Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan dan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya pada Senin (14/9/2026).
Pergantian posisi Menkeu itu berlangsung cukup mendadak. Suahasil mengaku baru mendapat telepon dari Istana pada Senin (14/9) pagi dan diminta bersiap untuk dilantik sebagai Menkeu pada sore harinya.
“[Saya] ditelepon oleh Istana, dan tadi saya menghadap Bapak Presiden [Prabowo Subianto],” kata Menkeu Suahasil, Senin (14/9/2026).
Pada saat yang hampir bersamaan, Purbaya masih menjalankan tugasnya sebagai Menkeu dengan menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI di Senayan.
Bahkan, ketika tengah memaparkan materi dalam rapat tersebut, agenda sempat diskors setelah pimpinan rapat menyampaikan bahwa ada telepon yang perlu diterima Purbaya. Beberapa jam kemudian, Purbaya resmi diberhentikan.
Suahasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan bekerja bersama Purbaya selama Purbaya menjadi Menkeu, bersama Wamenkeu Juda Agung.
Sebelum Purbaya menduduki kursi bendahara negara, Suahasil juga merupakan Wamenkeu ketika Sri Mulyani Indrawati masih menjabat sebagai Menkeu.
Dengan kata lain, Suahasil telah berada di lingkaran pengelolaan kebijakan fiskal dalam dua periode kepemimpinan Menkeu sebelum akhirnya mengambil alih posisi tersebut.
Beda Pernyataan Suahasil dan Purbaya usai Dilantik Jadi Menkeu
Baik Purbaya maupun Suahasil sama-sama menyampaikan pernyataan pertama setelah dilantik menjadi Menkeu oleh Presiden.
Purbaya, yang dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani, sejak awal menonjolkan agenda percepatan pertumbuhan ekonomi.
Ia menegaskan tidak akan mengambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh yang berpotensi menimbulkan gejolak pasar, tetapi ingin mengoptimalkan kebijakan yang sudah berjalan agar pertumbuhan ekonomi lebih cepat.
Purbaya juga menekankan pentingnya membuat sistem finansial lebih likuid sehingga pembiayaan pertumbuhan ekonomi dan program pemerintah dapat dipercepat.
Namun, pada awal menjabat, Purbaya sudah menuai kontroversi ketika dimintai keterangan tentang tuntutan “17+8” dalam demo Agustus 2025.
“Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
“Once, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," tambah Purbaya.
Sadar jika publik banyak yang tidak terima dengan apa yang dikatakannya, Purbaya pun mengklarifikasi.
“Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf. Intinya, semakin cepat ekonomi pulih, semakin banyak lapangan kerja tercipta. Itu yang kita kejar,” terang Purbaya pada 9 September 2025.
“Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi jelas maksud saya bukan membiarkan rakyat susah. Justru bagaimana semuanya bisa lebih mudah mendapat pekerjaan dan masyarakat sejahtera bersama. Itu tujuan utama,” katanya. urainya.
Purbaya kala itu juga menilai jika strategi percepatan ekonomi bisa memicu inflasi.
“Kita punya potensi di kisaran 6,5 sampai 6,7 persen. Jadi masih jauh kalau mau bilang akan terjadi demand pull inflation. Belanja atau defisit APBN tidak otomatis menyebabkan inflasi,” katanya.
Pernyataan Suahasil usai Dilantik Jadi Menkeu Suahasil yang dilantik pada 14 September 2026 memberikan penekanan yang lebih kuat pada kesinambungan, kesehatan, dan kredibilitas keuangan negara.
Suahasil menyebut arahan Presiden Prabowo kepadanya adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN agar tetap mampu membiayai program prioritas pemerintah sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
"APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya," ujarnya.
Ia juga memastikan defisit APBN tetap di bawah 3 persen terhadap PDB dan menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan menggunakan belanja yang tersedia untuk menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat," terangnya.
Posisi Suahasil saat ditunjuk sebagai Menkeu tentu berbeda dengan saat Purbaya dulu. Suahasil bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Sebelum menjadi menkeu, ia telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019, termasuk mendampingi Sri Mulyani dan kemudian Purbaya.
Karena itu, Suahasil menggambarkan pergantian tersebut bukan sebagai perubahan arah yang mendadak, melainkan kelanjutan pekerjaan Kementerian Keuangan dengan penekanan pada penguatan pengelolaan keuangan negara.
“Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
