Masuk tirto.id
tirto.id - Luky Alfirman kembali ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan jabatan berbeda. Sekitar lima bulan setelah dicopot dari posisi Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu oleh Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa, Luky didapuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) pada Kamis (1/10/2026) sore.
Luky bukan pejabat baru di Kementerian Keuangan. Ia memulai karier sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak pada 1 Maret 1995. Setelah menempati sejumlah jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan, Luky dipercaya mengisi sejumlah posisi eselon I. Ia pernah menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada 2017 dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sejak November 2022.
Pada 23 Mei 2025, Luky dipindahkan menjadi Direktur Jenderal Anggaran. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari rotasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya Kemenkeu pada akhir masa jabatan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dalam posisi itu, Luky menangani salah satu unit paling strategis di Kemenkeu karena Direktorat Jenderal Anggaran berkaitan langsung dengan penyusunan dan pengelolaan anggaran negara.
Namanya masih tercatat sebagai Dirjen Anggaran pada awal 2026. Pada Februari 2026, misalnya, dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disampaikan Kemenkeu mencantumkan Luky sebagai Dirjen Anggaran. Ia juga masih tampil sebagai Dirjen Anggaran dalam sejumlah kegiatan resmi hingga Februari 2026.
Di sisi lain, sebagai Dirjen Anggaran, Luky juga sempat bekerja untuk dua Menteri Keuangan yang berbeda: Sri Mulyani dan Purbaya yang menggantikannya mulai 8 September 2025.
Pada kepemimpinan Purbaya, Luky tetap berada di kursi Dirjen Anggaran selama sekitar tujuh bulan lamanya. Namun, pada 21 April 2026, Purbaya memberhentikan Luky dari jabatan tersebut. Pada hari yang sama, Purbaya juga mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu.
Meski begitu, Purbaya baru mengonfirmasi pencopotan keduanya pada 22 April 2026.
"Iya [dicopot], sudah dikasih Plh sekarang. Sudah aktif sejak kemarin sore," kata Purbaya, Rabu (22/4/2026).
Setelah dicopot, Luky dan Febrio tidak langsung mendapatkan jabatan baru. Sebaliknya, menurut Purbaya, keduanya untuk sementara waktu masih akan beristirahat dari jabatan struktural di Kemenkeu dan selanjutnya akan dicarikan posisi yang sesuai.
“Belum. Istirahat dulu. Nanti saya cari tempat yang pas buat mereka,” lanjutnya.
Untuk menjalankan tugas Ditjen Anggaran, Purbaya menunjuk Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Sudarto, sebagai Pelaksana Harian (Plh). Posisi tersebut mulai dijalankan Sudarto sejak 21 April 2026.
Kala itu, pencopotan Luky kemudian dikaitkan dengan polemik pengadaan motor listrik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN).
Pada April 2026, BGN menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut sudah masuk dalam perencanaan anggaran 2025 dan direalisasikan pada 2026 melalui skema yang disebut RPATA. BGN menyebut kendaraan itu ditujukan untuk mendukung mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Meski begitu, Purbaya tidak memberikan konfirmasi langsung ketika ditanya pada Mei mengenai dugaan bahwa Luky dicopot karena meloloskan anggaran pengadaan 21.801 motor listrik BGN.
“Mungkin (karena kebobolan pengadaan motor SPPG). Anda tebak aja sendiri,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
Pernyataan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar munculnya dugaan bahwa polemik motor listrik MBG berkaitan dengan pencopotan Luky. Namun, Purbaya sebelumnya menyebut pencopotan Luky dan Febrio sebagai bagian dari proses rotasi pegawai di Kemenkeu.
“Berapa tahun diputar. Jadi, nggak ada yang istimewa dari itu,” kata Purbaya pada 24 April 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga mengakui dinamika organisasi atau konflik internal turut memberikan pengaruh, meski disebutnya hanya sebagian kecil.
Setelah Luky dicopot, posisi Dirjen Anggaran sempat kosong secara definitif selama lebih dari dua bulan.
Sudarto menjalankan tugas sebagai Plh sejak 21 April 2026. Ketika itu, Purbaya mengatakan nama pengganti definitif akan diajukan kepada Presiden pada Mei 2026.
Pengisian definitif baru dilakukan pada 1 Juli 2026. Purbaya secara resmi melantik Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran bersama Evita Manthovani sebagai Dirjen Kekayaan Negara dan Herman Saheruddin sebagai Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Sementara itu, dalam rentang April hingga pelantikan Wamenkeu pada Oktober, tidak ada jabatan baru yang diumumkan untuk Luky.
Setelah dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Merdeka dan kembali ke Kemenkeu untuk memberikan sambutan kepada seluruh insan Kementerian Keuangan dan awak media, Luky menggambarkan periode tersebut dengan istilah yang lebih ringan, "hibernasi".
“Kemarin saya ada masa hibernasi, Pak Menteri,” kata Luky, Kamis (1/10/2026).
Luky mengaku membutuhkan waktu dan dukungan untuk kembali mengikuti perkembangan terbaru di lingkungan Kemenkeu akibat masa hibernasi. Dus, dia berharap bisa mengejar ketertinggalan.
“Saya butuh waktu, saya butuh support, dukungan, bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa catch up, untuk bisa update, untuk bisa kita mengejar apa namanya yang terkini,” ujarnya.
Luky sendiri mengatakan tidak membawa program khusus ke jabatan barunya. Ia menyebut dirinya akan menunggu penugasan dari Menteri Keuangan Suahasil.
“Program Bapak apa sebagai Wakil Menteri Keuangan? Saya bilang, enggak ada,” kata Luky.
“Wakil Menteri Keuangan itu adalah kami ini pembantu Presiden, pembantu Menteri Keuangan. Kami tugasnya adalah membantu, memastikan, memfasilitasi,” lanjutnya.
Meski begitu, Luky menyebut ada tiga pekerjaan yang menjadi fokus terdekat. Pertama, membantu menyelesaikan APBN 2026 yang telah memasuki kuartal IV. Kedua, mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027 yang baru disahkan DPR. Ketiga, melakukan konsolidasi internal untuk mendorong reformasi dan transformasi Kementerian Keuangan.
“Enggak terasa sudah tanggal 1 Oktober, tinggal tiga bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya,” ujar Luky.
Dengan jabatan baru, Luky optimistis berada di pusat pengambilan kebijakan fiskal setelah sempat kehilangan posisi eselon I selama sekitar lima bulan. Dari Dirjen Anggaran, menjadi pejabat yang belum mendapat penugasan, lalu kembali ke Kemenkeu sebagai Wamenkeu—semuanya berlangsung dalam rentang sekitar 16 bulan.
"Senang sekali saya bisa kembali berada di sini. Saya tak hentinya mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehendaknya saya bisa kembali lagi ke sini,” kata Luky.
Sementara itu, menanggapi soal pembagian tugas tiga Wamenkeu –Luky, Juda Agung dan Wamenkeu anyar Nurkholis Ibnu Aman-, Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mengatakan pembagian tugas tersebut belum diumumkan. Namun, ia yakin ketiganya akan mampu menjalankan keseluruhan pekerjaan Kementerian Keuangan yang memiliki ruang kerja sangat luas.
Keberadaan tiga Wamenkeu juga merupakan penguatan bagi Kemenkeu. Namun, pria yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini belum menjelaskan apakah pembagian tugas ketiganya akan sama seperti sebelumnya atau terdapat penugasan baru.
“Saya, ini, jadi kira-kira gini. Hari ini kan kita telah menyaksikan pelantikan. Tentu ini akan merupakan penguatan kepada Kementerian Keuangan. Sekarang kita memiliki tiga orang wakil menteri yang pasti akan meng-cover keseluruhan pekerjaan Kementerian Keuangan yang memang sangat-sangat besar, sangat lebar ruangnya,” ujarnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).
Suahasil hanya memastikan, seluruh Wamenkeu memiliki posisi yang sama sebagai Wakil Menteri Keuangan.
“Nanti tentu kami akan berdiskusi lebih lanjut mengenai, kalau tadi ditanyakan pembagian tugas, tapi seluruhnya diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Masing-masing diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan,” terangnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
