Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Gizi Nasional (BGN) memberhentikan 261 pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) serta menyuspen permanen 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) per Senin (27/7/2026). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pembersihan internal menyusul kasus dugaan korupsi yang kini ditangani Kejaksaan Agung.
Dalam agenda jumpa pers di Gedung BGN, Senin (27/7/2026), Kepala BGN Sudaryono yang baru menjabat kurang dari sepekan mengatakan tengah fokus pada tiga persoalan utama di lembaganya.
“Persoalan yang paling utama yang kami hadapi di BGN, ini bukan kok mengesampingkan persoalan lain, tapi kami fokus pada tiga hal yang utama," ujarnya.
Sudaryono merinci tiga fokus tersebut adalah penanganan dugaan tindak pidana korupsi, tata kelola penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG), serta transparansi dan pelibatan publik.
Terkait korupsi, Sudaryono menyatakan BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejagung.
"Kami pada intinya, terkait tindak pidana korupsi ini, menyerahkan sepenuhnya mekanisme penanganannya kepada pihak yang memang menangani, yaitu kejaksaan, dan kami siap untuk bekerja sama seluas-luasnya, membuka akses seluas-luasnya, selebar-lebarnya," ungkapnya.
Pemberhentian 261 pegawai non-ASN itu terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Selain itu, sembilan orang berstatus ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditemukan melakukan pelanggaran disiplin berat.
“Itu adalah ada yang judi online, ada juga yang tidak disiplin, ada juga yang ada indikasi minta-minta duit,” jabar Sudaryono dihadapan wartawan.
"Besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan," lanjutnya.
Dari jumlah 27.469 dapur SPPG aktif, BGN melakukan suspen permanen pada 833 dapur. Rinciannya: 98 di Sumatra, 311 di Jawa-Madura, dan 424 di wilayah luar Jawa lain.
"Dapur yang disuspen secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu. Misalnya, dulu kan disuspen, tapi tetap dibayar. Kalau ini, sudah disuspen, tutup, enggak dibayar," katanya.
Penyebab suspensi atau penutupan ini adalah kegagalan dalam memenuhi standar higienitas, sanitasi, dan pengolahan limbah (IPAL), meski sebelumnya telah diberi tenggat perbaikan.
"Yang tidak meet terhadap apa yang menjadi requirement itu yang tidak bisa kemudian kami minta kami kasih tenggat waktu untuk diperbaiki, tapi tidak diperbaiki maka kami suspen secara permanen," ujarnya.
Soal dampak ke penerima manfaat atas penutupan permanen SPPG, Sudaryono menjamin sekolah terdampak tetap mendapat layanan MBG melalui pembagian porsi dari dapur sekitar.
"Tolong dicatat. Saya pastikan, kami memastikan, kalau ada dapur yang disuspen itu jangan sampai (sekolah) kemudian tidak menerima manfaat," katanya.
Sudaryono pun tegas membantah suspensi yang menyasar wilayah 3T dilakukan secara sengaja serta menepis dugaan upaya merombak sistem dapur menjadi kantin sekolah.
"Bukan berarti kalau di luar Jawa itu sama dengan 3T. Intinya, dapur yang beroperasi kemudian dia tidak meet terhadap standar yang kami tentukan dan itu kemudian kami hentikan karena taruhannya nyawa," tutupnya.
Penulis: Khaila Adinda
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
