Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden RI, Prabowo Subianto, mengaku gembira sebab ulang tahun di kementerian era pemerintahannya hanya potong tumpeng di kantor. Hal ini menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026). Prabowo mengatakan pemerintah harus terus meningkatkan efisiensi anggaran dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja,” kata Prabowo dalam pidatonya di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran untuk menggelar perayaan hari ulang tahun secara besar-besaran. “Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten/kota, jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun-ulang tahun besar-besaran,” ujarnya.
Menurut Prabowo, anggaran pemerintah sebaiknya dialihkan untuk kebutuhan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia mencontohkan perbaikan sekolah, rumah sakit, hingga peningkatan kesejahteraan guru.
“Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara-upacara,” ucapnya.
Meski demikian, Prabowo memberikan pengecualian untuk perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, upacara peringatan kemerdekaan yang digelar secara terpusat tetap diperlukan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menjelaskan pentingnya disiplin fiskal dalam pelaksanaan APBN 2027. Ia menekankan bahwa disiplin anggaran tidak berhenti setelah anggaran disahkan, tetapi harus diterapkan hingga tahap pelaksanaan setiap rupiah belanja negara.
“Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan,” kata Prabowo.
Ia kemudian meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa menghilangkan praktik korupsi, penipuan, markup, dan penggelembungan dalam pembelanjaan.
“Tadi sudah saya sebut, kita akan buat satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga,” ujarnya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
