Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah terus memperluas akses energi hingga ke pelosok negeri. Di bawah arahan Presiden RI Prabowo Subianto, program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi wujud nyata kebijakan energi yang berpihak pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Kini, hampir seluruh warga desa di Indonesia telah menikmati listrik. Kehadiran energi di desa bukan hanya penerangan, tapi juga fondasi baru bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan transformasi sosial.
“Di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (21/10).
Program Listrik Desa memperluas jangkauan hingga 10.068 lokasi, memberikan manfaat bagi lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Adapun realisasi Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) periode 2024 telah mencapai 155.429 rumah tangga (RT). Untuk periode Januari–September 2025, sebanyak 135.482 RT telah terpasang dari target 215.000 RT sampai akhir tahun.
Melalui kedua program ini, pemerintah menunjukkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mempercepat pemerataan energi, dan menegakkan prinsip keadilan sosial sebagai bagian dari kemandirian nasional.
Namun, tantangan pemerataan energi belum sepenuhnya selesai. Rasio elektrifikasi nasional saat ini mencapai 99,1 persen, sedangkan sisanya merupakan wilayah yang sulit dijangkau karena kondisi geografis dan sebaran penduduk di pulau-pulau terluar serta daerah pedalaman.
Kementerian ESDM menjawab tantangan itu dengan mempercepat transformasi menuju energi bersih. Pembangunan proyek pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) terus digalakkan di berbagai daerah.
“Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” ucap Bahlil.
Bahlil menegaskan tekad pemerintah mencapai elektrifikasi 100 persen agar setiap rumah di Indonesia merasakan manfaat pembangunan yang merata. “Setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih mengalami gelap gulita,” tuturnya.
Kisah warga menjadi bukti nyata hasil kebijakan ini. Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, kini dapat menikmati malam yang terang bersama keluarganya. Sebelumnya, ia harus mengandalkan genset kecil dan membeli bensin setiap malam.
“Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang,” kata Ruslam.
Cerita lain datang dari Papua Barat. Elias Inyomusi, warga Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, kini menikmati listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi.
“Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita,” ujar Elias.
Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen pada tahun 2030 mendatang. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi energi nasional menuju kemandirian yang berkelanjutan, sekaligus wujud nyata kehadiran negara hingga ke pelosok negeri.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
