tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah hingga Juni 2019 baru mencapai Rp630,57 atau 38,58 persen dari pagu dalam APBN 2019 yang ditetapkan sebesar Rp2.461,1 triliun.
Jika dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan 0,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 38,39 persen.
Realisasi tersebut ditopang oleh Belanja Kementerian Lembaga (K/L) yang mencapai Rp342,34 triliun atau sekitar 40,02 persen dari APBN 2019. Serta ada belanja non-K/L yang mencapai Rp288,23 triliun atau sekitar 37,01 persen dari APBN 2019.
"Belanja K/L tumbuh 15,7 persen atau Rp 342,3 triliun. Belanja non KL Rp288,2 triliun atau tumbuh 9,8 persen terdiri dari belanja subsidi yang semuanya terkontraksi namun belanja bunga naik 11,7 persen," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR-RI Selasa (16/7/2019).
Dalam laporan APBN KITA yang dirilis Kemenkeu hari ini, belanja K/L ditopang oleh Belanja Barang yang mencapai Rp119,28 triliun atau sekitar 34,61 persen dari APBN 2019. Setelahnya ada belanja pegawai yang mencapai Rp117,90 triliun atau sekitar 50,24 persen dari target APBN 2019.
Kemudian ada belanja sosial yang telah mencapai Rp70,49 triliun atau sekitar 72,63 persen dari target APBN 2019 disusul belanja modal yang nilainya mencapai Rp34,66 triliun atau sekitar 18,31 persen dari target APBN 2019.
Sementara untuk belanja non K/L, belanja didorong oleh Pembayaran Bunga Utang senilai Rp134,77 triliun atau sekitar 48,85 persen dari target APBN 2019 serta belanja subsidi yang mencapai Rp71,88 triliun atau 32,04 persen dari target APBN 2019.
Penyerapan Tertinggi Kemensos dan Kemenkes
Berdasarkan data tersebut, K/L dengan penyerapan tertinggi adalah Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan
Selanjutnya, ada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang digunakan untuk keperluan pengamanan acara demokrasi Indonesia. Pada tahun ini, ada dua acara demokrasi yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Kemensos dan Kemenkes serta Polri penyerapan belanja di atas rata-rata, Kemenkes karena pembayaran PBI dipercepat mendukung BPJS yang defisit cash. Kemensos karena adanya kenaikan PKH dari sisi jumlah dan beneficiary pada semester I. Polri adalah untuk pengamanan periode pemilu,” jelasnya.
Sementara penyerapan anggaran terendah justru berasal dari Kementeraian PUPR yang mendapatkan anggaran terbesar, serta Kementerian Perhubungan.
"Kemenristekdikti juga di atas rata-rata Kemen PUPR dan Kemenhub masih harus pacu belanja di semester II karena semester I belanja mereka masih kisaran 20-an persen," jelas Sri Mulyani.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
