Kemensos Buka Pemutakhiran Data Desil yang Tak Sesuai

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pemutakhiran apabila menemukan data desil yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurut Gus Ipul, pemutakhiran dapat dilakukan untuk mengoreksi inclusion error, yakni masyarakat yang seharusnya tidak menerima bantuan tetapi tercatat sebagai penerima, maupun exclusion error, yaitu masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum masuk dalam data.

“Jadi kami mohon masyarakat ya, kalau misalnya menemukan penerima manfaat atau masyarakat yang tidak layak menerima atau masyarakat yang memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude, itu bisa kita perbaiki segera,” kata Gus Ipul merujuk keterangan tertulis pada Selasa (1/9/2026).

Gus Ipul menjelaskan masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran melalui sejumlah saluran yang telah disediakan pemerintah. Jalur formal dapat dimulai dari musyawarah tingkat RT/RW, kemudian diteruskan ke kelurahan atau desa dan Dinas Sosial melalui aplikasi SIKS-NG.

Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, Call Center, maupun WhatsApp Center.

“Salurannya kita buka lewat WA, kita buka lewat command center, kita buka lewat aplikasi Cek Bansos, kita buka lewat desa-desa dengan aplikasi SIKS-NG, di sana ada operator data desa, dan sekarang ada sekali lagi digitalisasi Bansos,” ujarnya.

Menurut Gus Ipul, berbagai saluran tersebut menjadi bentuk keterbukaan pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam memperbarui data.

“Jadi kalau ada keluhan, setiap ada fakta-fakta yang ada di lapangan, kita segera tindaklanjuti, kita segera mutakhirkan,” imbuhnya.

Ia juga mengapresiasi masyarakat yang menyampaikan keluhan serta ikut berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data.

“Jadi itu tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran, Insya Allah data kita akan makin akurat,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan pemutakhiran diperlukan karena kondisi masyarakat bersifat dinamis. Perubahan data dapat terjadi setiap hari, seperti warga yang meninggal, lahir, berpindah tempat tinggal, menikah, hingga mengalami perubahan kondisi ekonomi.

“Ini (pemutakhiran) penting, karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak,” jelasnya.

Sebagai informasi, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah membantu proses pemutakhiran data melalui sejumlah saluran yang telah disediakan.

“Prinsip yang pertama bahwa pemerintah ingin terbuka. Pemerintah dibawah arahan Bapak Presiden Prabowo ingin melibatkan seluruh masyarakat agar kita memperoleh data yang akurat. Nah dengan adanya pengelola tunggal data ini, yaitu BPS, ini memudahkan kita untuk konsolidasi,” pungkasnya.