Seberapa Urgen Belajar Bahasa Asing Sejak SD ala Prabowo?

tirto.id - Dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI & DPD RI Tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto, merencanakan pembelajaran bahasa asing sejak sekolah dasar (SD). Dia perpandangan, penguasaan bahasa asing ini akan berguna bagi anak Indonesia agar memiliki daya saing ketika memasuki dunia kerja.

Sejumlah bahasa asing yang disebut Prabowo antara lain bahasa Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol, Prancis, hingga Rusia.

“Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD, Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing,” kata Prabowo, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menilai pembelajaran bahasa asing perlu dilakukan sejak usia dini karena didasarkan pada faktor tumbuh kembang anak. Anak-anak yang berada di bawah usia 11 hingga 12 tahun dinilai memiliki memori dan otak yang jauh lebih cepat untuk menangkap kosa kata baru.

Terlebih, karakter masyarakat Indonesia dilihatnya sebagai orang yang ramah, ulet, dan sopan, menjadikan modal tambahan dalam persaingan tenaga kerja internasional.

Rencana ini sontak memunculkan respons dari sejumlah pihak. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, mendukung langkah Presiden Prabowo soal pembelajaran bahasa asing untuk sekolah dasar ini. Dia sepakat pembelajaran bahasa asing adalah kebutuhan penting di tengah dunia yang semakin terbuka dan kompetitif.

“Pembelajaran bahasa asing sejak SD sangat penting. Anak-anak harus dipersiapkan agar memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi di tingkat global,” ujar Lalu Hadrian dalam keterangannya, Jumat (14/8/2025).

Penguatan bahasa asing sejak SD dipandangnya harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Indonesia yang kompeten, percaya diri, dan mampu bersaing di tingkat global.

Hal yang harus diperhatikan Pemerintah

Meski mendukung rencananya, Lalu mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak bisa dijalankan hanya dengan menetapkan target penguasaan bahasa asing. Pemerintah, kata dia, harus memastikan kesiapan sistem pendidikan, terutama kompetensi para guru yang akan mengajarkannya.

Di sisi lain peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari persoalan kesejahteraan guru. Lalu mengingatkan agar guru tidak hanya dibebani tuntutan untuk memberikan pembelajaran berkualitas, sementara kesejahteraannya masih rendah.

"Kalau ingin pembelajaran yang baik dan berkualitas, maka kesejahteraan guru juga harus baik,” kata Lalu.

Menurut dia, guru merupakan aktor utama dalam keberhasilan setiap kebijakan pendidikan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan para pendidik memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang layak, sekaligus memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan kompetensinya.

“Tanpa kesejahteraan yang baik, guru akan sulit memberikan pembelajaran secara optimal. Karena itu, peningkatan kesejahteraan guru tidak boleh ditawar,” kata Lalu.

Di sisi lain, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) berpandangan bahwa bahasa asing yang direncanakan Prabowo itu tidak sesuai dengan kebutuhan mendasar pendidikan dasar di Indonesia. Sebab, persoalan utamanya saat ini adalah rendahnya kemampuan membaca dan berhitung siswa sekolah dasar.

"Bahkan banyak yang membaca bahasa Indonesia saja tidak, tidak bisa gitu, apalagi berhitung," kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, saat dihubungi, Jumat.

JPPI merujuk pada hasil Asesmen Nasional dan Programme for International Student Assessment (PISA) yang menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi pelajar Indonesia masih berada di kelompok bawah, tidak hanya pada tingkat global tetapi juga di kawasan Asia Tenggara.

Karena itu, penguatan penguasaan bahasa Indonesia dianggap jauh lebih mendesak dibandingkan memperluas pengajaran bahasa asing baru.

Efektivitas pengajaran bahasa Inggris yang telah berlangsung lama juga dijadikan contoh sebab belum menunjukkan hasil memuaskan. Kata Ubaid, berdasarkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA), kemampuan bahasa Inggris siswa disebut masih sangat rendah, dengan rata-rata skor nasional sekitar 24 dari skala 0–100.

"Jadi sangat mengkhawatirkan, ini bahasa Inggris ya yang gurunya ada ya kan, pelajarannya sudah dipelajari, buku-bukunya juga sudah banyak sekali di perpustakaan dan di sekolah-sekolah itu nilainya 24 gitu," tuturnya.

Saat ini, pemerintah sebaiknya mengarahkan energi dan anggaran pada penguatan literasi bahasa Indonesia, peningkatan kualitas guru, serta perbaikan mutu pembelajaran di sekolah. Jika pembelajaran bahasa asing ingin diperkuat, mereka menilai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional seharusnya menjadi prioritas utama sebelum menambah bahasa asing lainnya dalam kurikulum pendidikan dasar.

Kebijakan juga seharusnya didiskusikan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti agar sesuai dengan data rapor pendidikan. Sehingga, setiap rencana pendidikan, skala prioritasnya dapat lebih tersusun baik.

"Saya kok yakin ya bahwa Presiden ini, gagasan Presiden ini, tidak pernah didiskusikan dengan Menteri pendidikan, ya," kata dia.

Apa Kata Menteri Pendidikan?

Usai gelaran sidang tahunan, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa yang dimaksud Presiden Prabowo bukanlah menjadikan bahasa-bahasa asing seperti Mandarin atau Arab sebagai mata pelajaran khusus yang wajib diajarkan di SD, melainkan sebatas pengenalan bahasa asing kepada siswa sejak usia dini.

Dia menyinggung pelajaran bahasa Inggris yang baru akan menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas III SD pada tahun 2027.

"Jadi yang dimaksud itu bukan bahasa dalam pengertian sebagai mata pelajaran khusus ya, tapi lebih pada pengenalan bahasa asing gitu, khususnya untuk yang SD," kata Mu'ti kepada wartawan.

Menurut Mu’ti, pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebenarnya sudah ada sejumlah sekolah yang mengajarkan bahasa asing selain bahasa Inggris sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing.

Beberapa negara juga menawarkan kerja sama dengan menyediakan tenaga pengajar atau fasilitator yang dapat membantu pembelajaran bahasa asing sesuai bahasa negaranya. Karena itu, pengajaran bahasa asing selain bahasa Inggris lebih bersifat pengayaan dan dapat disesuaikan dengan kesiapan sekolah.

Untuk saat ini, fokus kebijakan nasional adalah memperkuat pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, sedangkan bahasa asing lain belum dirancang sebagai mata pelajaran wajib bagi seluruh siswa SD.

"Bahasa Inggris yang wajib itu nanti, kalau yang SMP dan SLTA kan sudah, bahkan menjadi mata ujian. Tapi kalau yang SD kan selama ini masih pilihan. Nah, mulai tahun 2027 bahasa Inggris mulai kita ajarkan sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas tiga," kata dia.