Memahami Arti Desil 1-10 dan Wacana Pembatasan Beli Pertalite

tirto.id - Pemerintah sedang membahas rencana agar subsidi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite, benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dengan membatasi pembelian sesuai desil. Apa itu desil dan bagaimana pengelompokannya?

Wacana pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite ini telah dibahas oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pemerintah menilai selama ini subsidi BBM belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih ada masyarakat yang tergolong mampu namun tetap menggunakan BBM bersubsidi. Padahal, subsidi tersebut menggunakan uang negara dalam jumlah sangat besar, sehingga pemerintah ingin memastikan manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan.

Salah satu kelompok yang menjadi perhatian pemerintah adalah masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Pemerintah menilai kelompok ini seharusnya tidak lagi mendapatkan subsidi BBM karena dianggap memiliki kemampuan untuk membeli BBM nonsubsidi. Karena itu, salah satu opsi yang sedang dibahas adalah membatasi masyarakat dalam kelompok tersebut agar tidak dapat membeli Pertalite dan mengarahkannya untuk menggunakan BBM nonsubsidi.

"Selama ini kan kita tahu sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh mereka yang masuk desil 9 dan 10 masih dapat subsidi. Ini yang kita bahas sistemnya segala macam, supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun rupiah ini, betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak," terang Bahlil dikutip Antara News, Senin (11/8/2026).

Apa Itu Desil dan Bagaimana Penggolongannya?

Desil adalah cara pemerintah mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan dari kelompok paling rendah sampai paling tinggi. Masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok dengan jumlah yang kurang lebih sama. Setiap kelompok mewakili sekitar 10 persen dari seluruh penduduk yang menjadi dasar pengolahan data.

Dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), desil digunakan untuk menggambarkan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Jadi, semakin kecil angka desil, umumnya semakin rendah tingkat kesejahteraannya.

Sebaliknya, semakin besar angka desil, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Secara umum, desil 1 menggambarkan 10 persen kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Pembagian desil dapat dipahami secara sederhana sebagai berikut:

• Desil 1: kelompok paling miskin atau paling rentan,
• Desil 2: kelompok miskin,
• Desil 3: kelompok hampir miskin,
• Desil 4: kelompok rentan miskin,
• Desil 5: kelompok menengah bawah,
• Desil 6: kelompok menengah,
• Desil 7: kelompok menengah atas,
• Desil 8: kelompok yang relatif mapan,
• Desil 9: kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi, dan
• Desil 10: kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Namun, desil tidak ditentukan hanya berdasarkan jumlah penghasilan seseorang atau keluarga. Pemerintah menggunakan berbagai informasi untuk melihat kondisi rumah tangga secara lebih menyeluruh.

Data yang diperhatikan dapat mencakup kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, jumlah anggota keluarga, serta jumlah orang yang menjadi tanggungan.

Desil penting karena dapat digunakan pemerintah untuk menentukan siapa yang lebih membutuhkan bantuan dan perlindungan sosial. Dengan adanya pengelompokan tersebut, pemerintah dapat memprioritaskan bantuan kepada keluarga yang kondisi ekonominya paling rendah.

Kelompok desil rendah, khususnya desil 1 sampai 4, pada umumnya menjadi kelompok yang lebih diprioritaskan dalam berbagai program perlindungan sosial. Bantuan yang dapat menggunakan data kesejahteraan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako atau bantuan pangan, serta bantuan iuran jaminan kesehatan.

Penentuan desil dilakukan berdasarkan data sosial ekonomi yang dikumpulkan dan diolah pemerintah. Dalam prosesnya, terdapat berbagai sumber data yang digunakan untuk menggambarkan kondisi setiap keluarga. Data tersebut dapat berasal dari pendataan sosial ekonomi, data kependudukan, survei sosial ekonomi, serta hasil pemutakhiran dan verifikasi di lapangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran penting dalam penyediaan dan pengolahan data sosial ekonomi. Di sisi lain, Kementerian Sosial memiliki peran dalam pemanfaatan data tersebut untuk kebijakan perlindungan sosial.

Data kependudukan dari Dukcapil juga menjadi bagian penting agar identitas dan kondisi keluarga dapat dicocokkan dengan benar. Lembaga lain juga dapat memberikan data pendukung sesuai dengan kebutuhan program pemerintah.

Desil seseorang bisa berubah dari waktu ke waktu. Hal ini tidak selalu berarti orang tersebut tiba-tiba menjadi lebih kaya atau lebih miskin. Perubahan dapat terjadi karena kondisi ekonomi keluarga memang berubah, tetapi juga dapat terjadi karena data yang digunakan pemerintah mengalami pemutakhiran.

Misalnya, sebuah keluarga mengalami perubahan jumlah anggota keluarga, perubahan pekerjaan atau penghasilan, perubahan kondisi rumah, kepemilikan aset, atau perubahan pengeluaran. Informasi tersebut dapat memengaruhi gambaran tingkat kesejahteraan keluarga.

Selain perubahan kondisi keluarga, pembaruan dan pengolahan data dari berbagai sumber juga dapat menyebabkan perubahan desil. Data pemerintah terus diperbarui agar kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tercatat semakin sesuai dengan keadaan terbaru.

Jika masyarakat merasa posisi desilnya tidak sesuai dengan keadaan ekonomi keluarga yang sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan atau perbaikan data melalui pemerintah daerah. Salah satu jalur yang dapat digunakan adalah melalui operator SIKS-NG di kelurahan atau desa, sesuai mekanisme yang berlaku di daerah masing-masing.

Kapan Pembatasan Pertalite Mulai Diberlakukan?

Pemerintah masih mempelajari sistem yang diperlukan agar pembatasan Pertalite dapat dilakukan dengan tepat. Pemerintah juga berencana menerapkannya secara bertahap. Artinya, kebijakan tidak serta-merta diberlakukan kepada semua kelompok masyarakat, namun akan dimulai dari kelompok yang dianggap paling mampu.

Menteri Keuangan Purbaya juga menegaskan bahwa pembahasan ini bukan berarti harga Pertalite akan langsung dinaikkan. Yang sedang dibahas adalah siapa yang berhak mendapatkan subsidi. Pemerintah ingin mengurangi subsidi yang dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, sehingga subsidi tetap diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kami akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa. Kalau, misalnya, desil 10 saya setop nggak boleh beli Pertalite, bagaimana dampaknya ke ekonomi. Jadi, kita akan bertahap,” terang Purbaya dikutip Antara (12/8/2026).