Jakarta Jadi Kota Kedua di Dunia dengan Cuaca Ekstrem Terparah

tirto.id - Kota besar di Indonesia masuk dalam daftar daerah yang terdampak paling parah dari perubahan cuaca ekstrem. Sebuah laporan dari WaterAid menyoroti Jakarta sebagai salah satu kota dengan dampak paling parah akibat perubahan cuaca ekstrem.

Jakarta, kota metropolitan terbesar di Indonesia menghadapi fenomena climate whiplash, kondisi perubahan ekstrem antara banjir dan kekeringan (serta sebaliknya) yang terjadi secara beruntun. Kondisi ini mempersulit upaya mitigasi dan adaptasi, karena kota-kota harus bersiap menghadapi dua jenis bencana yang berlawanan.

Berdasar data WaterAid terhadap data cuaca di lebih dari 100 kota terpadat di dunia, Jakarta berada di peringkat kedua, hanya kalah dari Hangzhou, Cina, sebagai kota yang mengalami intensifikasi kasus kekeringan dan banjir.

Berdasar data cuaca selama 42 tahun yang dikumpulkan WaterAid, Jakarta mengalami perubahan yang tidak teratur antara kondisi sangat kering dan sangat basah yang tidak menentu dan tidak bisa diprediksi.

(Semakin biru index semakin basah, sementara semakin merah berarti kota semakin kering)

“Perubahan iklim secara tiba-tiba atau intensifikasi telah mengakibatkan masyarakat mengalami kekeringan dan banjir parah secara berturut-turut yang menciptakan tantangan pengelolaan air yang besar, mulai dari kekurangan air hingga kontaminasi dan penyebaran penyakit,” tulis laporan tersebut.

Kondisi panas dalam beberapa hari, yang langsung berganti menjadi banjir pada Maret 2025 di sekitar wilayah Jabodetabek bisa jadi contoh fenomena climate whiplash ini kian nyata.

Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada cuaca ekstrem, tetapi juga meningkatkan kerentanan sosial dan infrastruktur di kota-kota Indonesia. Masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya adalah yang paling terkena dampak, karena mereka sering tinggal di daerah rawan bencana dan memiliki akses terbatas ke sumber daya dan layanan.

Infrastruktur perkotaan yang sudah tua dan tidak memadai juga memperburuk dampak perubahan iklim. Laporan tersebut menekankan bahwa kota-kota dengan kerentanan sosial dan infrastruktur yang tinggi menghadapi risiko yang lebih besar akibat perubahan iklim.

Namun selain Hangzhou dan Jakarta, terdapat 15 kota lain di berbagai belahan dunia yang juga mengalami situasi perubahan iklim ekstrem ini. Kota seperti Dallas di Amerika Serikat, Baghdad di Irak, dan Canberra di Australia masuk ke dalam daftar ini.

Selain Jakarta ada juga Kota Surabaya yang disebut mengalami intensifikasi kasus kekeringan dan banjir. Studi WaterAid bahkan mengkatergorikan Surabaya sebagai salah satu kota yang paling rentan terhadap perubahan iklim tiba-tiba, bersama Khartoum (Sudan), Faisalabad and Lahore (Pakistan), Baghdad (Iraq), Nairobi (Kenya), dan Addis Ababa (Ethiopia).

“Laporan ini menyoroti peningkatan ekstrem yang mematikan dan gejolak iklim di seluruh kota global - dengan dampak yang paling terasa di negara-negara berpenghasilan rendah, tetapi dengan implikasi global,” ujar Direktur Eksekutif Kebijakan dan Kampanye Global WaterAid, Sol Oyuela, dalam keterangan resminya.

Laporan juga menyoroti, 25 persen kota terpadat di dunia juga mengalami dampak ekstrem dari perubahan iklim. Contohnya ibu kota Sri Lanka, Kolombo, dan pusat bisnis India, di Mumbai berubah menjadi jauh lebih basah. Sementara itu, Kairo di Mesir dan Hong Kong terus bertambah kering.

Masyarakat Rentan Paling Terdampak Perubahan Iklim

Kondisi cuaca ekstrem yang ada di Tanah Air, secara khusus di kota besar, menjadi bertambah pelik lantaran dibarengi dengan eksploitasi pembangunan. Juru Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan hal ini sangat berpengaruh terhadap terhimpitnya ruang terbuka hijau yang menjadi daerah resapan dan penurunan muka tanah.

Hal ini membuat ketika hujan ekstrem makin intens terjadi –akibat krisis iklim, bajir lokal dan peningkatan muka air laut tak terhindarkan dan terus terjadi.

“Di sisi lain, kekeringan juga dialami karena cuaca panas ekstrim yang terjadi selama berbulan-bulan. Tahun lalu (2024), misalnya, dinobatkan sebagai suhu paling panas yang pernah terjadi. Sementara karena eksploitasi pembangunan tadi, wilayah resapannya tidak menampung banyak air saat hujan datang. Begitu musim kemarau, kita tidak punya stok air tanah yang cukup,” ujarnya kepada Tirto, Jumat (21/3/25).

Padahal, menurut Jeanny, kondisi saat ini saja perubahan cuaca sudah semakin tak terprediksi. “Dulu misalnya kita pahami September-Maret adalah musim hujan dan April-Agustus adalah musim kemarau. Sekarang itu sudah tidak valid,” tambahnya.

Dalam skema rantai pasok, kita jadi kesulitan mendapatkan sumber pangan. Hal ini menyebabkan sumber pangan menjadi mahal. “Jika dibiarkan terus menerus tidak menutup kemungkinan kita dapat mengalami bencana kelaparan pada masa mendatang,” tambah Jeanny lagi.

Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Fajri Fadhillah, juga mengatakan dampak dari perubahan iklim yang semakin parah, lebih banyak dirasakan oleh masyarakat rentan. Fenomena ini, menurut dia, juga terjadi di berbagai belahan dunia jika melihat laporan WaterAid.

Indikasi paling dasarnya, baik musim hujan atau musim kemarau menjadi tidak tentu periode berlangsungnya dalam satu tahun.

"Walaupun tentu periode musim ini tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan iklim yang terjadi karena ulah manusia, tapi juga karena kondisi alam seperti suhu permukaan laut yang dikenal dengan istilah El Nino dan La Nina. Tapi jelas bahwa perubahan iklim berkontribusi signifikan pada perubahan musim tersebut,” tuturnya di kesempatan terpisah kepada Tirto, Sabtu (22/3/2025).

Dalam rangka mencegah cuaca ekstrem dan perubahan iklim lebih jauh, Fajri fokus terhadap penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap. Menurut dia penggunaan batu bara, gas, dan minyak yang melepas emisi karbon dioksida dalam jumlah besar ke atmosfer menjadi biang keroknya. Sehingga harus ada kebijakan untuk menekan konsumsi bahan bakar tidak ramah lingkungan tersebut.

Sementara Jeanny juga menganggap kalau solusi dari permasalahan ini tidak bisa datang dari tatanan masyarakat. Pembuat kebijakan harus lebih tanggap terkait masalah ini. Salah satu kebijakan yang perlu saat ini adalah pengesahan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim.

“Hal ini merupakan dasar regulasi pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi krisis iklim yang terjadi di Indonesia. Selain itu dalam hal pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi lebih jelas jika diatur dalam regulasi khusus. Jika aturannya diarahkan pada penanggulangan krisis iklim, masyarakat pasti mengikuti, tinggal meningkatkan sistem pengawasannya saja,” tuturnya.