Indeks Realisasi Belanja Pemerintah

Sri Mulyani Indrawati menyoroti, serapan belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) baru mencapai 53,4 persen sampai akhir September 2022.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan tetap fokus meningkatkan fundamental perekonomian dari sisi produktivitas melalui belanja yang berkualitas baik.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani akan menggenjota percepatan belanja pemerintah baik pusat maupun daerah pada sisa kuartal IV-2022. 

Sri Mulyani mengatakan, kepala negara ingin seluruh konsumsi belanja pemerintah dipakai untuk membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi.

Belanja pemerintah kembali negatif pada triwulan II 2022. BPS menilai kondisi tersebut akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jokowi menyatakan APBN, APBD dan BUMN merupakan uang rakyat yang seharusnya tidak digunakan untuk pembelian produk impor.

Realisasi belanja negara untuk K/L mencapai Rp150 triliun, sedangkan untuk non K/L sebesar Rp164,2 triliun.

Luhut mengatakan realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) oleh pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 6 persen.

Menko Airlangga Hartarto menyatakan target realisasi ini terbagi menjadi belanja Rp700 triliun di Q3 2020 dan Rp1.000 triliun di Q4 2020.

Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya bisa digenjot pada bulan ini dengan cara belanja pemerintah. Ia ingin belanja pemerintah harus dipercepat.

Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 November 2019 tercatat mencapai Rp1.293 triliun atau 70,1 persen dari target APBN.

Kementerian/lembaga dengan penyerapan tertinggi adalah Kemensos dan Kemenkes untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) menggunakan kartu kredit untuk belanja pemerintah.

Tingkat penyaluran bansos sendiri sudah sebesar 72,8 persen dari total target pada APBN 2018 yang sebesar Rp77,3 triliun.