tirto.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dilaporkan ke Ombudsman RI oleh Komunitas Bike to Work (B2W) terkait dugaan malaadministrasi pengelolaan jalur sepeda.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, mengungkit Heru Budi yang memang telah memangkas habis anggaran pembangunan jalur sepeda.
Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2023 yang disusun pada 2022, Heru hanya mengalokasikan Rp5 miliar untuk jalur sepeda.
Namun, anggaran itu bukan untuk pembangunan jalur sepeda, tetapi hanya untuk perbaikan jalur yang sudah ada dan evaluasi jalur sepeda.
"Ketika [APBD DKI yang disusun pada] 2022-2023, itu anggarannya disunat habis oleh Pj Gubernur [Heru]," kata Taufik melalui sambungan telepon, Kamis (22/2/2024).
Saat merancang APBD DKI 2024, Taufik selaku anggota Komisi B DPRD DKI, telah menyuarakan keberatannya tentang nominal alokasi jalur sepeda. Akan tetapi, protesnya tak digubris.
Politikus PKS itu mengatakan, kebijakan Heru Budi terhadap jalur sepeda berbanding terbalik dengan era Anies Baswedan ketika menjabat Gubernur DKI pada 2017-2022. Menurut Taufik, Anies memperhatikan pembangunan jalur sepeda di Jakarta.
"Dari tahun ke tahun, 2019-2021 (era Anies), memang ada [anggaran] setiap tahun untuk pengembangan jalur sepeda yang diintegrasikan dengan perbaikan transportasi publik," ucap Taufik.
Dalam kesempatan itu, ia turut menyoroti soal warga eks Kampung Bayam yang juga melaporkan Heru Budi ke Ombudsman RI. Pokok permasalahannya, warga eks Kampung Bayam menilai Heru Budi ogah diajak berdialog soal nasib Kampung Susun Bayam (KSB).
Kampung Susun Bayam merupakan rumah susun yang dibuat oleh Anies ketika menjabat Gubernur DKI. Rusun yang sejatinya diperuntukan warga eks Kampung Bayam itu belum bisa dihuni hingga saat ini.
Taufik menilai, rentetan pelaporan itu terjadi lantaran komunikasi antara Heru Budi dengan masyarakat yang minim. ia menyarankan Heru Budi untuk menemui warga Kampung Bayam guna mencari solusi bersama.
"Intinya, komunikasi belum jalan antara Pj Gubernur dengan rakyat Jakarta, komunikasinya tersendat," ucapnya.
"Ya, datang aja Pak Pj Gubernur ke orang-orang di Kampung Bayam, seperti zaman Pak Anies dulu. Rakyat itu mau kok dialog. Misal gubernurnya memberikan alasan atau masalah yang ada, Insya Allah rakyat mau mengerti ya," lanjut dia.
Warga eks Kampung Bayam melaporkan Heru Budi ke Ombudsman RI pada 19 Februari 2024. Sementara B2W melaporkan Heru Budi ke Ombudsman RI pada 22 Februari 2024.
Selain melaporkan ke Ombudsman RI, B2W berencana menggugat Heru Budi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Irfan Teguh Pribadi
