Banggar Potong Subsidi Energi di RAPBN 2027 Jadi Rp261,5 T

tirto.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati penurunan alokasi subsidi energi dalam RAPBN 2027 menjadi sebesar Rp261,5 triliun. Angka tersebut turun Rp11,44 triliun dibandingkan usulan RAPBN 2027, yakni senilai Rp272,95 triliun.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan alokasi tersebut merupakan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan.

"Alokasi subsidi energi sebesar Rp261.502,2 miliar, lebih rendah Rp11.443,2 miliar dari usulan RAPBN 2027, sebesar Rp272.945,3 miliar," ucapnya saat rapat kerja bersama sejumlah menteri di Gedung DPR/MPR RI, Jakatra, Kamis (24/9/2026).

Said menyampaikan, dalam rincian subsidi energi, subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram dialokasikan sebesar Rp131,39 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu sebesar Rp28,38 triliun dan subsidi LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp103,05 triliun.

Sementara itu, total subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram mencapai Rp131,39 triliun.

Kemudian, subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp130,18 triliun, serta subsidi tahun berjalan tercatat Rp117,84 triliun. Sedangkan, kurang bayar pada 2025 sebesar Rp12,26 triliun.

Adapun volume BBM ditetapkan sebesar 19.561 ribu kiloliter, yang terdiri atas minyak tanah 561 ribu kiloliter dan minyak solar 19.000 ribu kiloliter.

"Volume LPG tabung 3 kilogram 8 juta, subsidi tetap minyak solar Rp1.000," tuturnya.

"Subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram Rp131.393,3 miliar, yaitu terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu Rp28.380,1 miliar, subsidi LPG tabung 3 kilogram Rp103.053,2 miliar, subsidi listrik 130.18,8 miliar, subsidi tahun berjalan Rp117.844,8 miliar," imbuh Said.

Kesepakatan Asumsi Makro RAPBN 2027

Dalam kegiatan yang sama, Banggar DPR RI menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dan target pendapatan negara dalam pembahasan RAPBN 2027. Pertumbuhan ekonomi 2027 ditetapkan sebesar 6 persen dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp17.500.

"Hasil pembahasan berdasarkan Panja. Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027, pertumbuhan ekonomi 6 persen, laju inflasi 2,5 persen," ucapnya.

"Kemudian, nilai tukar rupiah terhadap US dolar 17.500, tingkat suku bunga SBN 6,9, harga minyak mentah ICP kita 75, lifting minyak bumi 612,5, lifting gas bumi ribuan barel setara minyak per hari 954," lanjut dia.

Said melanjutkan, selain asumsi makro, Panja menyepakati sejumlah sasaran dan indikator pembangunan pada 2027, yakni GNI per kapita ditargetkan sebesar 5.800 dolar AS hingga 5.840 dolar AS dan tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5 persen.

Kata dia, tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan berada pada 0 hingga 0,5 persen. Sedangkan, rasio gini berada pada kisaran 0,360 hingga 0,365. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4 hingga 4,87 persen.

Lalu, penciptaan lapangan kerja baru pada 2027 ditargetkan mencapai 2,57 juta sampai 3,49 juta orang.

Kemudian, pendapatan negara 2027 disepakati sebesar Rp3.435,1 triliun. Angka tersebut lebih tinggi Rp9,07 triliun dibandingkan usulan R-APBN 2027 sebesar Rp3.426,03 triliun.

Sementara itu, penerimaan perpajakan disepakati sebesar Rp2.911,95 triliun. Angka tersebut terdiri dari penerimaan pajak Rp2.593,35 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp318,6 triliun.

Adapun defisit RAPBN 2027 disepakati sebesar Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB. Belanja negara dalam postur sementara APBN 2027 mencapai Rp4.106,26 triliun, sementara pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun.