tirto.id - Penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk periode Januari-Juli 2018 tercatat sudah sebesar Rp56,24 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 75,8 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Tingkat penyalurannya sendiri sudah sebesar 72,8 persen dari total target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp77,3 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan jumlah dana yang digelontorkan pemerintah untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tahun ini sudah relatif besar. Hal tersebut sejalan dengan penerima PKH yang juga lebih banyak pada tahun ini.
“Untuk PKH di tahun ini sudah lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Ini kembali lagi, yakni untuk mengurangi dampak dari kemiskinan,” kata Askolani saat jumpa pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (14/8/2018).
Lebih lanjut, Askolani menyebutkan bahwa seluruh peserta PKH yang juga merupakan penerima bantuan iuran dari program Jaminan Kesehatan Nasional itu pelayanan kesehatannya dipercepat. Dengan meningkatkan layanan BPJS kepada masyarakat, Askolani meyakini pendanaannya pun bisa terjaga.
Dana PKH sendiri bakal cair selama empat kali dalam setahun, yakni pada Februari, Mei, Agustus, dan November. Mengingat jumlah nominal dan penerimanya yang sudah meningkat pada tahun ini, Kementerian Keuangan tak mengindikasikan bakal menambah program bansos saat menjelang Pilpres 2019.
Adapun pemerintah merancang PKH tersebut untuk meningkatkan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Selain untuk keperluan sekolah, hingga kesehatan seperti halnya imunisasi, pemerintah berharap dana PKH itu bisa digunakan juga untuk pemenuhan gizi.
Selain dipengaruhi belanja bansos, realisasi belanja pemerintah pusat yang tumbuh 15,3 persen sampai dengan Juli 2018 juga didorong realisasi belanja subsidi. Kemenkeu menyebutkan bahwa realisasi dari subsidi yang telah digelontorkan mencapai Rp91,26 triliun atau tumbuh 34,5 persen (year-on-year).
Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah dan dana desa sampai dengan Juli 2018 tercatat mencapai Rp448,64 triliun atau 58,6 persen dari pagu APBN 2018. Adapun dana yang telah ditransfer ke daerah ialah sebesar Rp412,77 triliun (58,5 persen) dan untuk dana desa tercatat Rp35,86 triliun (59,8 persen).
Fokus dari penyaluran dana desa itu sendiri ialah untuk program padat karya tunai (cash for work). Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, menyebutkan bahwa pemerintah memang sedang menggenjot pembangunan di daerah pedesaan melalui program padat karya tunai tersebut.
“Kalau dari persentase untuk tahun ini, 70-80 persen [dana desa] akan lari ke pembangunan. Selain untuk bahan baku, juga bahan-bahan lainnya,” ujar Prima.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yuliana Ratnasari
