Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperingkatkan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait polemik penggolongan kesejahteraan masyarakat melalui desil 9-10.
Sebab, dia mengaku telah menggolontorkan alokasi cukup besar dari APBN 2026 bagi BPS untuk penyusunan penggolongan desil kesejahteraan masyarakat, yakni program Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini ya," ucap Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
"Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau enggak salah hampir Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk BPS," lanjut dia.
Menurut Purbaya, BPS bakal memperbaiki penggolongan desil melalui DTSEN dengan lebih baik lagi pada 2027. Dia mengingatkan, dengan anggaran besar tersebut, BPS seharusnya melakukan sensus dengan baik.
"Penambahan anggaran kami penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus. Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah 1-2 [orang], biasanya selalu ada kalau di survei. Tapi, saya harapkan tahun depan lebih rapi," urai Purbaya.
Dalam kesempatan itu, Menkeu membantah adanya keterkaitan antara penggolongan sebagian masyarakat dalam desil 9-10 dan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite untuk masyarakat desil 9-10.
Kata Purbaya, pemerintah masih akan memantau kondisi perekonomian terlebih dahulu sebelum menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut. Akan tetapi, pemerintah disebut tengah menyiapkan skema pembatasan pembelian Pertalite.
Saat sistem telah disiapkan, pemerintah akan langsung menerapkan rencana pembatasan pembelian Pertalite.
"Kami lihat kondisi seperti apa ekonominya dan masyarakatnya, tapi kami semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap ya, sudah kami jalankan," tuturnya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
