Hoaks dan Fakta soal Desil 1-10, Ini Penjelasan Lengkapnya

tirto.id - Desil 1-10 kembali menjadi perhatian masyarakat seiring banyaknya informasi mengenai penentuan tingkat kesejahteraan dan penyaluran program pemerintah yang beredar di media sosial. Namun, sejumlah anggapan mengenai desil ternyata banyak yang keliru. Simak hoaks dan fakta tentang Desil 1-10 berikut.

Berkembang di kalangan warganet baru-baru ini sebuah anggapan bahwa desil merupakan label miskin atau kaya. Selain itu muncul juga klaim bahwa posisi desil dapat ditentukan hanya berdasarkan gaji bulanan, kepemilikan kendaraan, atau besarnya pengeluaran.

Padahal, desil merupakan pengelompokan relatif tingkat kesejahteraan berdasarkan data sosial ekonomi, sehingga tidak bisa ditentukan hanya dari kesan melihat kondisi seseorang atau satu indikator tertentu.

Pengelompokan kesejahteraan tidak ditentukan semata-mata dari penampilan rumah, pakaian, kepemilikan barang tertentu, maupun kesan kondisi ekonomi seseorang, melainkan melalui berbagai data sosial ekonomi.

Dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), indikator yang digunakan antara lain identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset, serta kepemilikan usaha.

Data tersebut bersifat dinamis dan dapat diperbarui sehingga posisi desil seseorang juga perlu dipahami berdasarkan kondisi dan waktu ketika data direkam. Lantas, apa saja fakta dan hoaks yang beredar mengenai desil 1-10 dan bagaimana sebenarnya cara memahami pengelompokan kesejahteraan tersebut?

Hoaks dan Fakta soal Desil 1-10 Menurut BPS

Berikut hoaks dan fakta mengenai desil berdasarkan informasi yang dibagikan BPS melalui akun Instagram @bps_statistics:

1. BPS menentukan siapa yang menerima bansos: Hoaks

Anggapan bahwa BPS menentukan secara langsung siapa yang mendapatkan bantuan sosial (bansos) adalah keliru. Penetapan penerima bansos merupakan kewenangan kementerian atau lembaga yang menjalankan program bantuan tersebut.

BPS memiliki peran dalam menyediakan data statistik dan sosial ekonomi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan melakukan penargetan program.

Dengan demikian, keberadaan seseorang dalam kelompok desil tertentu tidak berarti BPS secara langsung menetapkan orang tersebut sebagai penerima bansos.

2. Desil adalah label miskin atau kaya: Hoaks

Desil tidak dapat dipahami sebagai label yang secara sederhana menyatakan seseorang miskin, kaya, atau tidak miskin. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan dengan mempertimbangkan karakteristik keluarga dan wilayah serta distribusinya.

Pengelompokan ini digunakan pemerintah untuk membantu menentukan prioritas dalam penargetan berbagai program. Karena itu, desil sebaiknya dipahami sebagai instrumen statistik untuk melihat posisi relatif kesejahteraan, bukan sebagai cap status sosial seseorang atau sebuah keluarga.

3. Status desil bisa berubah otomatis tanpa proses: Hoaks

Status desil bukan sesuatu yang berubah begitu saja tanpa adanya perubahan atau pembaruan informasi yang menjadi dasar pemeringkatan. Perubahan desil dapat terjadi ketika terdapat perubahan atau pembaruan data yang digunakan dalam proses pemeringkatan.

Pembaruan tersebut dapat berasal dari data administratif, pemutakhiran oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, maupun informasi yang diperbarui masyarakat melalui sejumlah kanal seperti SIKS-NG, Cek Bansos, atau Kanal Cek DTSEN.

4. Punya motor otomatis tidak bisa menerima bansos: Hoaks

Kepemilikan kendaraan bermotor tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa seseorang tidak berhak menerima bansos. Penilaian tingkat kesejahteraan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik dan kondisi keluarga, bukan hanya melihat ada atau tidaknya kendaraan.

Oleh karena itu, informasi yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki sepeda motor secara otomatis tidak dapat memperoleh bantuan sosial merupakan penyederhanaan yang tidak tepat.

5. Gaji Rp3 juta pasti masuk desil 5: Hoaks

Tidak tepat menyimpulkan bahwa seseorang yang memiliki gaji Rp3 juta per bulan pasti berada pada desil 5. BPS tidak menyediakan tabel resmi yang menentukan desil hanya berdasarkan besaran gaji bulanan tertentu.

Posisi desil tidak ditentukan dengan cara sederhana seperti mencocokkan nominal gaji dengan tabel, karena pengelompokan kesejahteraan mempertimbangkan berbagai indikator sosial ekonomi.

6. Desil ditentukan dari besaran gaji bulanan: Hoaks

Desil juga bukan sistem yang ditentukan hanya berdasarkan penghasilan atau gaji bulanan. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan yang disusun berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi keluarga, sehingga nominal gaji hanyalah salah satu informasi yang mungkin berkaitan dengan kondisi ekonomi, bukan satu-satunya dasar penentuan.

Kondisi keluarga, karakteristik sosial ekonomi, dan informasi lainnya turut menjadi bagian dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan. Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap tabel atau rumus sederhana di media sosial yang mengklaim dapat menentukan desil seseorang hanya dari jumlah gaji.