Bahlil Nyalakan Lagi Kompor Listrik, Redam Subsidi LPG Menguap

tirto.id - Ketergantungan Indonesia terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) impor menjadi salah satu sumber beban fiskal terbesar dalam kebutuhan energi nasional. Sedikitnya, 80 persen dari total kebutuhan LPG nasional dipenuhi oleh impor.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) konsumsi LPG nasional saat ini mencapai 8,6 juta metrik ton per tahun. Dari angka tersebut, hanya 1,6-1,7 juta ton yang mampu diproduksi dalam negeri.

Inilah realitas pahit energi Indonesia yang selama bertahun-tahun tidak kunjung ditemukan solusinya. Kebutuhan terhadap impor ini telah menyedot anggaran negara, terlebih LPG 3Kg masih disubsidi oleh negara.

Berdasarkan data APBNKita, belanja subsidi dan kompensasi yang disalurkan pemerintah untuk sektor energi, termasuk LPG 3Kg, listrik, hingga BBM mencapai Rp153,1 triliun per 30 April 2026 atau setara 34,4 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rinciannya belanja subsidi sebesar Rp74,9 triliun dan belanja kompensasi Rp78,2 triliun.

Ketergantungan ini menciptakan beban ganda bagi APBN: devisa keluar untuk membeli LPG, lalu uang rakyat kembali digelontorkan dalam bentuk subsidi agar harga di tingkat konsumen tetap terjangkau.

Situasi inilah yang mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menghidupkan kembali program konversi gas ke kompor listrik. Program ini diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan pagu awal Rp815,56 miliar.

"Kompor listrik karena ini untuk kita mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (17/6/2026).

Program ini sebelumnya pernah dicoba pada 2022 di era pemerintahan Presiden Jokowi, namun akhirnya dibatalkan demi menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Kini, dengan alasan peningkatan harga energi dunia yang semakin tinggi imbas konflik di Timur Tengah dan ruang fiskal yang semakin mendesak, program tersebut kembali diangkat.

"Jadi energi yang kita dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tapi kompor listrik, CNG, macam-macam yang kita buat itu sebesar Rp815,56 miliar," kata Bahlil.

Usulan Bahlil bukan tanpa sebab, hal ini lantaran impor LPG telah menguras devisa negara lebih dari Rp120 triliun per tahun. Bahkan, dengan fluktuasi harga minyak mentah dunia saat ini, angka tersebut dapat menembus Rp130 triliun. Di sisi lain, beban subsidi LPG telah melebihi Rp80 triliun.

"Kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi masalah. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik," kata Bahlil.

Program ini dirancang untuk berjalan di tahun depan dan masuk dalam pagu indikatif Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang sebesar Rp1,5 triliun. Kementerian ESDM secara keseluruhan mengajukan anggaran tahun 2027 sebesar Rp27,33 triliun, naik 26,11 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kompor Listrik Efektif, Namun Terbatas

Menanggapi isu tersebut, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bakhtiar, memandang program ini berpeluang besar dalam memangkas penggunaan LPG impor sekaligus mengurangi beban subsidi negara.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur kelistrikan di setiap daerah. Wilayah dengan pasokan listrik yang memadai tentu akan lebih mudah menerapkannya, namun tantangan akan muncul di daerah yang fasilitas kelistrikannya masih terbatas.

Selain itu, ia menyoroti faktor tarif listrik sebagai penentu utama efektivitas kebijakan ini. Menurutnya, jika konversi ke kompor listrik justru dibarengi dengan kenaikan tarif, maka beban ekonomi hanya akan bergeser dari negara kepada masyarakat.

"Program kompor listrik ini bisa efektif untuk mengurangi konsumsi LPG yang terutama dari impor yang cukup berat bagi subsidi dan APBN. Namun, memang hanya bisa di daerah yang berlistrik dan sepanjang tidak ada kenaikan tarif listrik maka masih ekonomis," ujar Bisman kepada Tirto, Kamis (18/6/2026).

Ia mengingatkan bahwa pengalaman pada 2022 menjadi pelajaran berharga. Aspek sosial dan ekonomi menjadi kendala utama dalam implementasi. Masyarakat yang terbiasa dengan kompor gas menghadapi kesulitan adaptasi, belum lagi persoalan peralatan masak yang tidak kompatibel.

"Listrik betul dapat menjadi salah satu solusi, tetapi memang bukan satu-satunya solusi. Untuk wilayah yang pasokan listriknya belum memadai, program ini akan menghadapi masalah implementasi," jelasnya.

Menurut Bisman, pengembangan jaringan gas kota dan pemanfaatan gas alam terkompresi atau Compressed Natural Gas (CNG) klaster untuk rumah tangga bisa menjadi alternatif yang layak untuk daerah-daerah yang belum terjangkau listrik secara optimal.

“Alternatif yang bisa dipertimbangkan dan bagus itu pengembangan jaringan gas kota dan pemanfaatan CNG klaster untuk rumah tangga,” katanya.

Ia pun menyoroti penggunaan anggaran agar tidak mengalami kebocoran. Oleh sebab itu Bisman menekankan pentingnya kriteria penerima yang jelas dan berbasis data riil. Menurutnya, proses pengadaan dan distribusi harus transparan serta diawasi dan diaudit secara berkala.

"Pemerintah perlu menetapkan kriteria penerima yang jelas dan berbasis data riil. Ini penting agar bantuan tidak salah sasaran,” tuturnya.

Ia juga merekomendasikan uji coba terbatas sebelum program diterapkan secara nasional. Langkah ini diperlukan untuk meminimalkan risiko dan menghindari kegagalan seperti yang pernah terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Juga penting perlu uji coba terbatas dulu sebelum program diterapkan secara nasional untuk meminimalkan risiko, biar tidak seperti MBG," imbuhnya.

Subsidi Listrik untuk Penduduk

Dus, Bisman menilai teknologi kompor listrik terbaru menjadi faktor penting dalam efektivitas program. Teknologi yang lebih efisien akan menekan biaya penggunaan listrik dan meningkatkan minat masyarakat.

Di samping itu, ia pun mendorong agar pemerintah menyiapkan subsidi listrik agar peralihan tersebut berjalan lebih cepat. Hal ini untuk mendorong agar 89,71 persen pengguna kompor gas di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), mau beralih ke kompor yang lebih ramah emisi.

"Iya tentu perlu, teknologi kompor itu penting karena menentukan efisiensi dan biaya penggunaan listriknya. Insentif tarif listrik juga perlu, ini dapat membantu meningkatkan minat masyarakat untuk beralih dari LPG ke listrik, minimal pada tahap awal sebagai promosi," jelas Bisman.

Penerapan Bertahap dan Perluasan Sosialisasi

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, menekankan bahwa transisi ke kompor listrik tidak bisa dilakukan secara massal. Program ini membutuhkan pendekatan bertahap dan uji coba terlebih dahulu.

"Menurut saya transisi ke kompor listrik jelas ini nggak bisa masif. Masalahnya harus bertahap dan pilot project dulu," ujar Faisal.

Faisal menyarankan agar pilot project difokuskan di perkotaan dengan pertimbangan ketersediaan listrik. Daerah di luar perkotaan, terutama yang remote, masih memiliki infrastruktur listrik yang terbatas atau tidak stabil.

Poin krusial lain yang ditekankan Faisal adalah perubahan perilaku masyarakat. Sosialisasi menjadi elemen yang tidak kalah penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang cara penggunaan kompor listrik dan manfaatnya.

Masalahnya, untuk masyarakat yang terbiasa menggunakan kompor gas perlu sedikit penyesuaian ketika beralih ke kompor listrik. Terlebih alat masak yang digunakan juga berbeda, utamanya untuk kompor listrik induksi yang hanya efektif untuk wajan berbahan besi cor atau baja.

Selain itu, kompor listrik dengan permukaan datar membutuhkan penyesuaian, berbeda dengan kompor gas yang bisa menggunakan wajan tanpa batasan.

"Karena kalau pakai kompor listrik dia lebih flat misalnya, dibandingkan kalau pakai kompor gas yang bisa pakai wajan. Nah ini kan hal-hal begini harus dipikirkan supaya efektif," ucapnya.

Setelah pilot project dilaksanakan, Faisal menekankan perlunya evaluasi menyeluruh. Hasil evaluasi dari program sebelumnya di 2022 harus menjadi bahan pembelajaran penting.

"Nanti setelah langkah-langkahnya dijalankan kemudian sudah dicoba harus ada evaluasi. Termasuk juga hasil evaluasi dari program yang pertama kali dulu, yang sebelumnya," tuturnya.

Teknologi Baru dan Kriteria Wilayah

Berbeda dengan program 2022 yang dibatalkan, Bahlil memastikan program kali ini akan menggunakan teknologi kompor listrik terbaru. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan efisiensi energi masyarakat dengan kualitas alat yang lebih mumpuni.

"Sebenarnya dahulu sudah pernah mau diimplementasikan. Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang makin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama," kata Bahlil.

Kementerian ESDM saat ini tengah melakukan kajian mendalam terkait efektivitas teknologi baru ini. Bahlil ingin memastikan transisi memberikan dampak signifikan bagi pengguna. Harapannya pelanggan dengan daya listrik 450 VA hingga 900 VA tetap dapat menggunakan kompor tersebut tanpa harus naik daya.

Bahlil mengakui bahwa jumlah unit kompor listrik belum dapat ditentukan karena masih menunggu pembahasan anggaran dengan DPR pada Agustus mendatang.

"Kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru," tambah Bahlil.

Sedangkan, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa program ini masih dalam tahap penggodokan. Pemerintah sedang melakukan penghitungan dan kajian bersama sejumlah pihak terkait.

"Belum sejauh itu, kompor listrik itu baru mau dikonsepkan dulu. Kita masih berhitung," ujar Eniya.

Terkait teknis penyaluran, Eniya memberikan bocoran bahwa daerah dengan pasokan listrik melimpah dan stabil akan menjadi prioritas. Pemerintah juga sedang berkoordinasi dengan PLN untuk memetakan wilayah yang surplus listrik.

"Belum tahu terkait penyaluran. Nanti kalau pengguna kompor listrik, pasti tempat yang listriknya stabil. Itu kan salah satu kriteria yang mudah kita prediksi, lalu tempat yang mungkin surplus listrik dalam satu sistem," jelasnya.