tirto.id - Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengakui kebijakan buka-tutup anggaran pada tahun 2025 cukup mengagetkan internal kementerian dan mempengaruhi kecepatan realisasi anggaran. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (18/11/2025).
Hal ini pula yang membuat realisasi anggaran Kemenhub per 17 November 2025 baru mencapai 65,52 persen dari pagu Rp29,51 triliun. Dudy menyebut adanya kebijakan anggaran yang memerlukan penyesuaian dari jajarannya.
"Kami tidak akan mencari alasan apapun bahwa saya secara internal juga memahami bahwa kebijakan anggaran pada tahun ini mungkin juga agak sedikit mengagetkan teman-teman dari Kementerian," katanya.
Ia menjelaskan lebih lanjut, bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto lewat Instruksi Presiden (Inpres) No.I/2025 untuk efisiensi anggaran membuat agenda kementerian sedikit tersendat.
"Karena memang ada kebijakan buka-tutup sehingga ini perlu penyesuaian dari teman-teman, tambahnya.
Kebijakan ini, menurut Dudy, turut mempengaruhi kecepatan penyerapan anggaran di beberapa sektor. Terlebih, koordinasi yang dilakukan lintas lembaga juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
"Memang ada beberapa anggaran yang penyerapannya kami masih membutuhkan koordinasi dengan beberapa pihak terkait sehingga ini juga agak sedikit memperlambat," katanya.
Meski menghadapi tantangan tersebut, Dudy menyatakan komitmennya untuk mengejar penyerapan anggaran hingga akhir tahun. "Namun demikian kami berharap bahwa koordinasi itu sebetulnya jalan lancar sehingga pada akhir tahun ini kami bisa menyerap anggaran dengan cepat,” ucapnya.
Dari data yang dipaparkan, realisasi anggaran di lingkungan Kemenhub menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi yang tertinggi dengan realisasi 70,02 persen atau Rp7,21 triliun dari pagu Rp10,30 triliun.
Sementara Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencatat realisasi terendah sebesar 44,04 persen atau Rp2,97 triliun dari pagu Rp6,74 triliun.
Dudy berharap pengalaman tahun 2025 dapat menjadi pembelajaran untuk tahun berikutnya. "Harapan kami bahwa dengan apa yang terjadi di 2025 ini menjadi referensi kami dalam pelaksanaan pada anggaran 2026," tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Dwi Aditya Putra
Masuk tirto.id







































