Masuk tirto.id
tirto.id - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pemerintah tidak akan lagi melakukan ekspansi budidaya padi di kawasan hutan. Kebijakan itu diambil karena stok beras pemerintah telah mencapai 5,3 juta ton.
Hal tersebut disampaikan Hashim dalam pidatonya di Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026). Ia mengatakan pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian, tidak lagi memandang perlu pembukaan lahan sawah baru dengan mengorbankan kawasan hutan.
"Pemerintah merasa saat ini tidak perlu lagi melakukan ekspansi budidaya beras lebih lanjut di wilayah yang disebut kawasan hutan," ujar Hashim.
Menurut Hashim, pemerintah kini memilih mengoptimalkan lahan rawa di Papua dan Kalimantan ketimbang membuka kawasan hutan baru. Kebijakan tersebut sejalan dengan keberhasilan program *food estate* seluas dua juta hektare yang dinilai telah meningkatkan produksi pangan tanpa perlu melakukan ekspansi ke kawasan hutan.
Hashim menyebut stok beras pemerintah yang kini mencapai 5,3 juta ton merupakan rekor. Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan Indonesia kembali mencapai swasembada beras setelah 42 tahun.
"Gudang-gudang kita penuh sesak dengan beras. Stok beras pemerintah mencapai sekitar 5,3 juta ton dan terus bertambah cepat. Saking cepatnya pemerintah sampai harus menyewa gudang dari pihak swasta karena gudang milik BUMN tidak lagi mencukupi," terang Hashim.
Ia mengatakan peningkatan stok beras tersebut turut didorong oleh insentif ekonomi bagi petani. Pemerintah, kata Hashim, telah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah atau beras sebesar 50 persen dari Rp4.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. Pada saat yang sama, pemerintah memangkas harga pupuk hingga 20 persen.
Hashim menilai kebijakan tersebut turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, khususnya padi.
"Taraf hidup 120 juta masyarakat Indonesia yang bergantung pada sektor pertanian, khususnya padi, kini berada di tingkat terbaik sejak era 1980-an," kata Hashim.
Ke depan, Hashim mengatakan kebijakan pangan pemerintah tidak lagi bertumpu pada pembukaan lahan baru, melainkan intensifikasi. Strategi tersebut akan dilakukan melalui penggunaan varietas dan benih unggul untuk tanaman padi dan kedelai demi mencapai target swasembada dalam tiga tahun.
"Kami akan memulai dan melanjutkan langkah-langkah intensifikasi dengan menggunakan varietas dan benih baru, termasuk benih unggul untuk tanaman padi dan kedelai demi mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan kembali bahwa pemerintah tidak lagi memandang perlu adanya perluasan lahan budidaya padi di kawasan hutan yang telah ditetapkan beberapa tahun yang lalu," pungkas Hashim.
Penulis: Mukhtar Abdullah
Editor: Hendra Friana
