Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) menjelaskan perubahan desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sempat terjadi secara signifikan pada DTSEN Volume 3. Perubahan tersebut antara lain dipengaruhi masuknya sekitar 12 juta data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Perubahan pada DTSEN Volume 3 kemudian dikoreksi melalui DTSEN Volume 3.1 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah juga terus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran data untuk meningkatkan akurasi DTSEN, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan proses pemutakhiran dilakukan secara bertahap melalui berbagai sumber data.
"Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi. Sehingga loncat-loncat. Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi. insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, data ini akan makin akurat," kata Gus Ipul merujuk keterangan resmi pada Jumat (4/9/2026).
Sistem Pemeringkatan Relatif
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menjelaskan desil dalam DTSEN tidak dapat digunakan sebagai ukuran langsung untuk menentukan seseorang tergolong kaya atau miskin maupun untuk menunjukkan besaran penghasilan.Desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional. Setelah penduduk diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraan dari yang terendah hingga tertinggi, mereka kemudian dibagi ke dalam 10 kelompok yang disebut desil.
"Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilannya sekian atau desil 10 penghasilannya sekian, itu tidak bisa," jelas Andy.
Karena merupakan pemeringkatan relatif, posisi desil seseorang dapat berubah meskipun kondisi ekonominya sendiri tidak mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena kondisi ekonomi keluarga lain yang masuk dalam pemeringkatan juga dapat berubah.
“Misalnya bencana di Sumatera, sehingga banyak orang yang jatuh miskin, maka otomatis desil saya akan naik. Karena kalau direngking ulang secara nasional, ada orang yang turun, maka ada orang yang naik (desilnya),” jelas dia.
Andy mengatakan DTSEN dimutakhirkan setiap tiga bulan sehingga dalam satu tahun terdapat empat versi data. Pada Volume 3, perubahan desil yang cukup signifikan terjadi setelah masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN.
Isu mengenai perubahan desil kemudian ramai diperbincangkan, salah satunya karena bertepatan dengan masa pendaftaran perguruan tinggi yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), sekaligus dengan pembaruan DTSEN Volume 3.
"12 juta data baru ini adalah sumber pemutakhiran di volume ketiga. Sumber pemutakhiran di volume ketiga ini menyebabkan naik turunnya desil terasa sangat signifikan. Ini langsung dievaluasi oleh BPS dan memang gejala di masyarakat kasuistis langsung kita tindaklanjuti," kata Andy.
Andy juga menegaskan bahwa desil bukan merupakan syarat utama untuk menerima bantuan sosial. Desil digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan prioritas, sedangkan setiap program bantuan sosial memiliki kriteria penerima masing-masing.
“Misalnya di dalam satu ruangan itu ada 10 orang yang berhak mendapatkan bantuan. Sementara pemerintah punya uangnya hanya untuk 5 orang. Maka desil berfungsi memilih 5 orang itu. Yang berada di desil 1 tentu lebih prioritas daripada mereka di desil 4. Yang di desil 4 lebih prioritas daripada mereka di desil 5. Itu cara memilih prioritas,” jelas Andy.
Selain posisi desil, penerima bantuan sosial harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam masing-masing program. Sebagai contoh, seseorang yang berada pada desil 1 hingga 4 sebagai kelompok prioritas Program Keluarga Harapan (PKH) tetap tidak dapat menerima bantuan apabila tidak memenuhi kriteria lainnya, seperti berstatus PNS.
Dengan demikian, kenaikan desil juga tidak secara otomatis menunjukkan seseorang menjadi lebih sejahtera atau kehilangan hak atas bantuan sosial. Penentuan penerima tetap mempertimbangkan kriteria masing-masing program dan ketersediaan kuota.
“Seolah-olah kalau desil naik, sama dengan tambah kaya. Kalau tambah kaya, sama dengan bantuannya hilang. Itu sama sekali tidak benar. Dan kalau bantuannya hilang, persepsi masyarakat adalah bantuannya dicabut, uangnya dialihkan ke program yang lain. Itu tidak benar. Karena jumlah bantuan sosial itu tetap dan bahkan bertambah. Kenapa ada orang yang memenuhi syarat tapi tidak mendapatkan (bansos), karena kuotanya terbatas,” jelas Andy.
Untuk memperbaiki perubahan desil yang sebelumnya mengalami lonjakan signifikan pada DTSEN Volume 3, BPS telah menerbitkan DTSEN Volume 3.1 sebagai versi koreksi.
Masyarakat yang merasa data dalam DTSEN belum sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui pemerintah desa atau kelurahan dengan bantuan operator SIKS-NG. Pemutakhiran juga dapat dilakukan melalui ground check oleh pendamping PKH, BPS, maupun pemerintah daerah, serta secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.
Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan layanan call center 021-171 dan WhatsApp 08877-171-171. Pemutakhiran data juga tersedia melalui kanal daring dtsen-form.bps.go.id dan perlinsos.kemensos.go.id.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
