Indeks Desil

Ketika angka di atas kertas menghapus hak berobat warga. Intip kisah nyata para buruh tani hingga janda yang kehilangan bansos akibat desil yang ngawur.

Bupati Kediri, Dhito, mendorong perbaikan data desil DTSEN di Kabupaten Kediri melalui sosialisasi dan pelibatan pendamping PKH agar bansos tepat sasaran.

Temuan Kortastipidkor Polri, dalam penerimaan siswa di Sekolah Rakyat, hanya yang ada di desil 1 dan 2 bisa masuk karena tergolong miskin ekstrem.

Lisman menegaskan tidak pernah mengajukan diri maupun menerima program bantuan apa pun dari pemerintah.

Info bantuan pangan beras untuk tahap kedua akan dirapel pada bulan September 2026. Berikut informasi bantuan pangan beras dan cek desil bansos Kemensos.

Eva menilai kasus pencatatan namanya di DTSEN perlu menjadi evaluasi pemerintah karena kesalahan data serupa berpotensi menimpa masyarakat lain.

Kemensos menjelaskan penyebab perubahan desil DTSEN, termasuk masuknya 12 juta data baru BKKBN dan proses pemutakhiran data.

Gus Ipul menegaskan data terbaru desil bakal muncul lewat sensus sosial ekonomi dan pemutakhiran ditargetkan rampung akhir tahun.

Pendataan DTSEN yang kaku membuat lansia miskin seperti Suwarno terlempar dari penerima bansos hanya karena kepemilikan aset warisan.

Mensos Gus Ipul membuka saluran pemutakhiran bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data desil agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Cara penentuan desil 1-10 di DTSEN berdasarkan tingkat kesejahteraan, dengan indikator pendidikan, kesehatan, perumahan, aset, dan ekonomi.

Suwarno yang merupakan pensiunan pustakawan sejak 2015 lalu kehilangan bansos PKH padahal membutuhkannya demi bertahan hidup.

BPS ubah sistem data desil jadi rentang kesejahteraan. Polemik ini langsung disorot Menkeu Purbaya yang sudah gelontorkan anggaran jumbo Rp7 triliun.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebut pemerintah terus sempurnakan DTSEN demi pastikan penyaluran bansos dan subsidi 2027 tepat sasaran.

Inovasi rebasing data hingga adopsi sistem yang responsif dan mutakhir dinilai langkah wajib yang harus segera dieksekusi untuk memperbaiki masalah desil.

Menurut Purbaya, BPS bakal memperbaiki penggolongan desil melalui DTSEN dengan lebih baik pada 2027.

Selly menilai ketidakakuratan data desil tidak dapat dipandang sepele karena berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap bantuan pemerintah.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebutkan angka desil perlu dipahami sebagai suatu pemeringkatan relatif.

Banyak hoaks soal desil 1-10, mulai dari label miskin hingga gaji. BPS menjelaskan desil ditentukan dari berbagai indikator sosial ekonomi keluarga.

Kemensos membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa infografis "Sistem Desil Terbaru 2026" bukan dibuat oleh Kementerian Sosial.