Khaila Adinda

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
23 jam lalu

Sudaryono Tegaskan Kepala SPPG Minta Fee termasuk Gratifikasi

Sudaryono juga menyebut mark up harga beli bahan baku dan permintaan kick back dari pemasok turut termasuk pelanggaran. 
Sosial Budaya
Senin, 27 Juli

BGN Pecat 261 Pegawai & Menutup Permanen 833 Dapur MBG

Kepala BGN Sudaryono mengumumkan kebijakan itu sebagai bagian dari langkah pembersihan internal.
Sosial Budaya
Senin, 27 Juli

BGN Ancam Tutup Dapur MBG yang Pakai Bahan Subsidi

Pembelian bahan pangan sesuai harga acuan pemerintah (HAP), diupayakan guna menjaga stabilitas harga di tingkat peternak dan petani.
News Plus
Senin, 27 Juli

Asa Tukang Duplikat Kunci: Menolak Tumpul Tergerus Zaman

Menduplikasi bentuk kunci saja tak lagi cukup. Sebab, dibutuhkan alat pembaca kode chip yang harganya jauh melampaui peralatan tukang kunci konvensional.
Hukum
Jumat, 24 Juli

Notaris Curhat ke Menkum soal Tarif PNBP hingga Rp500 Juta

Sejumlah notaris curhat ke Menkum soal tarif PNBP hingga Rp500 juta yang dinilai memberatkan serta kendala proses pindah wilayah.
Hukum
Jumat, 24 Juli

Kenaikan Tarif PNBP Dikritik, Menkum Siap Evaluasi

Kenaikan tarif PNBP menuai kritik, Menkum Supratman akui usulan berasal dari Kementerian Hukum dan siap mengevaluasinya.
Hukum
Selasa, 21 Juli

Komnas HAM Desak Korban Korupsi Berhak Dapat Ganti Rugi

Kaji kasus di Yogyakarta dan Babel, Komnas HAM soroti lemahnya pengelolaan aset sitaan korupsi hingga hilangnya hak kompensasi bagi masyarakat.
Hukum
Selasa, 21 Juli

KPK Dorong Kemenimipas Rutin Rotasi Pegawai Cegah Gratifikasi

KPK menyarankan rotasi periodik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mencegah munculnya kolusi dengan vendor kerja.
Hukum
Senin, 20 Juli

Roy Suryo Bicara Opsi Ajukan Praperadilan Keempat usai Ditolak

Roy Suryo sudah mengajukan praperadilan ketiga usai praperadilan pertama soal penahanan dikabulkan hakim dan menyerahkan ke kuasa hukum untuk yang keempat.
Hukum
Jumat, 17 Juli

Koalisi TAKDIR Ajukan Uji Materi PP Sistem-Transaksi Elektronik

Uji materi akan diajukan ke Mahkamah Agung pada 22 Juli mendatang dengan fokus soal wewenang putus akses konten digital.