Menguji Ketangguhan Sistem Pangan Kita di Tengah Anomali Iklim

tirto.id - Ketahanan pangan Indonesia sedang berada di fase yang patut diapresiasi. Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk pada 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan luas panen padi per Agustus 2026 ada di angka 8,36 juta hektare. Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan ikut terangkat, mencapai 118,04 pada Agustus 2026, naik 1,05 persen dari bulan sebelumnya, serta NTP Peternakan di angka 102,33, naik 0,96 dari bulan sebelumnya (BPS, 2026b).

Cadangan pemerintah tak kalah kuat. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok beras Bulog berada di angka 4,9 juta ton per September 2026, sementara realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri telah mencapai 3,69 juta ton, atau 92,37 persen dari target empat juta ton (Bapanas, 2026).

Produksi yang tumbuh, penyerapan hasil petani yang membaik, dan cadangan nasional yang tebal adalah modal penting. Tapi dari keberhasilan yang sudah berjalan di jalur yang benar itu, juga ada pertanyaan yang layak diajukan: seberapa kuat sistem pangan ini bertahan ketika kemarau bertahan lebih panjang ketimbang biasanya, air menyusut, distribusi terganggu, atau pasar global bergejolak?

Pertanyaan ini menjadi mendesak karena 2026 adalah tahun iklim sedang tidak bersahabat, dan diperkirakan akan seperti itu di beberapa tahun mendatang.

Ketika El Niño Mengganggu Kalender Tanam

BMKG memperkirakan puncak musim kemarau Agustus mencakup 369 Zona Musim atau 48,84 persen luas daratan Indonesia. Sebanyak 56,18 persen wilayah diprediksi mengalami musim kemarau dengan curah hujan di bawah normal, sementara hampir separuh wilayah berpotensi mengalami kemarau lebih panjang dibanding kondisi normal (BMKG, 2026a).

Risiko ini menjadi lebih penting karena perkembangan ENSO (El Niño–Southern Oscillation) pada pertengahan hingga akhir 2026 menunjukkan penguatan El Niño (BMKG, 2026b). Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketersediaan air, kalender tanam, hingga produktivitas tanaman pangan.

Dampaknya cukup mengkhawatirkan. Secara teknis, kekeringan panjang memutus rantai yang selama ini menopang produksi: debit air irigasi bisa merosot drastis, memaksa petani menunda atau mempercepat masa tanam di luar kalender normalnya. Karena itu, selain angka produksi aktual, pemerintah perlu mengembangkan indikator production at risk: berapa bagian dari potensi produksi pangan nasional yang berada di wilayah rawan kekeringan, kekurangan air, banjir, atau anomali musim.

FAO sendiri menilai prospek pangan dunia ke depan akan terus dibayangi cuaca ekstrem, perubahan pola El Niño, volatilitas harga energi dan pupuk, serta ketidakpastian perdagangan global, yang bisa membuat pasar pangan global terguncang (FAO, 2026).

Pendekatan yang lebih terstruktur untuk menjawab tantangan ini sesungguhnya sudah tersedia lewat konsep Climate-Smart Agriculture (Pertanian Cerdas Iklim/CSA), yang dikembangkan untuk mengarahkan ulang sistem pertanian agar tetap mendukung ketahanan pangan di tengah iklim yang berubah.

CSA berpijak pada tiga pilar: meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan, membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, dan menekan emisi gas rumah kaca sekaligus. Paket teknologinya yang mereka gunakan cukup komplet, mulai dari irigasi hemat air lewat sistem intermittent atau alternate wetting and drying, pemupukan berimbang berbasis uji tanah, penggunaan varietas tahan perubahan iklim, hingga pengendalian hama terpadu. Memperluas cakupan CSA bisa menjadi salah satu jawaban paling langsung atas kerentanan yang dipetakan di atas.

Petani Kecil sebagai Ukuran Ketangguhan Sesungguhnya

Ketahanan produksi pada akhirnya bertumpu pada petani, dan sebagian besarnya adalah petani kecil. Sensus Pertanian 2023 mencatat sekitar 27,8 juta petani pengguna lahan pertanian, dan 17,25 juta di antaranya adalah petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektare (BPS, 2023).

Artinya, sebagian besar produsen pangan Indonesia bekerja pada skala relatif kecil. Mereka lebih rentan terhadap perubahan cuaca, kenaikan harga input, keterbatasan modal, dan gangguan produksi.

Penyaluran pompa, alat dan mesin pertanian, benih, serta berbagai bantuan produksi telah membangun fondasi yang dibutuhkan petani kecil untuk bertahan. Tahap berikutnya adalah memastikan fondasi itu benar-benar bekerja: berapa persen petani kecil yang memperoleh akses efektif terhadap irigasi, informasi iklim, benih adaptif, mekanisasi, pembiayaan, asuransi, dan pendampingan teknologi.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan bergerak dari sekadar output menuju outcome. Keberhasilan program tidak berhenti ketika bantuan diserahkan, tetapi ketika kapasitas petani menghadapi guncangan benar-benar meningkat.

Selain soal iklim, ada juga yang masih menjadi masalah klasik di Indonesia: keberagaman pangan dan juga days of food reserve.

Indonesia memang memiliki tantangan geografis yang khas. Sebagai negara kepulauan, pangan dapat surplus di satu daerah tetapi mahal atau terbatas di wilayah lain. Karena itu, angka stok nasional perlu dilengkapi dengan ukuran ketahanan wilayah. Salah satunya adalah days of food reserve: berapa hari kebutuhan pangan suatu provinsi atau kabupaten dapat dipenuhi dari cadangan yang tersedia apabila pasokan dari luar mengalami gangguan.

Indikator lain dapat mencakup disparitas harga antardaerah, biaya dan waktu distribusi dari sentra produksi, kapasitas gudang, ketersediaan rantai dingin, serta kecepatan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah maupun Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Persoalan kehilangan pangan (food loss dan food waste) juga penting. Food loss merujuk pada pangan yang hilang sebelum sampai ke tangan konsumen, alias ia terjadi pada tahap produksi, pascapanen dan penyimpanan, atau pemrosesan dan pengemasan. Sedangkan Food waste adalah pangan yang terbuang pada tahap distribusi, ritel, hingga konsumsi, sering kali dalam kondisi masih layak makan.

Kajian Bappenas (2021), yang merujuk pada apa yang dilakukan FAO, menggabungkan keduanya sebagai food loss and waste (FLW). Sepanjang periode 2000-2019, volumenya di Indonesia diperkirakan mencapai 23–48 juta ton per tahun, dengan kerugian ekonomi setara Rp213–551 triliun per tahun.

Sehingga, dalam hemat saya, menyelamatkan pangan yang telanjur diproduksi itu sama strategisnya dengan menambah produksi baru. Karena itu, rate FLW per komoditas dan per titik rantai layak masuk sebagai indikator kinerja pangan nasional, dengan kejelasan apakah yang diukur adalah kehilangan di hulu (loss) atau pemborosan di hilir (waste).

Geopolitik Pangan dan Pentingnya Dashboard Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan juga tidak dapat dilepaskan dari pasar global. Swasembada pada komoditas strategis perlu terus diperkuat karena mengurangi paparan terhadap guncangan eksternal. Namun kemandirian pangan tidak identik dengan menutup diri dari perdagangan.

Gandum merupakan contoh nyata. USDA memperkirakan impor gandum Indonesia pada 2025/2026 sekitar 13,4 juta ton (USDA-FAS, 2026). Pada sisi input, pasar pupuk internasional juga sangat sensitif terhadap konflik, energi dan gangguan jalur pelayaran (FAO, 2026).

Karena itu, ketergantungan eksternal sebaiknya tak hanya dibaca dari jumlah impor, tapi sebagai indikator risiko: konsentrasi negara pemasok, jumlah alternatif pemasok, rasio stok terhadap kebutuhan, lead time pengadaan, sensitivitas harga terhadap kurs dan ongkos angkut, serta kemampuan substitusi domestik. Kerja sama regional seperti ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR), dengan mekanisme cadangan beras darurat regionalnya, bisa ditempatkan sebagai lapisan pengaman tambahan (APTERR, 2026). Produksi domestik yang kuat, cadangan nasional, diversifikasi pangan, diversifikasi pemasok, dan kerja sama internasional pada akhirnya perlu ditempatkan dalam satu arsitektur manajemen risiko yang sama.

Dan jika bicara manajemen risiko, sudah tentu tidak bisa dilepaskan dari data. Indonesia sebenarnya sudah memiliki data yang kaya: BPS punya KSA, Sensus Pertanian, statistik harga, dan NTP; BMKG punya data iklim; Bapanas punya data stok, harga, cadangan, dan konsumsi; Kementerian Pertanian punya data produksi, irigasi, dan budidaya. Yang masih perlu dibangun di atas fondasi tersebut adalah cara memperkuat integrasi berbagai sumber data tersebut ke dalam satu Dashboard Ketahanan Pangan Nasional yang berbasis risiko dan peringatan dini.

Produksi, produktivitas, pengadaan, dan stok harus tetap menjadi jantung dashboard ini. Tapi ia perlu dilengkapi production at risk, ketahanan air, resiliensi petani kecil, cadangan pangan per wilayah, disparitas harga, FLW, neraca lahan pangan, diversifikasi konsumsi, kesejahteraan petani, dan risiko ketergantungan eksternal—satu paket indikator yang bergerak dari sekadar mencatat pencapaian menuju mengukur ketangguhan.

Capaian pangan Indonesia hari ini adalah modal besar. Tugas berikutnya adalah menjaga dan memperluasnya. Sebab pada akhirnya, ketahanan pangan bukan hanya kemampuan menghasilkan pangan dalam jumlah cukup ketika keadaan sedang baik. Ketahanan pangan adalah kemampuan memastikan produksi tetap berjalan, petani tetap memperoleh penghidupan yang layak, pangan tetap tersedia dan terjangkau, serta masyarakat tetap memperoleh makanan bergizi, ketika iklim, pasar, dan geopolitik sedang tidak berpihak kepada kita.

Capaian hari ini adalah fondasinya. Ketangguhan menghadapi guncangan harus menjadi ukuran keberhasilan berikutnya. []

Penulis adalah pakar pangan serta Direktur Kerja Sama dan Hilirisasi Riset Universitas Andalas, Sumatera Barat.