BI Kurangi Serapan SRBI dan Perluas Repo, Likuiditas Melonggar

tirto.id - Bank Indonesia (BI) mulai mengurangi penyerapan likuiditas melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan memperluas akses repo surat berharga non-SBN untuk menambah ruang likuiditas bagi perekonomian.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, yield SRBI tenor 12 bulan saat ini berada di level 6,76 persen, turun dari level tertingginya sebesar 7,74 persen.Pada saat yang sama, outstanding SRBI juga turun dari Rp1.096 triliun menjadi Rp1.013 triliun.

"Sehingga ruang likuditas bagi perekonomian semakin besar," ujarnya dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI, Senin (28/9/2026).

Meski demikian, Destry menekankan bahwa secara umum kondisi likuiditas perbankan secara makro masih terkendali. Hal itu antara lain tercermin dari penurunan suku bunga pasar uang antarbank (PUAB) overnight yang telah turun ke level 5,91 persen setelah sempat mencapai 6,61 persen pada Juni 2026.

"Hal ini juga sejalan dengan ekspansi likuditas yang terus dilakukan dan diperkuat oleh Bank Indonesia," imbuhnya.

Selain mengurangi penyerapan melalui SRBI, BI memperbesar pasokan likuiditas melalui instrumen swap dan repo. Destry menyebut tambahan likuiditas dari kedua instrumen tersebut secara kumulatif telah mencapai sekitar Rp387 triliun sepanjang 2026.

BI juga mulai memperluas jenis surat berharga yang dapat digunakan perbankan untuk memperoleh likuiditas melalui mekanisme repo.

Sebagai informasi, Repo merupakan transaksi ketika bank atau lembaga keuangan memperoleh dana dengan menjaminkan surat berharga kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu. Dalam skema ini, surat berharga dapat digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan dana.

Destry mengatakan BI telah membuka fasilitas repo untuk surat berharga non-SBN yang diterbitkan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Mulai Oktober 2026, fasilitas tersebut diperluas ke surat berharga yang diterbitkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dengan kebijakan tersebut, pemegang surat berharga SMF dan SMI dapat menggunakan instrumen tersebut sebagai jaminan untuk memperoleh likuiditas dari BI.

"Jadi, kami sudah mulai membuka repo dari surat berharga non-SBN yaitu kita sudah mulai dengan SMF dan pertanggal Oktober ini kita akan mulai dengan SMI. Dimana surat berharga tersebut bisa direpokan kepada Bank Indonesia," ucap dia.

Menurut Destry, perluasan repo tersebut juga ditujukan untuk memperdalam pasar uang, khususnya pasar surat berharga yang diterbitkan SMF dan SMI.

Strategi Genjot Kredit

Di sisi lain, skema insentif dalam Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) juga diubah untuk mendorong bank menyalurkan lebih banyak kredit.

Melalui skema baru tersebut, bank yang menempatkan lebih dari 19 persen dananya dalam bentuk surat berharga, baik SBN maupun SRBI, tidak lagi mendapatkan insentif tertentu.

Sebaliknya, bank yang memiliki porsi surat berharga di bawah 19 persen dan menyalurkan kredit dapat memperoleh tambahan insentif.

"Jadi, kami menurunkan mengeluarkan KLM Pendalaman Pasar Uang dimana untuk bank-bank yang mereka menempatkan dananya lebih dari 19 persen dalam bentuk surat-surat berharga baik itu SBN ataupun SRBI maka dia tidak akan mendapatkan insentif," ujar Destry.

Sementara bank yang memenuhi ketentuan tersebut dan meningkatkan penyaluran kredit dapat memperoleh tambahan insentif 2 persen. Dengan skema itu, total insentif KLM yang dapat diterima bank mencapai 6 persen.

"Untuk bank-bank yang menyalurkan yang memiliki SSB berbawah 19 persen dan dia menyalurkan kredit maka dia akan kita berikan insentif 2 persen sehingga kalau mereka melakukan itu akan mendapatkan total insentif dari kebijakan KLM ini sebesar 6 persen," lanjut dia.