tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan pembangunan 13.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan.
Menurutnya, ribuan titik SPPG yang sempat memicu polemik karena dianggap boros akan tetap diselesaikan, dengan prioritas utama pada daerah tertinggal dan angka stunting tinggi.
"Kami bagi dua, yang daerah tertinggal, yang tadi digambarkan oleh Mas Dar (Daryono, Kepala BGN) dan Menkes (Budi Gunadi Sadikin) itu stunting-nya tinggi. Kalau di peta itu daerah merah, itu prioritas. Misalnya, Papua Pegunungan, NTT. Nah, ini kami akan selesaikan sebulan ini," kata Zulhas dalam konferensi pers tata kelola BGN di Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, sebagian besar titik SPPG lain yang tersebar di wilayah Sumatra dan Jawa membutuhkan waktu penanganan hingga dua bulan ke depan.
Meski demikian, Zulhas memastikan semua titik akan mendapatkan kepastian kelanjutan. Untuk itu, dia meminta mitra yang sudah mengantongi izin tidak perlu melakukan protes lanjutan.
“Teman-teman yang bergerak di bidang ini nanti setelah membaca pengumuman diharapkan memahami sehingga tidak perlu lagi melakukan aksi protes," imbuhnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memverifikasi data 63 juta penerima manfaat dan sekitar 27 ribu SPPG dalam waktu satu bulan ke depan. Itu sesuai arahan Presiden agar semua pihak mendapatkan hak yang sama atas layanan MBG.
Selain itu, sejumlah aturan yang dinilai kurang baik akan direvisi oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, dalam waktu satu bulan. Salah satunya terkait dengan penerima manfaat program tersebut.
"Jadi, semua mendapat hak yang sama kecuali mereka yang menolak. Misalnya, sekolah-sekolah tertentu yang para siswanya sudah memiliki sarapan yang baik,” tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id







































