Indeks Dana Desa

Prabowo optimistis kehadiran MBG dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa membangkitkan ekonomi Indonesia.

Kata Burhanuddin, penindakan terhadap penyelewengan dana desa tetap bisa dilakukan bila untuk keperluan pribadi, seperti menikah lagi dan lain-lain.

Peringatan KPK merespons kebijakan pemerintah yang mengalokasikan 58% Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih.

Hal tersebut berdasarkan aturan baru tentang Dana Desa dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026.

Prabowo mengacu pada 10 tahun penyaluran dana desa yang tidak membuat masyarakat sejahtera dan kades tersandung hukum sehingga membuat Kopdes Merah Putih.

Reda menerangkan, pencegahan dan pengamanan pembangunan menjadi hal yang paling penting dalam menekan angka korupsi kepala desa.

Susatyo mengatakan, ribuan personel yang dikerahkan terdiri atas jajaran kepolisian, TNI, dan unsur Pemprov DKI Jakarta.

Pencairan dana desa juga mensyaratkan surat pernyataan komitmen dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pembentukan Kopdes Merah Putih.

Agrinas akan meminjam uang ke perbankan untuk bangun Kopdes Merah-Putih, lalu utangnya dicicil menggunakan Dana Desa.

Purbaya klaim bahwa skema pendanaan ini tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kementerian Keuangan akan mengalokasikan dana desa bagi masing-masing koperasi.

Kasus korupsi dana desa dipengaruhi latar belakang kepala desa (kades) yang kesulitan mengelola keuangan.

Kades Desa Betunai di Sambas berinisial P ini diduga merugikan negara dengan total senilai hampir Rp1 miliar dalam kurun waktu empat tahun.

Wahyono bin Darman diduga korupsi uang APBDes sebesar Rp515.833.192 pakai modus proyek fiktif.

Ada indikasi sikap abai dan pembiaraan terhadap bocah yang meninggal dengan tubuh dipenuhi cacing gelang di Sukabumi.

Menurut Budiman, perbaikan kondisi pedesaan terjadi usai adanya UU Desa dan beberapa program lain seperti Dana Desa hingga Koperasi Desa Merah Putih.

AZ berdalih membuat kegiatan desa, tapi tidak jelas realisasinya.

Penggunaan dana desa semakin menambah risiko yang bisa mengganggu program pemberdayaan dan pembangunan desa secara mandiri.

Rata-rata pendapatan penenun mengalami peningkatan sebesar 30%.

Mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah kasus korupsi dana desa pada periode 2015 hingga 2022 berjumlah 851 kasus.