Indeks Dana Desa

Kades diduga terlibat korupsi pengelolaan Pasar Desa Kalijati Timur senilai Rp1,5 miliar yang berlangsung selama 2022 hingga 2024.

Kopdes Merah Putih bisa perburuk kualitas pembangunan desa karena modal dan sumber daya terserap untuk program yang belum tentu sejalan kebutuhan lokal.

Banyak dari desa itu terdata dialiri listrik, tapi hanya selama 4 hingga 12 jam per hari.

Mendes PDT, Yandri Susanto, mengizinkan aparat desa menggunakan dana desa untuk pembuatan akta notaris.

Pencairan Dana Desa Tahap 1 Tahun 2025 sudah mulai bisa dilakukan. Cek apa saja syarat-syarat pencairan serta poin-poin pentingya.

Yandri mengaku anggaran dana desa di 2025 mencapai Rp71 T sehingga perlu bantuan Kejagung dalam mengawasi pengelolaan anggaran tersebut.

Mendes PDT, Yandri Susanto, berharap KPK bisa mengawasi dana desa agar tak terjadi kebocoran akibat judi online, website fiktif, dan sebagainya.

Luhut Pandjaitan, meyakini alokasi anggaran dana desa bisa mengalami peningkatan berkat program makan bergizi gratis (MBG).

Menteri Desa, Yandri Susanto, melaporkan sejumlah kepala desa (kades) yang diduga melakukan penyelewengan dana desa ke Bareskrim Polri.

Pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah daerah (pemda).

PPATK melaporkan temuan soal dugaan penyelewengan dana desa yang diduga digunakan untuk judol oleh kepala desa ke Kejaksaan Agung.

Menteri Desa dan PDT mencontohkan nantinya akan ada "desa padi" untuk desa yang memiliki sumber daya pertanian padi.

Penyelewengan terhadap penggunaan dana desa memang masih cukup rawan dan tidak bisa dihindarkan.

Selain itu, jumlah desa mandiri juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya hanya 840 desa pada 2019 menjadi 17.122 desa pada 2024.

Ekses negatif terhadap perilaku korupsi dana desa dinilai sangat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan.

Aspirasi yang disampaikan Apdesi untuk merevisi Undang-Undang Desa memanfaatkan momentum pemilu. Desa membutuhkan dana, sementara parpol membutuhkan suara.

Menurut analis politik dari Unpad, Kunto Adi Wibowo, warga atau pemilih akan mencari informasi ke tokoh-tokoh masyarakat, salah satunya kepala desa. 

Jokowi berharap agar penggunaan dana desa yang telah digelontorkan Rp539 triliun sejak 2015 dikelola secara baik.

Masih ada pembahasan lebih lanjut soal ketentuan periodisasi dan masa jabatan kepala desa antara Menteri Desa, Mendagri, dan MenPAN-RB.