Suahasil Tanggapi Usul Pembatalan Perombakan Pejabat Era Purbaya

tirto.id - Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, buka suara menanggapi usulan Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengenai pembatalan perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perombakan tersebut sebelumnya dilakukan pada masa jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, beberapa waktu lalu.

Terkait permohonan pembatalan itu, Suahasil mengaku masih membahas secara internal untuk meninjau kembali seluruh rangkaian proses pergantian pejabat yang telah berjalan.

"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).

Suahasil menuturkan bahwa dia masih menunggu rekomendasi resmi dari para pejabat eselon I atau setingkat direktur jenderal di internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pria yang juga guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu menegaskan, proses penunjukan dan pengisian jabatan struktural memiliki tahapan berjenjang yang harus dikoordinasikan secara lintas unit.

"Nah, ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon satu, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," ujar Suahasil.

Suahasil menambahkan, penataan struktur organisasi memerlukan pejabat yang mampu berkolaborasi lintas unit kerja demi memperkuat koordinasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

"Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan dan akan kita pastikan sinergi dari Kemenkeu terjadi dengan baik," ujar Suahasil.

Saat ditanya mengenai peluang dikabulkannya pembatalan perombakan jabatan tersebut, Suahasil belum dapat memberikan kepastian. Ia menekankan pentingnya mengevaluasi keabsahan proses pelantikan sebelumnya, termasuk mekanisme tata kelola yang diterapkan.

"Kita nanti melihat dulu apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan," ujar Suahasil.