Masuk tirto.id
tirto.id - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengungkap hasil pengawasan yang dilakukan terhadap program sekolah rakyat. Pengawasan yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi itu sudah dilakukan sejak tahap pertama pembangunan sekolah rakyat.
Kasubdit III Direktorat Pencegahan Kortastipidkor Polri, Kombes Fernando, menerangkan penentuan desil menjadi salah satu celah terjadinya korupsi. Sebab, dalam penerimaan siswa di Sekolah Rakyat, hanya yang ada di desil 1 dan 2 bisa masuk karena tergolong miskin ekstrem.
"Penentuan desil 1 dan desil 2 aja kami waktu itu cek ke lapangan. Langsung cek ke lokasi, uji petik di beberapa tempat. Yang paling gampang kami cek di sekolah di Jakarta Selatan maupun di Bogor. Saat kami masuk sekolah, ada anak yang pegang HP," kata Fernando kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).
Ada juga anak yang memesan makanan menggunakan jasa ojek daring dan memiliki m-banking sendiri. Fernando mengemukakan, tim pencegahan Kortastipidkor Polri kemudian melakukan wawancara kepada beberapa anak dan mewawancarainya.
Dari wawancara terhadap perwakilan siswa sekolah rakyat itu, kata Fernando, ditanyakan di mana sekolah SMP yang dijalaninya. Kemudian, anak itu mengaku bersekolah di SMP swasta dengan latar belakang orang tua memiliki dua warung kelontong dan penghasilan per bulan mencapai Rp20 juta, serta rumah dilengkapi empat kamar.
"Masuk! Masuk Sekolah Rakyat. Fakta itu, riil itu saya. Nah, pertanyaan saya, penentuan desil 1 desil 2 ini dari mana? Akhirnya saya koordinasi ke BPS. Ini salah satu temuan kami, kami sudah kasih rekomendasi tolong dipastikan masalah desil," tutur Fernando.
Fernando berkata pada tahap pertama pembukaan Sekolah Rakyat memang terbilang terburu-buru agar ada siswa yang masuk. Dalam waktu tiga bulan saja, kata dia, perencanaan pembangunan 165 sekolah dengan anggaran triliunan sudah bisa dilakukan.
"Nah, tujuan Sekolah Rakyat itu, kan, memuliakan masyarakat miskin, sehingga rangkaian itu, bapak orang tuanya itu miskin, jangan sampai anaknya juga ikut-ikut miskin. Tapi masa depannya lebih baik lagi," ungkap Fernando.
Diakui Fernando, pengadaan seragam sekolah bagi siswa Sekolah Rakyat juga memiliki keriskanan. Apalagi, salah satunya telah terbukti tidak memiliki kelaikan antara kualitas dengan harga, yakni sepatu sekolah.
"Pengadaannya banyak sekali, kalau enggak yang diadakan ada sekitar 40-an lebih. Dari alat pengolah data, alat dapur, kemudian seragam siswa dan tenaga pengajar. Seragam siswa aja dari kepala, topi, kemeja aja lengan pendek, ada lengan panjang, ada kaus, ada celana dalam, ada pakaian dalam, ada kaos kaki. Yang rekan-rekan temukan yang sepatu," ujar Fernando.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
