Masuk tirto.id
tirto.id - Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana sebenarnya penentuan Desil 1 sampai Desil 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan.
Berikut penjelasan cara penentuan desil di DTSEN yang kini sedang menuai kritik karena dinilai kurang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Penentuan desil 1 hingga 10 dalam DTSEN dilakukan melalui pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai indikator sosial dan ekonomi.
Data yang digunakan tidak hanya mencakup kondisi pendapatan, tetapi juga meliputi identitas kependudukan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas, kondisi perumahan, ketenagakerjaan, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha.
Apa Itu DTSEN dan Hubungannya dengan Desil?
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan basis data tunggal yang memuat informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi penduduk Indonesia, baik pada tingkat individu maupun keluarga.
Pembentukan DTSEN merupakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, yang menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan sumber data, menyusun, mengelola, serta melakukan pemutakhiran DTSEN.
Data ini menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih terintegrasi, sehingga berbagai program pemerintah dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya.
Dilansir dari laman resmi BPS, salah satu informasi penting dalam DTSEN adalah desil, yaitu pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya.
Keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Bagaimana Cara Penentuan Desil 1-10?
Dalam proses pengelompokan kesejahteraan, DTSEN tidak hanya melihat satu indikator seperti pendapatan seseorang. Tingkat kesejahteraan masyarakat diperkirakan berdasarkan berbagai variabel sosial dan ekonomi yang menggambarkan kondisi kehidupan seseorang atau keluarganya.
Variabel tersebut mencakup:
- Identitas kependudukan,
- Pendidikan,
- Kesehatan dan disabilitas,
- Kondisi perumahan,
- Ketenagakerjaan,
- Kepemilikan aset, serta
- Kepemilikan usaha
Setelah berbagai informasi tersebut dikumpulkan dan dipadankan, dilakukan penghitungan dan pemeringkatan tingkat kesejahteraan. Informasi yang terdapat dalam DTSEN digunakan untuk memprediksi atau menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk, kemudian penduduk diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
Hasil pemeringkatan tersebut selanjutnya dibagi menjadi 10 kelompok, yang disebut desil. Dalam pembagian tersebut, Desil 1 menggambarkan 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan Desil 10 merupakan 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Dengan demikian, desil bukan sekadar label mengenai kaya atau miskin, melainkan hasil pengelompokan berdasarkan pemeringkatan kondisi sosial ekonomi penduduk.
Semakin rendah posisi desil, secara umum semakin rendah pula tingkat kesejahteraan relatif kelompok tersebut dibandingkan kelompok dengan desil yang lebih tinggi. Pembagian ini memungkinkan pemerintah melakukan penargetan program dengan mempertimbangkan posisi masyarakat dalam distribusi kesejahteraan.
Proses pembentukan DTSEN sendiri dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai sumber data. Berikut proses pemutakhiran DTSEN berdasarkan penjelasan BPS di IG @bps_statistics:
- Data diterima dari berbagai sumber administrasi kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, serta dari hasil sensus dan survei;
- Data tersebut kemudian melalui proses pemadanan dan pembaruan;
- Dilanjutkan dengan validasi dan sinkronisasi NIK serta nomor KK dengan data administrasi kependudukan (DUKCAPIL);
- Setelah data dinyatakan sesuai, dilakukan penghitungan dan pemeringkatan tingkat kesejahteraan;
- Diperoleh DTSEN;
DTSEN pada dasarnya merupakan data yang dinamis, sehingga tidak dapat dianggap sebagai data yang bersifat tetap. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu, misalnya karena perubahan pekerjaan, pendapatan, kondisi rumah tangga, kepemilikan aset, kondisi kesehatan, maupun faktor lainnya.
Karena itu, kualitas DTSEN sangat bergantung pada pemutakhiran yang dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan mekanisme yang dijelaskan, pemutakhiran DTSEN dilakukan secara berkala setiap triwulan melalui kolaborasi BPS dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Pemutakhiran tersebut diperlukan agar perubahan kondisi masyarakat dapat tercermin dalam data dan tidak menggunakan informasi yang sudah tidak sesuai dengan keadaan terkini.
Pemanfaatan DTSEN kemudian diarahkan untuk mendukung berbagai program pemerintah, khususnya program yang membutuhkan ketepatan sasaran.
Data tersebut telah digunakan dalam penyaluran sejumlah bantuan sosial, antara lain:
- Program Keluarga Harapan (PKH),
- Bantuan Sembako,
- Penerima Bantuan Iuran (PBI),
- Program Indonesia Pintar (PIP), dan
- Sekolah Rakyat (SR)
Dengan demikian, pengelompokan berdasarkan desil memiliki fungsi penting karena membantu pemerintah mengidentifikasi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran berbagai kebijakan dan program.
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
