Masuk tirto.id
tirto.id - Dewan Keamanan PBB dilaporkan menunda pemungutan suara (voting) terkait resolusi pembukaan kembali Selat Hormuz yang semula dijadwalkan pada Jumat (3/4/2026). Para diplomat menyatakan voting kini diperkirakan baru akan digelar pada Sabtu (4/4/2026) guna memberikan ruang negosiasi tambahan bagi negara-negara anggota untuk menghindari penggunaan hak veto.
Penundaan ini terjadi di tengah upaya Bahrain, sebagai sponsor utama, untuk melunakkan draf resolusi demi mengakomodasi keberatan dari Rusia, China, dan Prancis. Fokus utama resolusi ini adalah memberikan legitimasi internasional bagi negara-negara untuk mengamankan jalur pelayaran yang saat ini berada di bawah kendali de facto Iran.
Perubahan Draf: Dari "Cara Militer" ke "Langkah Defensif"
Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menegaskan bahwa resolusi ini sangat krusial untuk mencegah gangguan navigasi internasional. Namun, draf awal yang mengizinkan penggunaan "semua cara yang diperlukan", bahasa PBB untuk intervensi militer, mendapat penolakan keras.
"Resolusi yang diusulkan akan memberi wewenang kepada negara-negara anggota untuk menggunakan semua cara pertahanan yang diperlukan dan sesuai dengan keadaan, di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya," kata Al Zayani dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.
Perubahan diksi menjadi "cara defensif yang sebanding" merupakan kompromi besar. Sebelumnya, Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, secara tegas menolak otorisasi penggunaan kekuatan. Ia memperingatkan bahwa hal tersebut "tak terhindarkan akan mengarah pada eskalasi lebih lanjut dari situasi dan menimbulkan konsekuensi serius."
Senada dengan China, Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, menilai proposal tersebut belum menyentuh akar masalah. Menurutnya, solusi sesungguhnya bukanlah resolusi kekuatan, melainkan "mengakhiri permusuhan" antara Iran, AS, dan Israel.
Krisis Energi dan Ancaman Perang Berkepanjangan
Blokade Selat Hormuz telah mengguncang ekonomi global lantaran seperlima pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut. Krisis ini merupakan buntut dari eskalasi militer yang dimulai pada 28 Februari lalu, saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Teheran.
Presiden AS Donald Trump menyatakan dalam pidatonya Rabu lalu bahwa bombardir terhadap Iran akan terus berlanjut selama dua hingga tiga minggu ke depan. Hal ini memicu kekhawatiran akan penutupan permanen jalur energi jika solusi diplomatik di PBB menemui jalan buntu.
Duta Besar Prancis, Jérôme Bonnafont, memberikan sinyal bahwa draf baru yang berfokus pada pertahanan mungkin bisa diterima. "Langkah-langkah defensif yang menghindari penggunaan kekuatan secara luas perlu dipromosikan," ujarnya, mengisyaratkan peluang lolosnya resolusi ini tanpa veto pada pemungutan suara Sabtu besok.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Rina Nurjanah
