tirto.id - Tuberkulosis (TB) masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang membayangi Indonesia. Laporan Global Tuberculosis Report 2025 menempatkan Indonesia sebagai penyumbang 10 persen kasus TB dunia, dengan estimasi 1,08 juta kasus dan 126.000 kematian per tahun.
Kendati capaian penemuan kasus pada 2025 telah mencapai 865.184 orang (79 persen dari estimasi beban nasional), fakta di lapangan memperlihatkan tantangan yang tak kalah berat: keberadaan ribuan kasus tersembunyi (missed cases) yang belum terjangkau sistem kesehatan formal.
Salah satu terobosan yang dilakukan saat ini yakni melalui pencatatan dan pelaporan nasional ditopang oleh Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), sebuah portal terpusat yang mewajibkan berbagai level fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) untuk melaporkan setiap diagnosis dan perjalanan pengobatan pasien TB. SITB merekam data pasien TBC baik yang sensitif obat maupun resisten obat dan bisa diakses maupun digunakan oleh berbagai fasilitas layanan kesehatan mulai dari rumah sakit hingga puskesmas dan klinik-klinik di daerah demi mendukung program eliminasi TBC nasional.
Integrasi kewajiban SITB ke dalam standar akreditasi rumah sakit terbukti efektif mendorong transparansi pencatatan data oleh faskes. Namun, SITB umumnya baru mencakup pasien yang secara aktif datang berobat ke faskes.
Jika estimasi kasus di suatu daerah mencapai 100%, yang masuk ke SITB mungkin baru sekitar 60%. Ada sekitar 40% kasus tersembunyi di masyarakat yang mungkin masih tersembunyi karena warga enggan atau ragu mengakses layanan kesehatan formal.
CKG sebagai Penjaring Aktif Kasus Tersembunyi

Untuk menjangkau 40% kasus tersembunyi tersebut, pendekatan pasif harus digantikan dengan strategi Active Case Finding (ACF). Di sinilah Cek Kesehatan Gratis (CKG) mengambil peran vital sebagai penyeimbang dan pelengkap ekosistem SITB. Dengan memangkas birokrasi pendaftaran rutin, CKG hadir menjemput bola hingga ke titik-titik komunitas, lembaga pemasyarakatan (Lapas/Rutan), tempat kerja, hingga kawasan padat penduduk.
Penggunaan modalitas X-Ray portabel berteknologi Artificial Intelligence (AI) dalam program CKG memungkinkan pemindaian paru secara cepat dan akurat di lapangan. Hasilnya, menurut data terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, lebih dari 20,6 juta orang telah menjalani skrining TB lewat CKG di Puskesmas, dan berhasil mendeteksi 25.660 kasus positif baru.
Skrining CKG berbasis rontgen AI juga kemudian bisa menjangkau populasi di 530 lapas/rutan hingga komunitas dan mendapati lebih dari 11.800 kasus positif.
Hal tersebut menunjukkan bahwa CKG terbukti berhasil menjadi jaring pengaman awal bagi warga yang tidak menyadari bahwa mereka telah mengidap TB. Banyak pasien yang abai terhadap gejala awal hingga akhirnya datang dalam kondisi paru yang sudah mengalami kerusakan permanen (seperti jaringan parut kronis yang menyebabkan batuk darah berkelanjutan meskipun kuman TB telah dinyatakannya sembuh).
Tantangan Pasca-Skrining: Kesenjangan Alat Diagnostik & Uji Bakteriologis
Meski skrining CKG dan rontgen AI efektif menemukan terduga (suspect) TB, konfirmasi diagnosis mutlak memerlukan pemeriksaan bakteriologis. Di sinilah celah kesenjangan fasilitas kesehatan masih membentang antara Jakarta dan daerah lainnya.
Pertama, sebagian besar Puskesmas di luar perkotaan besar masih mengandalkan uji mikroskopis Bakteri Tahan Asam (BTA) yang sensitivitasnya terbatas. Sebaliknya, Tes Cepat Molekuler (TCM/GeneXpert) berbasis pemeriksaan DNA/RNA dapat memberikan hasil presisi hanya dalam waktu 2 jam. Namun, ketersediaan unit TCM dan kaset (cartridge) tes masih terkonsentrasi di RS Kabupaten/Provinsi dan belum merata di tingkat Puskesmas kecamatan luar DKI Jakarta.
Kedua, alat TCM yang ada saat ini umumnya baru mampu mendeteksi resistensi terhadap obat Rifampicin. Padahal, penetapan status TB Resisten Obat (TB RO) idealnya membutuhkan pengujian kultur (media cair/padat) yang menjadi gold standard untuk memetakan seluruh Obat Anti-TB (OAT) lini pertama dan kedua. Sayangnya, fasilitas kultur sangat terbatas dan sulit diakses (di Jakarta saja, sarana ini baru terbatas di Mikrobiologi FKUI dan RS Persahabatan).

Ketiga, Pemerintah bersama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) saat ini tengah menguji penggunaan teknologi Next Generation Sequencing (NGS) untuk memetakan karakter molekuler kuman TB secara lebih rinci guna menentukan pengobatan presisi di masa depan.
Memutus Lingkaran Setan Putus Obat dan TB Resisten Obat (TB RO)
Tantangan terbesar dalam penanganan TB bukan hanya menemukan pasien, melainkan memastikan pasien berobat hingga sembuh total. Pengobatan TB sensitif obat memerlukan waktu minimal 6 bulan, sementara TB Resisten Obat (TB RO) membutuhkan waktu jauh lebih panjang dengan regimen obat lini kedua yang kompleks.
Capaian nasional menunjukkan treatment enrollment TB RO berada pada angka 85%, namun tingkat kesembuhannya masih tergolong rendah, yakni berkisar 50%-60%. Penyebab utamanya adalah pasien putus berobat di tengah jalan.
Sebab, sekitar 5-10% pasien TB RO mengalami efek samping obat yang berat, seperti Drug-Induced Liver Injury (gangguan fungsi hati/hepatotoksisitas), mual muntah hebat, reaksi alergi kulit, hingga gangguan fungsi ginjal akibat Streptomisin. Pada kasus TB RO, efek samping obat lini kedua seperti Bedaquiline, Linezolid, atau Moxifloxacin bahkan dapat berdampak terhadap gangguan organ vital hingga dampak kejiwaan/psikologis.
Ketika pasien berhenti minum obat karena tak kuat menahan efek samping, kuman TB dalam tubuhnya justru bermutasi menjadi resisten (resistensi sekunder). Lebih memprihatinkan lagi, pasien tersebut dapat menularkan kuman yang sudah resisten ini secara langsung kepada anggota keluarganya (kejadian TB RO primer).
Sinergi Lintas Sektoral, Penguatan Kader, dan Intervensi Komunitas
Mengatasi kompleksitas TB memerlukan kolaborasi yang terintegrasi di luar sektor medis semata. Ada sejumlah hal yang perlu diintegrasikan setelah skrining melalui CKG dilakukan.
Pertama, integrasi otomatis BPJS Kesehatan salah satu hal yang penting dilakukan. Terduga TB yang terjaring dari lokasi CKG harus dipermudah pendaftaran jaminan kesehatannya (BPJS) agar tidak terhambat biaya saat harus melanjutkan pemeriksaan lanjutan dan pengobatan di Puskesmas atau RSUD.
Kemudian, pelacakan kontak (Contact Tracing) yakni dengan cara setiap satu kasus positif yang terdeteksi wajib diikuti dengan pemeriksaan ketat terhadap seluruh anggota keluarga dan kontak terdekat. Kemudian perbaikan lingkungan dan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis. Langkah Kementerian Perumahan merenovasi 1.000 rumah pasien TB pada 2026 menjadi krusial untuk memastikan ventilasi dan pencahayaan sehat. Selain itu, Terapi Pencegahan TB (TPT) harus diperluas bagi keluarga/anak yang tinggal serumah dengan pasien.
Penguatan kader dan tenaga medis muda untuk menjadi Kader Pengawas Menelan Obat (PMO) pun perlu dilakukan. Para kader ini perlu dibekali dengan pelatihan anamnesis dasar dan mendapat dukungan anggaran operasional dari pemerintah. Keterlibatan aktif dokter internship dan mahasiswa koas juga dapat dimaksimalkan untuk turun ke posyandu dan masyarakat dalam mengawal program CKG.
Terakhir, perlindungan anak lewat vaksinasi BCG. Menjaga cakupan imunisasi BCG untuk mencegah risiko komplikasi berat pada anak seperti Meningitis TB (infeksi TB pada otak) yang memiliki angka mortalitas sangat tinggi menjadi salah satu langkah penting yang perlu dikawal untuk melindungi generasi muda di masa depan.
Melalui pemanfaatan CKG sebagai penggerak aktif, penguatan jejaring pencatatan SITB, serta pendampingan komunitas yang solid, maka target Indonesia untuk menurunkan insiden TB sebesar 50% pada tahun 2029 dapat terwujud secara nyata.
Editor: Rina Nurjanah
Masuk tirto.id


































