Indeks Realisasi Anggaran

Angka realisasi Mei naik 17,53 persen dibanding April 2026 yang ada di angka Rp75 T dengan rincian total 63,13 juta penerima dan 29.679 SPPG.

Pemerintah juga mengandalkan paket stimulus lain untuk menopang pertumbuhan ekonomi, seperti diskon tarif transportasi jelang Idul Fitri 2026.

Realisasi anggaran Kemenhub per 17 November 2025 diketahui baru mencapai 65,52 persen dari pagu Rp29,51 triliun.

Realisasi tersebut baru mencapai 18,3 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk MBG senilai Rp71 triliun.

Gus Ipul mengatakan arah kebijakan belanja kementerian untuk tahun anggaran 2026 difokuskan pada tema pembangunan nasional.

Anggaran ini telah menjangkau sebanyak 3,97 juta orang penerima manfaat terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

Yusuf Rendy melihat lambatnya realisasi belanja pemerintah baik di level pusat maupun daerah, merupakan masalah klasik yang beberapa kali terulang.

Anggaran pemerintah daerah baru terealisasi 64 persen dan pemerintah pusat sekitar 74 persen.

Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai 50,3 persen dari pagu sebesar Rp455,62 triliun yakni Rp229,17 triliun per September 2022.

Presiden Jokowi menyebut realisasi rata-rata APBD provinsi secara nasional maupun kabupaten kota masih di bawah 50 persen.

Penyerapan anggaran kesehatan untuk COVID-19 masih terbilang rendah.

Hingga Desember 2018, realisasi anggaran Kemendag mencapai 87,95 persen atau Rp3,701 triliun dari pagu sebesar Rp4,2 triliun.

Kementerian/lembaga dengan penyerapan tertinggi adalah Kemensos dan Kemenkes untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan.

Total realisasi anggaran Kementerian BUMN mencapai 92 persen atau sebesar Rp227,5 miliar dari pagu Rp247 miliar.

Sandiaga menuding selama ini penyerapan anggaran di DKI Jakarta cenderung rendah dan realisasinya menumpuk di akhir tahun.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menekankan agar kepala daerah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Wapres tidak ingin saat APBD dan APBN tumbuh, tapi pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para kepala daerah mengendalikan kepala dinas dalam realisasi anggaran untuk mendorong perekonomian daerah. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah mempengaruhi kondisi nasional.