, kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi setoran dividen Pertamina kepada negara. Hal itu disebut dapat memunculkan kebutuhan kompensasi pada masa mendatang.

"Tekanan terhadap APBN tetap terjadi, hanya melalui jalur yang tidak terlihat secara langsung dalam anggaran," kata Yusuf.

Sementara itu, subsidi listrik lebih mudah terlihat dampaknya terhadap APBN karena merupakan belanja yang secara langsung dibayarkan pemerintah kepada PT PLN (Persero). Namun, sensitivitas biaya listrik terhadap pelemahan rupiah dinilai lebih rendah dibandingkan sektor BBM. Pasalnya, sebagian besar energi PLN berasal dari batu bara domestik yang menggunakan mekanisme DMO.

"Biaya pokok penyediaan listrik PLN masih didominasi batu bara domestik yang harganya relatif terlindungi oleh kebijakan DMO," ucap Yusuf.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menilai risiko fiskal yang paling cepat tercermin dalam APBN berasal dari subsidi dan kompensasi listrik.

Menurut Rizal, ketika rupiah melemah dan sementara tarif listrik tetap ditahan pemerintah, selisih antara biaya produksi dan tarif jual akan langsung menjadi tambahan beban yang harus ditanggung APBN.

"Dampak fiskal subsidi listrik jauh lebih langsung dibandingkan penahanan harga BBM nonsubsidi," ujar Rizal melalui pesan singkat, Senin.

Rizal menjelaskan struktur biaya PLN masih memiliki keterkaitan dengan komponen yang menggunakan dolar AS. Di antaranya energi primer tertentu, suku cadang, investasi, hingga kewajiban keuangan.

Karena itu, kata dia, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya produksi listrik yang akhirnya harus ditutup melalui mekanisme subsidi atau kompensasi.

Meski demikian, dia menilai risiko dari penahanan harga Pertamax juga tidak bisa diabaikan. Sebab, beban yang awalnya ditanggung Pertamina dapat berubah menjadi risiko fiskal jika berlangsung terlalu lama.

"Artinya, beban yang awalnya berada di neraca BUMN dapat berubah menjadi risiko fiskal yang pada akhirnya ikut ditanggung negara," kata Rizal.

Dia menambahkan pelemahan rupiah saat ini terjadi ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) masih berada di atas asumsi APBN. Kondisi tersebut dinilai membuat tekanan terhadap sektor energi menjadi semakin besar.

Menurut Rizal, risiko terhadap postur fiskal akan lebih cepat terlihat melalui subsidi listrik. Sementara itu, tekanan dari BBM nonsubsidi cenderung muncul secara bertahap melalui penurunan kinerja keuangan BUMN energi.

"Risiko terhadap postur fiskal lebih cepat tercermin melalui subsidi listrik, sementara tekanan dari BBM nonsubsidi cenderung muncul secara tidak langsung," tutur Rizal.