Menuju konten utama

80 Ribu Bangunan Kopdes Merah Putih Ditarget Rampung Maret 2026

Rencana ini disampaikan Prabowo usai melakukan rapat kabinet di Istana Negara pada 21 Oktober lalu.

80 Ribu Bangunan Kopdes Merah Putih Ditarget Rampung Maret 2026
Pekerja merapikan papan informasi harga di Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Kelurahan Gedawang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/9/2025). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

tirto.id - Menteri Koperasi, Ferry Julianto, membeberkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan 80 ribu bangunan fisik Koperasi Desa (Kopdes) Merah-Putih bakal rampung pada Maret 2026. Rencana ini disampaikan Prabowo usai melakukan rapat kabinet di Istana Negara pada 21 Oktober lalu.

"Pada tanggal 21 Oktober pada saat rapat kabinet paripurna di Istana, bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, Presiden kembali menegaskan bahwa beliau merencanakan Insyaallah tahun depan di bulan Maret atau mungkin April itu akan terbentuk, akan selesai bangunan fisik seluruh 80 ribu Koperasi Desa Merah-Putih ini, dan siap beroperasi," kata Ferry dalam RDP bersama DPR RI Komisi VI, di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ferry menuturkan bahwa Presiden mengharapkan agar setiap desa memiliki fasilitas bangunan Kopdes yang berisi gudang, gerai-gerai, dan juga kelengkapan kendaraan. "Seperti truk, alat pengangkutan, dan barang-barang yang akan digunakan Kopdes Merah-Putih."

Selain itu, Presiden Prabowo juga berharap keberadaan Kopdes Merah-putih bukan hanya berfungsi untuk menjual atau mendistribusikan barang-barang kepada masyarakat desa, namun dapat menjadi off taker untuk membeli hasil produk masyarakat desa, seperti peternakan, perikanan, perkebunan, hingga kuliner.

"Kopdes juga diharapkan Presiden bisa berfungsi untuk menjadi instrumen terbawah, yang sekiranya ada program-program dari pemerintah pusat ke desa itu bisa menjadi lebih efektif dan tepat sasaran," ujar Ferry.

Menkop juga membeberkan bahwa hingga 18 November 2025, pemerintah telah mendata 82.707 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah berbadan hukum. Jumlah ini, kata Ferry melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Jadi per hari ini yang telah berbadan hukum 82.707, jadi sudah seluruh desa dan hampir 100 persen kelurahan di seluruh Indonesia. Kemudian yang tercatat di sistem informasi manajemen Koperasi Desa yang dibuat, dibangun oleh Kementerian Koperasi tercatat pengawas dan pengurus KDKMP seluruhnya 690.740," paparnya.

Baca juga artikel terkait KOPERASI atau tulisan lainnya dari Natania Longdong

tirto.id - Insider
Reporter: Natania Longdong
Penulis: Natania Longdong
Editor: Dwi Aditya Putra