Indeks Realisasi Anggaran
Masalah Serapan Anggaran Rendah & Peluang Jorjoran Akhir Tahun
Yusuf Rendy melihat lambatnya realisasi belanja pemerintah baik di level pusat maupun daerah, merupakan masalah klasik yang beberapa kali terulang.
Jokowi Kesal Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Baru 74%
Anggaran pemerintah daerah baru terealisasi 64 persen dan pemerintah pusat sekitar 74 persen.
Airlangga: Realisasi PEN Mencapai Rp229,17 T per September 2022
Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai 50,3 persen dari pagu sebesar Rp455,62 triliun yakni Rp229,17 triliun per September 2022.
Realisasi APBD & Bansos Rendah, Jokowi: Percepat Belanja Daerah
Presiden Jokowi menyebut realisasi rata-rata APBD provinsi secara nasional maupun kabupaten kota masih di bawah 50 persen.
Realisasi Anggaran Penanganan COVID-19 Baru 5,12 Persen per 8 Juli
Penyerapan anggaran kesehatan untuk COVID-19 masih terbilang rendah.
Realisasi Anggaran Kemendag 2018 Tak Sampai 100 Persen
Hingga Desember 2018, realisasi anggaran Kemendag mencapai 87,95 persen atau Rp3,701 triliun dari pagu sebesar Rp4,2 triliun.
Realisasi Belanja Pemerintah Baru 38,5% hingga Akhir Juni 2019
Kementerian/lembaga dengan penyerapan tertinggi adalah Kemensos dan Kemenkes untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan.
Realisasi Anggaran Kementerian BUMN di 2018 Capai 92 Persen
Total realisasi anggaran Kementerian BUMN mencapai 92 persen atau sebesar Rp227,5 miliar dari pagu Rp247 miliar.
Sandi akan Bentuk Tim Khusus untuk Optimalkan Penyerapan Anggaran
Sandiaga menuding selama ini penyerapan anggaran di DKI Jakarta cenderung rendah dan realisasinya menumpuk di akhir tahun.
Wapres Tekankan Realisasi Anggaran untuk Pertumbuhan Ekonomi
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menekankan agar kepala daerah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Wapres tidak ingin saat APBD dan APBN tumbuh, tapi pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh.
Presiden Minta Kelapa Daerah Kendalikan Dinas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para kepala daerah mengendalikan kepala dinas dalam realisasi anggaran untuk mendorong perekonomian daerah. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah mempengaruhi kondisi nasional.