Indeks Realisasi Anggaran

Yusuf Rendy melihat lambatnya realisasi belanja pemerintah baik di level pusat maupun daerah, merupakan masalah klasik yang beberapa kali terulang.

Anggaran pemerintah daerah baru terealisasi 64 persen dan pemerintah pusat sekitar 74 persen.

Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai 50,3 persen dari pagu sebesar Rp455,62 triliun yakni Rp229,17 triliun per September 2022.

Presiden Jokowi menyebut realisasi rata-rata APBD provinsi secara nasional maupun kabupaten kota masih di bawah 50 persen.

Penyerapan anggaran kesehatan untuk COVID-19 masih terbilang rendah.

Hingga Desember 2018, realisasi anggaran Kemendag mencapai 87,95 persen atau Rp3,701 triliun dari pagu sebesar Rp4,2 triliun.

Kementerian/lembaga dengan penyerapan tertinggi adalah Kemensos dan Kemenkes untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan.

Total realisasi anggaran Kementerian BUMN mencapai 92 persen atau sebesar Rp227,5 miliar dari pagu Rp247 miliar.

Sandiaga menuding selama ini penyerapan anggaran di DKI Jakarta cenderung rendah dan realisasinya menumpuk di akhir tahun.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menekankan agar kepala daerah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Wapres tidak ingin saat APBD dan APBN tumbuh, tapi pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para kepala daerah mengendalikan kepala dinas dalam realisasi anggaran untuk mendorong perekonomian daerah. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah mempengaruhi kondisi nasional.