Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mencatat, jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah atau backlog rumah turun menjadi 9,29 juta orang per Maret 2026.
Angka itu, kata Maruarar, mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan masyarakat belum memiliki rumah turun dari sebelumnya berjumlah 9,8 juta orang per Maret 2025.
"Kekurangan orang yang bisa punya rumah itu dari 9,8 juta menjadi 9,29 juta," sebutnya saat konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Selain backlog kepemilikan rumah, berdasar catatan yang sama, jumlah rumah tidak layak huni juga mengalami penurunan. Angkanya turun dari 18,77 juta rumah tidak layak huni menjadi 18,67 juta rumah tidak layak huni.
Namun, Maruarar menerangkan, data BPS belum sepenuhnya menggambarkan perkembangan sejumlah program perumahan yang dijalankan pemerintah pada 2026. Sebab, pelaksanaan program perumahan itu diklaim baru dimulai setelah periode pengambilan data.
"Kalau kita bisa pastikan, karena datanya sampai Maret, berarti untuk yang tidak layak huni ini pasti naiknya besar sekarang. Kenapa? Karena kita tahun ini 400 juta rumah. Jadi, kalau ada, berarti survei lagi," ujarnya.
Ia menyebutkan, program perumahan baru mulai berjalan pada sekitar Mei 2026. Sementara itu, survei yang menjadi dasar data itu diklaim telah dimulai sebelumnya.
Maruarar menyampaikan, penurunan angka backlog dan rumah tidak layak huni perlu diikuti dengan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program perumahan. Oleh karena itu, pria yang juga pernah aktif sebagai legislator ini menekankan pentingnya integritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran program perumahan.
"Saya berharap lompatan-lompatan ini harus diiringi dengan integritas, tata kelola yang baik, tata kelola yang benar. Tidak ada korupsi, program yang tidak efisien tidak boleh dipanggilin," ucap dia.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher
