Pro-Kontra Keberadaan Jalur Sepeda di Jalan Protokol DKI Jakarta

tirto.id - Usulan untuk mengevaluasi keberadaan jalur sepeda di jalan protokol Jakarta kembali mengemuka setelah sebuah akun di platform sosial media Threads meminta agar fasilitas tersebut dihapuskan. Warganet menilai kehadiran jalur sepeda di jalan protokol kurang efektif karena memangkas ruang di bahu jalan.

“Pak @pramonoanungw usul pak, jalur sepeda di jalan protokol baiknya dihilangkan. Kami lihat sudah tidak terpakai dan sepeda kebanyakan hanya pada saat CFD. Kalau dihilangkan bisa memperlebar badan jalan dan mengurangi kemacetan pada saat weekdays. @prastowoyustinus izin pak. CMIIW,” tulis akun dengan nama pengguna @se***wk.90.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pun tidak memungkiri bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membahas soal fasilitas jalur sepeda.

“Mengenai fasilitas sepeda. Karena kebetulan saya ini kan pesepeda, teman-teman sekalian tahu. Saya juga mendapatkan banyak masukan tentang hal itu. Dalam waktu dekat ini Pemerintah DKI Jakarta akan membahas secara khusus mengenai fasilitas sepeda yang dimiliki,” ujar Pramono di Balai Kota, Selasa (11/8/2026).

Dalam rapat lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta memiliki dua opsi utama untuk dibahas. Opsi tersebut antara lain adalah untuk mempertahankan jalur sepeda yang ada atau mengubahnya agar lebih efektif dan dirasakan manfaatnya bagi mobilitas warga.

Pakar Sarankan Tata Ulang secara Selektif

Guru Besar Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti sekaligus pakar kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menolak jika jalur sepeda dihapuskan di seluruh jalan protokol Jakarta. Ia justru mendorong penataan ulang secara selektif dan terukur.

“Jangan semuanya dihapus. Harus ada peruntukan tertentu yang ada. Mau Jakarta Pusat berapa, Jakarta Barat berapa, Jakarta Timur berapa, yang memang jalannya lebar. Itu yang utama,” ujar Trubus kepada Tirto ketika dihubungi Rabu (12/8/2026).

Menurut Trubus, persoalan bukan terletak pada keberadaan jalur sepeda itu sendiri, melainkan pada pengimplementasiannya yang terlalu masif tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan dan tingkat kebutuhan warga. Hal inilah yang mendorong jalur sepeda menjadi kurang tepat guna pada hari-hari kerja, yang justru lebih banyak diisi motor, area parkir bajaj, hingga tempat singgah gerobak.

Di sisi lain, Trubus menilai akar masalah polemik jalur sepeda berada pada minimnya pengawasan dan penegakan hukum sejak awal. Oleh karena itu, beberapa jalur sepeda yang kemudian dipertahankan atau ditambah distribusinya. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta harus memperhatikan aspek pengawasan.

“Perlu ada pengawasan yang ketat. Harusnya ada penindakan bagi mereka yang masuk ke jalur sepeda,” tegasnya.

Kawasan Sudirman-Thamrin, menurut Trubus, adalah contoh yang layak dipertahankan karena punya infrastruktur pendukung yang relatif memadai. Di luar itu, seleksi harus dilakukan berdasarkan lebar jalan dan tingkat kebutuhan nyata warga.

Ide Integrasi Jalur Sepeda dengan Trotoar

Terkait penyelesaian ruwetnya mobilisasi di jalanan Jakarta yang menyangkut pengguna sepeda, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menawarkan solusi teknis yang lebih mendasar. Menurut pria yang juga Akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata ini, posisi jalur sepeda perlu diubah supaya tidak berada di bahu jalan.

“Lebih baik jalur sepeda itu dilebarkan, tapi jalur sepedanya dinaikkan setinggi trotoar, jangan setinggi jalan raya, sehingga trotoar dan sepeda itu jadi satu sistem, satu alur,” ujar Djoko kepada Tirto, Rabu (12/8/2026).

Djoko menilai, masalah pelanggaran akan terus berulang tanpa solusi permanen selama jalur sepeda masih berada di permukaan jalan yang sama dengan motor. Jalur yang ditinggikan, katanya, secara alami akan menciptakan penghalang fisik yang lebih efektif ketimbang rambu atau penegakan hukum.

“Otomatis kalau motor naik ke sana, orang akan lihat dan menghadang. Masyarakat bisa bantu. Komunitas nanti ikut mengawal. Berbeda kalau jalurnya rata dengan jalan. Motor masuk, susah dihadang,” jelasnya.

Ia mencontohkan Jepang dan Korea, di mana jalur pejalan kaki dan sepeda berada dalam satu sistem dengan ketinggian yang sama. Di Jalan Sudirman, Djoko menilai ruang untuk menerapkan skema ini sebetulnya sudah tersedia dan leluasa untuk diterapkan.

“Di Jalan Sudirman sudah lebar, sudah cukup. Bisa diterapkan. Cuman sepedanya jangan ngebut juga,” katanya.

Djoko memaklumi kebiasaan masyarakat Jakarta yang mayoritas memilih moda transportasi sepeda motor karena faktor panas dan polusi ibu kota. “Jam 09.00 lewat jalur sepeda di Jalan Sudirman sudah diketawain orang. Itu panas. Tantangannya di situ, tidak ada pelindung, tidak ada peneduh,” ujarnya.

Namun, Djoko tidak menyarankan pembangunan jalur sepeda di Jakarta mengikuti Singapura. Dia beralasan, kondisi Jakarta dengan Singapura berbeda.

“Sekarang kalau lihat Singapura punya jalur sepeda, di sana itu walaupun negara tropis ya, pepohonannya itu mendukung. Kita enggak didukung,” sambungnya.

Menurut Djoko, membangun atau mempertahankan jalur sepeda tanpa membenahi ekosistem yang lebih besar hanya akan mengulang masalah yang sama.

Jalanan untuk Sesama

Mengenai ekosistem jalanan Jakarta, Ketua Umum komunitas dan gerakan sosial Bike to Work (B2W) Indonesia, Hendro Subroto, turut menyoroti cara pandang masyarakat terhadap fasilitas jalur sepeda.

“Mindset-nya diubah. Jalur sepeda itu bukan fasilitas eksklusif untuk pesepeda, tapi bagian dari sistem transportasi dan infrastruktur keselamatan jalan. Ngomongin Undang-Undangnya ada, Pergubnya ada, dan segala macam ada,” ujar Hendro kepada Tirto, pada kesempatan lain, Rabu (12/8/2026).

Bagi Hendro, konflik antara pesepeda dan pengguna jalan lain bukan sekadar soal perebutan ruang, melainkan mencerminkan absennya kesadaran bersama soal hak dan kewajiban di fasilitas publik.

"Begitu di jalan, karena alat transportasi kita berbeda, kita enggak saling tegur. Jadi kayak musuhan,” ujarnya.

“Kondisi jalan raya kita itu cerminan hukum di negara kita. Kalau masih ada yang nyerobot di jalan, berarti ada yang nyerobot juga di tempat lain,” kata Hendro.

Soal rencana evaluasi jalur sepeda oleh Pemerintah DKI, B2W memilih mengikuti perkembangan dengan seksama.

“Dari kita sejauh ini merespons semua yang terjadi dan rame-rame ini, kita ikuti saja dengan seksama perkembangannya. Pasti dari sini ada maksud baiknya,” tukasnya.