Menimbang Dampak Larangan Warga Desil 9-10 Beli Pertalite

Namun, meski pembahasannya telah melibatkan tiga Kementerian sekaligus—Keuangan, ESDM dan BUMN—rancangan beleid tersebut tak kunjung disahkan hingga Presiden Joko Widodo mengahiri masa jabatan pada 20 Oktober 2024.

Kini, pemerintah memulai pendekatan baru dengan memanfaatkan teknologi yang telah dikembangkan PT Pertamina (Persero). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, perusahaan migas pelat merah tersebut juga telah melakukan riset dan pengujian di wilayah Surabaya untuk memastikan skema pembatasan bisa diterapkan.

Jika tak ada aral melintang, strategi baru ini akan mulai diimplementasikan bertahap pada akhir tahun. Sembari berajalan, pemerintah juga akan memantau dampak pembatasan terhadap daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat. "Let's say desil 10 (terlebih dahulu) saya setop, enggak boleh beli Pertalite. Bagaimana dampaknya ke ekonomi? Jadi kita akan bertahap," ucap Purbaya di kantornya, Rabu (12/8/2026).

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menilai, pembatasan konsumsi Pertalite idealnya menyasar masyarakat pada rentang desil 5 hingga 10. Sebab, target pengendalian konsumsi hanya pada dua desil teratas, tujuan penghematan subsidi tidak akan maksimal.

"Secara desain memang harusnya Pertalite ini hanya untuk masyarakat miskin dan rentan. Kelompok ini biasanya jatuh di desil 1-4 sehingga seharusnya desil lebih atas tidak mendapatkan Pertalite," tuturnya melalui pesan singkat, Rabu (12/8/2026).

Ia juga menekankan pentingnya reformasi subsidi dengan mengubah mekanisme distribusi tak lagi dalam bentuk barang, melainkan cash transfer. Langkah ini dinilai akan lebih efektif untuk mengatasi masalah akut subsidi energi tidak tepat sasaran.

"Potensi kebocorannya masih ada saat implementasi karena sulit mengontrolnya. Harusnya memang yang ideal bukan subsidi produk, tapi langsung ke penerimanya seperti BLT karena jauh lebih tepat sasaran. Subsidi produk mau gimanapun metodenya pasti akan ada kebocoran," urai Riefky.

Apa yang disampaikan Riefky tak berlebihan. Studi berjudul The Impact of Fuel Subsidy to The Income Distribution: The Case of Indonesia, yang terbit dalam Indonesian Treasury Review pada 2023, menunjukkan bahwa manfaat subsidi energi justru lebih banyak mengalir kepada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi.

Studi tersebut menggunakan data BPS dan membagi rumah tangga ke dalam 10 kelompok pendapatan.—desil 1 merupakan 10 persen kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Hasilnya, kelompok desil 10 menjadi penerima manfaat terbesar. Porsinya mencapai sekitar 30 persen di wilayah perdesaan dan 35 persen di perkotaan. Sementara itu, desil 1 yang merupakan kelompok berpendapatan paling rendah hanya menikmati sekitar 2 persen manfaat subsidi di kedua wilayah tersebut.

Jika dikelompokkan lebih luas, 20 persen rumah tangga dengan pendapatan tertinggi menerima 46 persen manfaat subsidi di perdesaan dan 50 persen di perkotaan. Sebaliknya, kelompok 40 persen masyarakat dengan pendapatan terendah hanya memperoleh 16 persen manfaat di perdesaan dan 15 persen di perkotaan.

Karena itu, studi tersebut mendorong perubahan skema subsidi dari subsidi harga menjadi subsidi yang lebih tertarget. Ini diperlukan agar anggaran yang sebelumnya digunakan untuk menekan harga energi dapat dialihkan untuk program perlindungan sosial yang menyasar masyarakat miskin dan rentan.

Meski demikian, reformasi subsidi tidak cukup hanya dengan membatasi siapa yang boleh membeli BBM bersubsidi. Pemerintah juga perlu memastikan basis data penerima cukup andal agar subsidi benar-benar jatuh kepada kelompok yang dituju. Persoalan data dan mekanisme penyaluran inilah yang menjadi tantangan ketika pemerintah hendak membatasi Pertalite berdasarkan kelompok desil.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, pemerintah perlu menggabungkan sejumlah data untuk menentukan kelompok desil masyarakat. Sebab, status ekonomi konsumen tidak dapat diketahui secara langsung ketika mereka membeli BBM di SPBU.

"Untuk menentukan masyarakat di desil berapa, tidak terima berapa, itu kan kemudian teknisnya banyak, jadi harus menggabungkan berapa data," tutur Komaidi kepada Tirto.

Karena itu, Komaidi menilai pembatasan akan lebih mudah diterapkan jika menggunakan kriteria yang dapat diverifikasi langsung di SPBU, seperti jenis kendaraan. Pertalite, misalnya, dapat diperuntukkan bagi kendaraan roda dua dan angkutan umum.

"Misal bolehnya roda dua sama angkutan umum. Ini kan angkutan umum jelas, pelatnya kuning atau warna apa, nah ini menjadi lebih mudah," tuturnya.

Untuk pengemudi ojek dan taksi daring, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan perusahaan aplikator sehingga penyaluran subsidi dilakukan melalui sistem yang sudah mencatat pengemudi dan kendaraannya.

"Mungkin di SPBU tetap sama harganya, nanti kerja sama dengan penyedia aplikasinya. Jadi, subsidi melalui sistem, itu lebih jelas karena pasti terdaftar di situ," sambung dia.

Dengan skema tersebut, Komaidi menilai besarnya penghematan tetap sulit dipastikan. Nilainya akan bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat, jumlah pengguna Pertalite dari desil 9-10, serta validitas data yang digunakan pemerintah.

"Kalau penghematannya berapa, tergantung apa yang kemudian bisa patuh, jadi agak sulit diperkirakan. Termasuk juga yang di desil 9-10 itu distribusinya ada berapa orang dan validasi datanya valid atau tidak," urai dia.