Jangan IPO-kan Pelindo

tirto.id - Danantara merencanakan initial public offering (IPO) atas perusahaan pelabuhan Pelindo dalam kurun lima tahun ke depan. Selain korporasi ini, sovereign wealth fund tersebut juga memasukkan BUMN lain seperti Pegadaian, Pupuk Indonesia, Angkasa Pura dan beberapa yang lain.

Bagi Pelindo, dua cucunya sudah terlebih dahulu melantai di bursa, yaitu Jasa Armada Indonesia dan Indonesia Kendaraan Terminal. Jika kelak Pelindo betul-betul IPO, berarti ia akan melantai bareng cucu di pasar modal. Sebuah kombinasi unik.

Beberapa waktu lalu dalam sebuah media ibu kota, saya menulis seputar rencana IPO Pelindo ini dengan titik tekan bahwa sebaiknya saham yang dilepas oleh pemerintah selaku pemegang saham utama dan satu-satunya dialokasikan untuk Pemda DKI. Hal ini karena pelabuhan adalah aset yang sangat berharga dan karenanya hampir tidak ada negara, bila tidak hendak disebut tidak ada sama sekali, yang menyerahkan pelabuhannya kepada investor, apalagi asing. PSA (Singapura) saja bukanlah perusahaan terbuka.

Sebetulnya ada hal yang lebih mendasar daripada sekadar apakah Pelindo bisa di-IPO-kan. Yakni: apa sebenarnya tujuan dan manfaat ekonomi menjadikan Pelindo sebagai perusahaan terbuka secara keseluruhan?

Pertanyaan ini layak diajukan karena Pelindo sesungguhnya bukanlah satu aset komersial yang homogen. Pelindo merupakan konsolidasi dari berbagai jenis bisnis dan fungsi kepelabuhanan yang sangat berbeda. Ada terminal yang berorientasi internasional dan berpotensi sangat menarik bagi investor; ada pula terminal yang melayani perekonomian domestik dengan pertimbangan komersial yang berbeda.

Selain itu, terdapat pelabuhan dan fasilitas yang nilai ekonominya bagi Indonesia mungkin jauh lebih besar daripada tingkat pengembalian finansialnya secara langsung. Bila dicermati lebih saksama, pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia semakin memiliki fungsi ekonomi yang berbeda-beda. Empat pelabuhan yang secara resmi dikategorikan sebagai main port (Jakarta, Belawan, Surabaya dan Makassar) semakin terspesialisasi, bukan lagi sekadar empat gerbang nasional yang dapat dianggap sama.

Konsekuensinya, muncul perubahan penting dalam struktur ekonomi maritim Indonesia: aktivitas pelayaran domestik telah menjadi jauh lebih dominan, sementara sistem penerimaan negara dari jasa kepelabuhanan masih sangat bergantung pada kegiatan yang terkait dengan pelayaran internasional. Dengan kata lain, struktur ekonomi maritim Indonesia tidak selalu sejalan dengan struktur korporasi dan fiskal yang menaunginya. Ini berarti harus dikaji ulang apakah IPO Pelindo secara keseluruhan benar-benar merupakan cara terbaik untuk menciptakan nilai bagi negara.

Investor nantinya akan diminta menilai sebuah portofolio yang sangat beragam: gateway internasional yang menguntungkan, infrastruktur domestik dan regional, fasilitas khusus untuk komoditas tertentu, serta aset yang mungkin memiliki fungsi strategis atau fungsi konektivitas yang tidak selalu menghasilkan tingkat keuntungan komersial maksimal. Jika Pelindo memang membutuhkan modal untuk ekspansi, ada alternatif yang lebih terarah. Joint venture pada terminal-terminal tertentu dapat mendatangkan modal dan keahlian strategis, sementara Pelindo tetap dapat mempertahankan tingkat kendali yang sesuai.

Terminal seperti TPS Surabaya dan TPKS Semarang bisa dipertimbangkan, demikian pula peluang di Makassar atau Banjarmasin, tentunya tergantung pada kelayakan komersial masing-masing. Pengembangan bisnis Pelindo biasanya dilakukan dengan menggandeng mitra.

Lihatlah bagaimana pelibatan Mitsui dan PSA untuk mengembangkan NPCT1. Hal yang sama juga dilakukan di JICT dengan melibatkan Hutchison. Bisa juga, Pelindo mencari dana dari pasar keuangan dalam dan luar negeri. Strategi ini diterapkan ketika (kala itu) Pelindo II menerbitkan global bond senilai lebih dari Rp20 triliun.

Dana ini dipakai untuk pengembangan fasilitas fisik pelabuhan di bawah kelolaannya. Transaksi pada tingkat terminal juga jauh lebih mudah dipahami dan dinilai oleh investor dibandingkan dengan melakukan IPO atas keseluruhan sistem kepelabuhanan nasional.

Maka pertanyaan yang harus terus dilontarkan adalah: apa tujuan IPO Pelindo?

Jika tujuannya adalah memberikan tambahan modal kepada Pelindo untuk berinvestasi, IPO atas saham milik pemerintah tidak serta-merta mencapai tujuan tersebut. Dana hasil penjualan saham terutama akan masuk kepada pemegang saham yang melakukan divestasi, bukan memperkuat neraca Pelindo. Dalam hal ini, transaksi tersebut lebih tepat dipahami sebagai monetisasi aset atau divestasi, bukan sebagai aksi korporasi untuk menghimpun modal bagi Pelindo.

Dan, jika dana tersebut justru akan digunakan Danantara untuk investasi di tempat lain, maka diskusinya perlu dilanjutkan satu langkah lagi: akan diinvestasikan ke mana dana tersebut, dan berapa tingkat pengembalian yang diharapkan dari proses mendaur ulang aset Pelindo itu?

Pemerintah perlu berhati-hati. Pasalnya, ada kemungkinan yang sangat kuat untuk mendatangkan modal swasta atau mitra strategis ke sejumlah aset pelabuhan Indonesia. Tetapi hal itu tidak serta-merta berarti bahwa Pelindo secara keseluruhan harus dibawa ke bursa.

Niat Danantara bisa jadi baik dalam memproyeksikan masa depan Pelindo tetapi caranya harus baik pula. Diskusi mengenai masa depan Pelindo akan lebih bermanfaat jika kita melihat ekonomi dari masing-masing pelabuhan dan terminal, bukan memperlakukan Pelindo sebagai satu aset yang homogen.

Penulis adalah Direktur The National Maritime Institute (Namarin).