tirto.id - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, mengusulkan agar komunitas pesepeda Bike to Work (B2W) berdialog dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, terkait jalur sepeda.
Hal ini dinyatakan setelah B2W melaporkan Heru Budi ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi pengelolaan jalur sepeda.
"Saya usul agar lebih banyak energi digunakan untuk berdialog dan berdiskusi dengan instansi Pemprov DKI terkait untuk terwujudnya penyediaan fasilitas bersepeda yang lebih baik di Jakarta. Biar enggak sedikit-sedikit gugat," kata Wahyu dalam keterangan yang diterima, Jumat (23/2/2024).
Menurut anggota Komisi B DPRD DKI itu, jika diajak berdialog, Heru Budi dinilai akan memberikan klarifikasi yang logis terkait kebijakan jalur sepeda di Ibu Kota. Namun, Wahyu meyakini, Heru Budi membuat sebuah kebijakan berdasarkan kajian yang matang.
Di satu sisi, ia menghargai langkah B2W yang melaporkan Heru Budi ke Ombudsman RI. Ia pun menganggap, pelaporan tersebut merupakan sebuah masukan yang bagus bagi Pemerimtah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta tentu mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan dan kepentingan masyarakat kota Jakarta yang beragam," ucapnya.
Wahyu mengatakan, jalur sepeda sejatinya merupakan transportasi yang ramah lingkungan. Beberapa negara juga sukses memiliki jalur sepeda, selain fasilitas transportasi umum yang memadai.
Menurut dia, jalur sepeda perlu ditunjang dengan berbagai sarana prasarana pendukung. Misalnya, fasilitas parkir sepeda atau rambu lalu lintas bagi pesepeda.
Kini, kata Wahyu, Pemprov DKI telah menyediakan fasilitas tersebut untuk para pesepeda. Ia menegaskan, B2W memang merupakan komunitas yang tepat untuk memberikan masukan terkait jalur sepeda di Ibu Kota.
"Pengguna sepeda adalah mereka yang paling dapat memberikan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta, terkait upaya-upaya perbaikan dan peningkatan jalur-jalur sepeda yang sudah ada maupun usulan-usulan jalur baru," tuturnya.
Untuk diketahui, B2W melaporkan Heru Budi ke Ombudsman RI pada 22 Februari 2024. Selain melaporkan ke Ombudsman RI, B2W berencana menggugat Heru Budi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Komunitas tersebut melaporkan Heru Budi ke Ombudsman RI karena beberapa alasan. Pertama, anggaran untuk jalur sepeda dipangkas habis dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023. Sementara itu, malah tak ada anggaran untuk jalur sepeda dalam APBD DKI 2024.
Kemudian, Pemprov DKI membongkar jalur sepeda dan trotoar di Simpang Santa, Jakarta Selatan, pada April 2023. Lalu, Pemprov DKI melakukan pengaspalan ulang dan perbaikan jalan pada Mei 2023. Akibatnya, sebagian jalur sepeda hilang.
Stick cone yang merupakan pembatas antara jalur sepeda dengan jalur kendaraan bermotor juga dicabut di sejumlah lokasi.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Dwi Ayuningtyas
