Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan baru-baru ini menyerukan penghapusan mekanisme hak veto dalam Dewan Keamanan (DK) PBB. Penghapusan hak veto itu disampaikannya ketika mengungkapkan ide untuk mereformasi salah satu badan utama PBB itu.
Menukil Anadolu pada Selasa (22/9/2026), seruan penghapusab mekanisme hak veto diungkapkan Erdogan melalui artikelnya untuk Bloomberg berjudul “The Quest for Global Justice in a Changing World”. Dalam idenya, Erdogan tak hanya mengusulkan penghapusan hak veto, tetapi juga penghapusan status anggota tetap DK PBB.
Menurut Erdogan, mekanisme hak veto dan status anggota tetap DK PBB kini tak lagi bisa dilihat sebagai sistem yang optimal. Menurutnya, krisis global seperti pandemi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional menunjukkan sistem hak veto dan anggota tetap DK PBB berjalan dengan banyak keterbatasan.
"Perdamaian abadi di dunia saat ini tidak dapat dicapai dengan memperbanyak blok-blok yang terpisah satu sama lain dan tidak berkomunikasi satu sama lain," katanya, sebagaimana dikutip dari Turkiye Today.
Adanya hak veto dan status anggota tetap DK PBB disebut Erdogan membuat keputusan global tak bisa beradaptasi dengan kondisi terkini. Menurutnya, sistem yang kini ada justru terus mencerminkan struktur kekuasaan yang dibentuk usai Perang Dunia II, kendati dunia telah banyak mengalami perubahan.
"Perkembangan selama seperempat abad terakhir, yang merupakan periode yang relatif singkat dalam sejarah manusia, telah menunjukkan tidak ada keseimbangan kekuatan dan tidak ada tatanan internasional yang permanen," katanya.
Oleh karenanya, Erdogan menyerukan reformasi sistem perwakilan dalam DK PBB agar “lebih efektif, adil, dan akuntabel”. Hal ini disebutnya perlu dilakukan dengan menghapus mekanisme hak veto dan membuat keanggotaan DK PBB sepenuhnya didasarkan pada pemilihan para anggota.
Erdogan sebenarnya tak sekali ini menyerukan reformasi sistem perwakilan dalam DK PBB. Sejak lama, ia mencanangkan slogan “Dunia lebih besar dari lima” yang merujuk pada keanggotaan tetap DK PBB yang hanya terdiri dari lima negara.
Presiden Turki itu menyebut sistem ini perlu direformasi guna mendistribusikan pengaruh negara anggota PBB secara proporsional. Reformasi ini harus bersifat komprehensif agar menjamin tak ada negara yang memiliki kemampuan permanen untuk menghalangi kehendak mayoritas komunitas internasional.
Reformasi itu juga disebut Erdogan tidak bisa hanya dilakukan dengan penambahan daftar anggota tetap DK PBB. Jika begitu, katanya, perubahan tidak akan menyelesaikan persoalan konsentrasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan di tangan sejumlah kecil negara.
“Sangat penting untuk mengubah kebutuhan reformasi menjadi peta jalan yang konkret,” kata Erdogan. “Di pusat peta jalan ini seharusnya ada penghapusan hak veto.”
Selain dua hal itu, Erdogan juga mengusulkan peningkatan peran Majelis Umum PBB dalam membuat keputusan global. Ketiga hal ini menurut Erdogan merupakan peta jalan untuk memastikan PBB tetap optimal sebagai penjaga perdamaian dunia.
"Kami mendukung upaya untuk menghapus hak veto, memberikan bobot yang lebih besar kepada anggota terpilih dalam proses pengambilan keputusan, dan memperkuat peran Majelis Umum," katanya.
Dengan reformasi komprehensif, Erdogan meyakini pengambilan keputusan global dapat dicapai secara lebih adil. Hal ini, katanya, terutama akan bermanfaat untuk menjamin keadilan ekonomi secara global.
"Untuk dunia yang lebih adil, kita harus menyatukan pengalaman, kapasitas, dan kemauan dari berbagai kawasan di atas landasan yang sama," katanya.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Ilham Choirul Anwar
