Kontras Pidato Prabowo soal Nota Keuangan-RAPBN 2026 dan 2027

tirto.id - Perubahan cukup mencolok terlihat dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR dan Nota Keuangan 2026 dengan 2027.

Jika di tahun lalu ia masih menjelaskan lebih detail besaran anggaran untuk sejumlah sektor prioritas, tahun ini Prabowo lebih banyak menyampaikan target dan program yang akan dijalankan pemerintah tanpa merinci alokasi anggaran untuk masing-masing sektor.

Pada 2026, misalnya, ia menyebut, "Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk 2026." Untuk kesehatan, ia mengatakan "anggaran kesehatan 2026 dialokasikan Rp244 triliun."

Hal serupa disampaikan untuk program unggulan lainnya. Prabowo menyebut "alokasi anggaran untuk MBG 2026, kita alokasikan sebesar Rp335 triliun", sementara untuk ketahanan pangan "secara keseluruhan, Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di 2026."

Sementara dalam pidato RAPBN 2027, rincian anggaran per sektor tersebut tidak lagi menjadi sorotan utama. Prabowo hanya menyampaikan angka makro APBN, seperti "Belanja Negara 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah", pendapatan Rp3.426 triliun, dan defisit Rp671,2 triliun atau 2,40 persen PDB.

Tahun ini, Prabowo lebih banyak memaparkan target dan program yang akan dijalankan pemerintah pada 2027. Misalnya, renovasi 10.000 Puskesmas, pembangunan atau revitalisasi 441 RSUD, serta penyelesaian renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan.

Pola serupa terlihat pada agenda ekonomi. Jika pada 2025 program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) mendapat porsi penjelasan yang cukup rinci, ketiga agenda tersebut tidak lagi tampil sebagai program utama yang dijelaskan secara khusus dalam pidato terbaru Prabowo di parlemen.

Pada 2025, Prabowo menjadikan MBG, pendidikan, dan Kopdes sebagai bagian eksplisit dari agenda prioritas RAPBN 2026. Sementara dalam pidato Sidang Tahunan MPR 2026, presiden lebih banyak berbicara mengenai capaian pemerintahan selama 21 bulan dan kemudian mengumumkan sejumlah agenda baru untuk tahap transformasi berikutnya.

Pergeseran tersebut bukan berarti program-program lama hilang. Namun, porsi dan narasi yang diberikan presiden terhadap program tersebut berubah cukup drastis.

Dalam pidato RAPBN 2026, MBG ditempatkan sebagai agenda ketiga setelah ketahanan pangan dan energi. Prabowo ketika itu tidak hanya menyebut MBG sebagai program pemerintah, tetapi juga menjelaskan sasaran dan dampak ekonominya secara terperinci.

Program tersebut ditargetkan menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp335 triliun untuk MBG pada 2026.

Prabowo bahkan mengaitkan program tersebut dengan agenda ekonomi. MBG disebut bukan hanya meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia, tetapi juga memberdayakan UMKM, ekonomi lokal, petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha kecil.

Dalam pidato yang sama, Prabowo juga melaporkan bahwa MBG telah menjangkau 25 juta penerima manfaat pada saat itu. Dengan kata lain, pada 2025 MBG tampil sebagai program flagship yang memiliki sasaran penerima, nilai anggaran, infrastruktur pelaksana, sekaligus efek ekonomi yang hendak dicapai.

Tetapi MBG nyaris tidak muncul dalam pidato terbaru. Kontrasnya cukup tajam dalam naskah pidato RAPBN 2027 yang disampaikan Prabowo di DPR pada 2026. Tidak ada pembahasan khusus mengenai MBG sebagai sebuah program, tidak ada angka target penerima, tidak ada angka anggaran MBG, dan tidak ada uraian mengenai SPPG.

Dalam pidatonya Prabowo hanya menyinggung soal makan bergizi satu kali dan tanpa detil penjelasan lainnya. Ia hanya menekankan soal kehadiran negara sampai ke meja makan.

"Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik … Kemerdekaan belum selesai hanya karena Bendera Merah Putih telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat," ucapnya.

Ini berbeda jauh dengan 2025 ketika MBG mendapatkan satu bagian khusus dalam delapan agenda prioritas RAPBN. Menariknya, pada 2026 pemerintah justru sempat menghadapi persoalan implementasi MBG di mana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terjerat kasus korupsi hingga pergantian pimpinan badan tersebut setelahnya.

Peralihan Fokus Pendidikan

Perubahan serupa terjadi pada sektor pendidikan. Dalam pidato RAPBN 2026, pendidikan mendapat bagian khusus sebagai agenda keempat. Prabowo menyebut anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun atau 20 persen APBN, yang disebut sebagai angka terbesar dalam sejarah.

Presiden juga menguraikan penggunaan anggaran tersebut secara spesifik, antara lain: Rp150,1 triliun untuk peningkatan kualitas fasilitas sekolah dan kampus; Rp178,7 triliun untuk gaji, kompetensi, dan kesejahteraan guru serta dosen; Program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa; KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa; penguatan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda; serta target LPDP memberikan beasiswa kepada 4.000 mahasiswa pada 2026.

Sementara pada pidato terbaru, pendidikan tetap ada, tetapi sorotannya lebih ke pembangunan fisik. Prabowo mengumumkan pemerintah akan merenovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat 2029. Pemerintah juga akan melengkapi ruang kelas dengan Layar Pintar Interaktif (IFP), memperluas pembelajaran jarak jauh, dan memperjuangkan sekolah negeri tanpa pungutan.

Dalam naskah RAPBN 2027, Prabowo juga menghubungkan efisiensi pengadaan dengan sektor pendidikan. Ia mencontohkan pengadaan IFP yang setelah dikonsolidasikan turun dari sekitar Rp150 juta menjadi Rp26 juta per unit.

Kopdes: dari Agenda Ekonomi Rakyat ke Infrastruktur

Perubahan menarik lainnya terjadi pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pada 2025, Kopdes merupakan agenda keenam RAPBN 2026, dengan pendekatan yang sangat jelas.

Prabowo menyebut 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk. Koperasi tersebut dirancang untuk mempermudah masyarakat desa memperoleh sembako, logistik, pupuk, dan layanan keuangan.

Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan murah melalui bank-bank Himbara. Prabowo bahkan menyebut Kopdes sebagai pendekatan baru untuk memotong rantai distribusi, menciptakan lapangan kerja, menghidupkan ekonomi lokal, sekaligus memperkuat ketahanan pangan desa.

Namun, pada pidato terbaru, Kopdes tidak lagi mendapat bagian tersendiri. Dalam naskah RAPBN 2027 Prabowo memang masih memasukkan "penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa" sebagai salah satu dari delapan Program Kerja Prioritas Nasional.

Tetapi ketika berbicara mengenai proyek konkret, Kopdes tidak dijelaskan seperti pada 2025. Bahkan dalam pidato terbaru, istilah "Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih" atau "Kopdes" tidak muncul sebagai program yang diuraikan secara khusus.

Koperasi hanya muncul secara sambil lalu ketika Prabowo membahas rencana layanan kesehatan. Ia menyebut bahwa di setiap gerai Koperasi Merah Putih nantinya akan terdapat klinik yang dapat memberikan layanan kesehatan melalui jarak jauh.

"Rencana kita juga di setiap gerai Koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh," ucapnya.

Agenda Baru

Jika tiga program MBG dan Kopdes mendapatkan porsi besar pada 2025, pidato terbaru Prabowo justru diisi dengan sejumlah agenda yang sebelumnya tidak menjadi pusat perhatian.

Ada sedikitnya beberapa proyek besar yang mendapatkan panggung: Pertama, renovasi 10.000 puskesmas. Mulai 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan dengan anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar per puskesmas, serta merenovasi dan membangun 514 laboratorium kesehatan masyarakat.

Kedua, revitalisasi rumah sakit. Pemerintah merencanakan pembangunan atau revitalisasi sekitar 441 RSUD dan memperkuat layanan untuk penyakit dengan tingkat kematian tinggi seperti kanker, jantung, stroke, dan ginjal.

Ketiga, renovasi seluruh sekolah. Pendidikan tetap ada, tetapi dalam bentuk proyek fisik berskala nasional. Pemerintah menargetkan renovasi sekolah yang membutuhkan perbaikan selesai paling lambat 2029.

Keempat, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Prabowo mengumumkan target operasional bursa komoditas Indonesia pada 1 Januari 2027 untuk meningkatkan kendali Indonesia terhadap harga komoditas ekspor.

Kelima, optimalisasi aset BUMN. Prabowo kembali menekankan penutupan 290 BUMN yang dinilai tidak produktif dan target maksimal 300 BUMN yang produktif pada akhir 2026. Dengan demikian dari 1.074 BUMN yang ada, dia akan menutup 750 anak cucu BUMN tahun ini.

Keenam, energi surya 100 GW. Pemerintah menyatakan akan membangun 100 gigawatt pembangkit energi surya dan mempercepat penghentian pembangkit diesel.

Ketujuh, Indonesia Financial Center. Prabowo mengumumkan rencana Pusat Finansial Internasional Indonesia di Jakarta untuk sementara waktu, dengan kemungkinan pengembangan di Bali dan wilayah lain.

Kedelapan, Danantara Development Management Fund atau DDMF. Instrumen tersebut diarahkan untuk membiayai proyek-proyek strategis jangka panjang yang tidak cocok dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek maupun APBN.

Kesembilan, Giant Sea Wall Pantura. Pemerintah berencana memulai pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa yang diperkirakan membutuhkan waktu 15-20 tahun.

Kesepuluh, insentif produksi motor listrik nasional bagi yang dapat memproduksi 1 juta unit di dalam negeri.

"Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus Menurunkan biaya kendaraan untuk rakyat Mengurangi konsumsi bahan bakar import Dan membesarkan industri motor listrik nasional Beserta rantai pasok, baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purna jualnya," kata Prabowo.