Bahlil Mau Hidupkan Program Kompor Listrik, Berapa Anggarannya?

Bahlil menilai program kompor listrik merupakan strategi utama pemerintah menekan ketergantungan impor LPG yang makin membebani keuangan negara.

Nanda Aria

Terbit 17 Jun 2026 19:34 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (tengah) melambaikan tangan usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Rapat tersebut membahas asumsi dasar sektor ESDM tahun 2027, penetapan asumsi dasar sektor ESDM tahun 2027, pengantar Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/bar

Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, akan menghidupkan kembali program konversi kompor listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Ia pun mengajukan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program tersebut.

Menurutnya, program kompor listrik merupakan strategi utama pemerintah untuk menekan ketergantungan impor LPG yang dinilai semakin membebani keuangan negara.

"Kompor listrik karena ini untuk kita mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain,” kata Bahlil saat rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, dikutip secara daring Rabu (17/6/2026).

Bahlil mengungkapkan bahwa tingginya impor LPG telah menguras devisa negara hingga lebih dari Rp120 triliun per tahun, bahkan bisa menembus Rp130 triliun seiring fluktuasi harga minyak mentah dunia.

Selain itu, beban subsidi LPG juga telah melebihi Rp80 triliun. Alhasil, situasi ini memaksa pemerintah untuk mencari solusi diversifikasi energi yang lebih berkelanjutan.

“Jadi energi yang kita dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tapi kompor listrik, CNG, macam-macam yang kita buat itu sebesar Rp815,56 miliar," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menekankan bahwa program ini tidak hanya berhenti pada alokasi anggaran. Ia meminta para anggota dewan untuk turut memetakan daerah-daerah yang paling membutuhkan bantuan konversi ini agar penyaluran dapat berjalan tepat sasaran.

"Ini saya pikir kami juga minta bantuan dari Bapak Ibu Anggota DPR untuk bisa tahu kompor listrik ini yang membutuhkan di daerah-daerah mana saja supaya bisa kami melakukan kerja sama dan sinkronisasi," tambahnya.

Program kompor listrik yang kini dihidupkan kembali ini merupakan bagian dari pagu indikatif Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sebesar Rp1,5 triliun, yang juga mencakup program konversi motor listrik senilai Rp635,24 miliar.

Secara keseluruhan, Kementerian ESDM mengajukan anggaran tahun 2027 sebesar Rp27,33 triliun, naik 26,11 persen dibanding pagu tahun sebelumnya.

Adapun, sebesar 82 persen dari atau Rp22,48 triliun dari pagu anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program pengembangan infrastruktur energi.

Sebagai informasi, program kompor listrik dibatalkan pada 2022 silam di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembatalan itu dilakukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

"PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal," ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dalam keterangannya waktu itu.