tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Srimul), mengungkapkan, Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dirancang untuk pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Hal ini dibuktikan dengan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang dialokasikan hanya sebesar Rp976,8 triliun. Jumlah ini, kata Srimul, lebih kecil dibanding tahun ini yang senilai Rp1.090,8 triliun.
“Kenapa belanja K/L-nya lebih kecil, Rp976,8 (triliun) dibandingkan tahun ini adalah Rp1.090 (triliun)? Ini karena kita menghormati untuk Presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement,” katanya, dalam Konferensi Pers RAPBN 2025, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Perlu diketahui, RAPBN 2025 memang dirancang oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Akan tetapi, RAPBN 2025 akan digunakan oleh pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, karena mereka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Meski mengecil, perempuan yang juga menjabat sebagai Bendahara Negara Republik Indonesia itu tetap memastikan RAPBN 2025 telah mengakomodir program-program prioritas Prabowo, seperti makan berizi gratis, revitalisasi gedung sekolah, hingga penyediaan rumah murah. Dengan setting anggaran K/L lebih mini nersebut, pemerintah selanjutnya masih bisa memasukkan program-program baru dengan lebih leluasa.
“Makanya belanja K/L relatively, kecuali yang sudah dari Presiden elected, presiden terpilih ingin melakukan a, b, c. Tapi yang lain, itu masih bisa di-retain di belanja non-K/L. Makanya angkanya menjadi tinggi, yaitu Rp1.716,4 triliun,” ujar dia.
Anggaran belanja non K/L dalam RAPBN 2024 tercatat sebesar Rp1.716,4 triliun, tumbuh dibanding tahun sebelumnya yakni Rp1.376,7 triliun.
Usai pelantikan pada Oktober 2024 mendatang, Sri Mulyani mengatakan, Prabowo dapat menentukan anggaran K/L bakal ditempatkan di kementerian lembaga mana untuk melakukan tugas tertentu. Selanjutnya belanja, khususnya belanja barang dan operasional pemerintah akan terus diakselerasi.
“Belanja modal untuk bisa terus meningkatkan produktivitas dan subsidi serta perlindungan harus makin tepat sasaran, seperti yang memang menjadi target Presiden terpilih,” sambung Sri Mulyani.
Sementara itu, dalam RAPBN 2025, total belanja negara direncanakan pemerintah sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja Pemerintah Pusat ebesar Rp2.693,2 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
