Bersiap Lebih Dini Memitigasi Potensi Bencana Hidrometeorologi

tirto.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan puncak musim hujan 2026/2027 akan terjadi secara bergelombang mulai Desember 2026. Rentang waktu fenomena itu berdekatan antara masa kering panjang.

Oleh karena itu, BMKG juga memprediksi terdapat dua fase risiko bencana sekaligus, yakni potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih mengintai pada September-Oktober 2026 serta potensi bencana hidrometeorologi basah begitu musim hujan mulai tiba.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menuturkan beberapa wilayah akan mengawali musim hujan pada November 2026 dan Desember 2026.

“Cakupan wilayah yang mengalami musim hujan mulai November di antaranya yaitu sebagian Sumatera, sebagian Jawa, sebagian Kalimantan, sebagian Bali, sebagian NTB, sebagian kecil NTT, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat bagian utara, dan sebagian Papua Selatan,” tutur Ardhasena dalam keterangan resmi yang diterima Tirto, Rabu (23/9/2026).

Memasuki Desember 2026, hujan bakal mengguyur sebagian wilayah Lampung, Kalimantan Selatan (Kalsel), Malut, dan sebagian Maluku. Selanjutnya, hujan mulai turun juga di sebagian besar Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Sulawesi, dan Papua Selatan bagian selatan.

Hingga akhirnya, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami puncak musim hujan 2026/2027 pada Desember 2026, Januari, sampai Februari 2027.

Selain mengingatkan untuk tetap waspada terhadap kekeringan dan karhutla—terutama pada September-Oktober, BMKG turut menyarankan pihak-pihak berwenang untuk mempersiapkan optimalisasi sistem drainase dan evakuasi guna mengantisipasi bencana banjir dan longsor pada awal dan puncak musim hujan.

“BMKG mengimbau seluruh pemangku kepentingan agar memanfaatkan informasi Prediksi Musim Hujan 2026/2027 ini sebagai acuan peringatan dini (early warning) untuk merancang dan mengeksekusi aksi dini (early action),” papaparnya.

BNPB Siapkan Mitigasi

Berdasarkan paparan data BMKG itu—juga data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berton SP Panjaitan, mengatakan lembaganya sudah memetakan serta mengevaluasi zona merah yang rawan bencana untuk menentukan langkah mitigasi yang tepat.

Berton menyebut BNPB juga memastikan ketersediaan pasokan logistik darurat minimal untuk satu minggu serta peralatan evakuasi di gudang regional dan BPBD prioritas.

“Apabila situasi memburuk, BNPB siap mengaktifkan operasi modifikasi cuaca (OMC), mengerahkan armada helikopter ke wilayah terisolir, memberikan pendampingan rencana kontinjensi, dan mencairkan dana siap pakai (DSP) begitu penetapan status darurat,” kata Berton.

Berkaca dari peristiwa banjir bandang di Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok, Sumatra Barat, pada Senin (21/9/2026) lalu, BNPB mengaku sudah mengevaluasi keseluruhan dinamika penanganan kedaruratan di lapangan. Hasil evaluasi tersebut lalu digunakan untuk merumuskan langkah perbaikan secara sistematis.

“BNPB berkoordinasi dengan Kementerian PU dan BPBD memperketat pemantauan serta pembersihan material kayu atau sedimen di kawasan hulu sungai (check dam dan retensi air) sebelum puncak musim hujan berlanjut, guna mencegah terbentuknya bendung alami yang memicu banjir bandang tiba-tiba,” imbuhnya.

BNPB juga menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) dan BPBD di seluruh wilayah rawan ancaman ganda tersebut untuk menyiagakan alat berat dan bantuan buffer stock di posisi yang terdekat dengan zona merah. Sehingga, pembersihan jalur dan penanganan darurat 3x24 jam pertama dapat bergerak tanpa jeda.

Selain itu, BNPB mendorong aktivasi komunikasi hulu-hilir berbasis warga. Jika wilayah hulu mengalami hujan lebat lebih dari 1 jam berturut-turut, sistem peringatan tingkat desa harus segera dibunyikan agar masyarakat di bantaran sungai bawah dapat langsung melakukan evakuasi mandiri menuju titik kumpul aman.

“Mendorong pemerintah daerah untuk tidak ragu menetapkan status tanggap darurat secara cepat pascamaterial dampak meluas, agar aktivasi posko komando serta pencairan dana siap pakai (DSP) dan dukungan lintas K/L dapat langsung disalurkan tanpa terkendala alur administrasi,” katanya.

Berton juga memastikan peringatan dini tidak berhenti sebagai informasi, tetapi menjadi pemicu tindakan yang mudah dipahami dan dilatih oleh masyarakat.

Karena itu, menurutnya, informasi dari BMKG perlu diterjemahkan di tingkat desa atau kelurahan menjadi pesan yang sederhana dan jelas terkait siapa melakukan apa, ke mana harus bergerak, dan kapan bertindak. Hal tersebut dinilai penting supaya ketika peringatan diterima, masyarakat tidak lagi bingung apa yang harus dilakukan, tetapi langsung mengikuti rencana yang telah disepakati.

Jadi, lanjutnya, keberhasilan peringatan dini bukan hanya diukur dari seberapa cepat informasi dikeluarkan, tetapi juga dari seberapa cepat informasi tersebut dipahami dan berubah menjadi tindakan penyelamatan di masyarakat.

“Tujuan akhirnya adalah membangun evakuasi mandiri yang cepat, tertib, inklusif, dan berbasis pada kondisi serta kapasitas masing-masing desa/kelurahan,” ungkapnya.

Mitigasi yang Responsif

Menurut anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono, pemerintah membatasi penambahan eksposur di jalur alami banjir bandang atau galodo supaya bencana di Solok dapat dimitigasi.

“Pemerintah perlu memetakan koridor galodo dari hulu hingga hilir, membatasi pembangunan baru di sempadan sungai dan zona aliran berbahaya, menjaga tutupan vegetasi serta kawasan resapan di hulu,” ucap Daryono saat dihubungi Tirto, Rabu (23/9/2026).

Pemerintah juga harus segera merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) kritis serta mengevaluasi permukiman maupun fasilitas publik yang sudah berada pada zona berisiko tinggi. Prinsipnya sederhana: air dan material akan mengikuti topografi sehingga tata ruang harus mengikuti peta bahaya, bukan sebaliknya.

Dari kejadian bencana di Solok, tanda awal yang sering terabaikan sebelum banjir bandang menerjang pemukiman antara lain hujan sangat lebat di wilayah hulu, kenaikan muka sungai secara cepat, air berubah sangat keruh dan membawa ranting atau kayu, suara gemuruh dari arah hulu, serta longsoran di lereng.

“Yang berbahaya, di permukiman belum tentu sedang hujan sangat deras karena sumber galodo dapat berasal dari hujan dan longsoran beberapa kilometer di hulu,” ujar Daryono.

Daryono juga meluruskan bahwa retakan tanah akibat kemarau bukan penyebab utama banjir bandang. Retakan hanya dapat menjadi jalur masuk air. Meski demikian, pada tanah atau lereng tertentu, ia memang bisa mempercepat pelemahan serta memicu longsor ketika hujan deras.

Menurutnya, potensi banjir bandang lebih ditentukan oleh kombinasi hujan berintensitas tinggi, lereng curam, kondisi DAS, kejenuhan tanah, longsoran atau material lepas, dan konsentrasi limpasan ke alur sungai.

Daryono lantas memberi rekomendasi ke pemerintah tentang langkah mitigasi menjelang musim hujan. Prioritas pertama adalah membersihkan hambatan aliran dan material berbahaya sekaligus memastikan sistem pemantauan hujan, sungai, peringatan, jalur evakuasi, dan SOP warga benar-benar berfungsi.

Baginya, peringatan harus diterjemahkan dari sekadar “informasi cuaca” menjadi “perintah tindakan”. Informasi BMKG perlu diteruskan oleh BPBD hingga ke tingkat desa dengan pesan sederhana: wilayah mana terancam, kapan, siapa yang harus bersiap atau mengungsi, dan ke mana harus pergi.

“Sirene, pengeras suara, WhatsApp, radio komunikasi, dan aparat desa harus memiliki trigger yang sudah disepakati. Sehingga, ketika ambang bahaya tercapai, tidak lagi menunggu koordinasi panjang,” tuturnya.

Sementara itu, Pakar Kebencanaan dan Geologi, Eko Teguh Paripurno, membenarkan kemarau panjang membuat tanah mengalami dehidrasi hebat, kering, dan tidak ada kelembaban sama sekali. Kandungan air dalam ruang antarpori juga hilang.

“Bahkan, kandungan air di lempung yang antarporinya itu lembut juga hilang. Nah, respons dari hilangnya air itu lewat atau mewujudkan itu retakan-retakan. Yang lebar dan bahkan dalam,” kata Eko saat dihubungi Tirto, Rabu.

Lantas saat hujan turun secara mendadak, muncul proses resapan yang cepat. Retakan itu lalu berfungsi menjadi jalur pintas air untuk masuk ke lapisan tanah hingga ke lapisan tanah liat yang bersifat impermeabel (kedap).

Selanjutnya, air mengendap di lapisan impermeabel tersebut. Lapisan tersebut lantas menjadi sebuah bidang gelincir dan meningkatkan tekanan pori. Kondisi ini juga merusak kohesivitas tanah dan menyebabkan longsor.

“Itulah kenapa habis kekeringan itu longsor mudah terjadi. Terus hujan dalam volume besar itu tentu tidak akan terserap dengan baik. Jadi, secara keseluruhan, sehingga ada aliran permukaan yang besar, kecepatan tinggi membawa sedimen, serasah, sisa vegetasi yang kering itu ngalir ke hilir,” jelas Eko.

Eko menyarankan langkah darurat yang bisa dilakukan adalah dengan menutup retakan tersebut. Retakan ditutup dengan tanah liat atau bahan-bahan lain yang kedap air. Seolah membuat pengalihan retakan, pengalihan aliran permukaan sehingga tidak menyerap cepat di lokasi tersebut.

Selain itu, dapat juga membuat tambahan penahan bronjong, serta menyiapkan sistem peringatan dini. Upaya-upaya tersebut juga mesti diikuti dengan kesepakatan aksi respons peringatan dini.

“Juga bisa dengan menutup terpal gitu sebagai pelindung dan tentu mengurangi beban di daerah-daerah retakan, pohon-pohon besar yang di sekitar retakan itu perlu dikurangi,” ucap Eko.

Negara Harus Lebih Serius Memitigasi Bencana

Manager Penanganan dan Pencegahan Bencana Ekologis Walhi Nasional, Melva Harahap, menyebut pemerintah harus lebih serius dalam menyikapi peringatan dini dan aksi dini ketika terjadi bencana.

Lalu, sistem aksi dini bencana juga bukan sekadar sarana pemberitahuan, tapi mencakup sarana prasarana untuk memastikan ketersediaan mitigasi. Berikutnya, pemerintah perlu memperkuat sistem mitigasi ini, salah satunya melibatkan komunitas atau warga di sekitar wilayah tersebut.

Pemetaan wilayah rawan bencana, kata Melva, dinilai amat penting supaya pemerintah tahu sejumlah daerah yang dianggap rawan banjir dan longsor. Pemerintah lantas dapat memberi perhatian lebih ke wilayah itu. Baik dengan memperkuat mitigasi bencana maupun menyoroti tata ruang berbasis ramah lingkungan.

"Ada enggak difasilitasi di sana, apalagi soal jalur evakuasi. Apakah itu menjadi informasi umum untuk warga, kemudian mudah enggak diakses? Jadi, enggak sekadar ngasih tahu peringatan, tapi ada aksi nyata di daerah rawan banjir dan longsor," tutur Melva saat dihubungi Tirto, Rabu.

Berkaca dari kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sebetulnya informasi terkait bahaya El Nino sudah tersampaikan, tapi saat bencana itu terjadi mitigasi tidak berjalan. Ada ketidaksiapan negara ketika bencana melanda sejumlah wilayah.

"Kita awal tahun dapat informasi ada El Nino, kebakaran lahan dan krisis pangan, tapi itu tidak dipakai negara untuk mitigasi. Masker bahkan minim di lapangan. Itu menunjukkan negara enggak siap," ucap Melva.

Dia pun mendesak negara melakukan audit tata ruang supaya mempunyai data mutakhir kawasan-kawasan ekosistem yang rentan dan harus dilindungi. Terlebih, Indonesia memiliki kerentanan menghadapi bencana.

"Ini sudah tak ada kehatian-hatian, negara hanya melihat objek, bukan subjek kawasan yang memitigasi bencana banjir. Selalu melihat hutan sebagai nilai ekonomi, tidak memikirkan bahwa hutan itu wilayah flora dan terdapat rakyat yang menjaga hutan itu," ujarnya.

Selain itu, Melva menyayangkan apabila bencana hidrometrologi berupa banjir bandang masih hanya dikaitkan dengan curah hujan ekstrem. Pemerintah mesti lebih memperhatikan kondisi daerah resapan, daya tampungnya, dan lingkungan untuk memitigasi bencana tersebut.

"Harus ada kebijakan tata ruang berbasis lingkungan. Harus diseriusi pemerintah hari ini. Evaluasi peraturan masif dan eksploitatif harus jadi perhatian," ungkapnya.