tirto.id - Ketua DPP Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk mengesahkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, menjadi pahlawan nasional.
Menurutnya dukungan tersebut sebagai bentuk penghargaan atas segala kebijakan pemerintah yang memiliki kepentingan dan kebaikan untuk bangsa.
"Ya tentu kita menghargai usulan tersebut dan kami sebagai ya tentu saja bagian dari Golkar akan me-support apapun hal yang positif untuk kepentingan bangsa," kata Hetifah di acara Kesatuan Perempuan Partai Golkar, Hotel Pullman, Jakarta Barat, Senin malam (21/4/2025).
Dirinya menjelaskan bahwa usulan untuk menjadikan Soeharto pahlawan nasional tersebut telah dibahas oleh internal Partai Golkar melalui organisasi Satuan Karya Ulama Indonesia.
"Saya kira ini ini kemarin sudah dibahas ya di Satkar Ulama ya teman-teman, itu merupakan salah satu inisiatif dari teman-teman Fraksi MPR," kata Hetifah.
Saat dikonfirmasi mengenai penolakan dari organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat mengenai penolakan penobatan Soeharto menjadi pahlawan, Hetifah mengaku belum menerima adanya penolakan tersebut.
"Kalau ada penolakan saya belum mendapatkan penerimaan informasinya," kata Hetifah.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati Kurniasih, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (18/3/2025), mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.
Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa alur pengusulan Presiden ke-2 RI Soeharto menjadi pahlawan nasional dimulai dari masyarakat.
“Masukan dari masyarakat lewat seminar, dan lain sebagainya. Nah, setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional,” ujar Saifullah usai menghadiri halalbihalal Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) di Jakarta, Minggu (20/4/2025) malam, dilansir dari Antara.
Ia lantas mengatakan bahwa bila usulan tersebut diterima oleh bupati/wali kota, maka akan disampaikan kepada gubernur.
“Setelah itu, nanti prosesnya naik ke atas, ke gubernur. Ada seminar lagi, setelahnya baru ke kami,” katanya.
Selanjutnya, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial akan membuat tim untuk memproses semua usulan nama pahlawan nasional. Tim tersebut terdiri dari akademisi, sejarawan, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat.
Menurut dia, tim yang dibentuk Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos akan membahas semua usulan nama pahlawan dari seluruh gubernur di Indonesia.
“Nah, setelah itu, nanti kami matangkan. Saya akan mendiskusikan, dan memfinalisasi. Kami tanda tangani. Langsung kami kirim ke Dewan Gelar,” ujarnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
