Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu, termasuk tidak memberikan perlindungan hukum bagi orang-orang di lingkaran terdekatnya seperti mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Prabowo mengungkapkan bahwa Dadan, yang merupakan mantan anggota tim sukses sekaligus tim pakarnya, langsung diserahkan kepada penegak hukum begitu terjerat perkara korupsi.
"Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan," kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, sebagaimana dikutip rilis Bakom RI, Rabu (16/9/2026).
Selain kasus yang menjerat Dadan, Kepala Negara mencontohkan ketegasan hukum dalam langkah penyitaan aset Hotel Sultan.
Kendati dikelola oleh Pontjo Sutowo yang merupakan rekannya, Prabowo menolak berbagai upaya intervensi demi menjaga marwah negara.
"Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara," ucapnya.
Sikap tegas tersebut diakui Prabowo sudah ditanamkan sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2019.
Kala itu, ia langsung mengumpulkan keluarga serta kolega dekatnya di Partai Gerindra agar tidak memanfaatkan posisinya untuk berbisnis di lingkungan pertahanan.
"Begitu saya naik jadi Menteri Pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya kumpulin semua keluarga saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok, Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan," ia menuturkan.
Hal serupa kembali ditegaskan saat terpilih sebagai Presiden. Prabowo secara terbuka memperingatkan para kader partainya agar tidak berharap mendapat perlindungan hukum bila melakukan pelanggaran hukum.
"Begitu saya jadi Presiden, saya sudah berkata hati-hati, saudara, Gerindra. Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya nggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan. Dan Anda bisa lihat, berapa bupati (dari) Gerindra yang ditangkap (aparat penegak hukum), berapa wali kota, dan sebagainya," kata Prabowo.
Bagi Prabowo, etika bernegara menuntut kebijaksanaan pemimpin untuk selalu menempatkan kepentingan rakyat dan bangsa di atas relasi personal maupun kelompok.
"Bernegara itu kita harus arif, kita harus bijak. Di ujungnya kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal," tegas Prabowo.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Andrian Pratama Taher
